Fajar

  Breaking News

AJI Ingatkan agar Verifikasi Media Tak Langgar Kebebasan Pers

FAJARONLINE.COM, JAKARTA -- Rencana Dewan Pers mengumumkan sejumlah media yang telah lolos verifikasi administrasi dan faktual menuai kontroversi. Sedianya media yang sudah terverifikasi akan diumumkan Dewan Pers pada 9 Februari 2017 di Ambon. Itu adalah hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga diperingati komunitas pers sebagai Hari Pers Nasional.

Pendataan dan verifikasi terhadap media ini sejatinya merupakan pelaksanaan pasal 15 butir 2F, Undang Undang no. 40/1999 tentang kewajiban mendata perusahaan pers oleh Dewan Pers. Juga merupakan komitmen komunitas pers Indonesia yang tertuang dalam Piagam Palembang, 9 Februari 2010.

AJI memahami, tujuan pendataan dan verifikasi oleh Dewan Pers ini adalah untuk memastikan bahwa media memenuhi syarat administratif dan faktual untuk menjalankan fungsinya sebagai pers yang bebas dan profesional.

"Verifikasi meliputi legalitas media; isi pemberitaan; adanya penanggungjawab redaksi yang jelas; bukti kemampuan finansial untuk menggaji jurnalis secara layak; adanya kode etik, pedoman perilaku, dan lain lain," urai Ketua Umum AJI, Suwarjono, melalui pernyataan persnya yang dikirim ke FAJARONLINE, Selasa (7/2).

{{nextpage}}

AJI memandang pendataan dan verifikasi itu juga sebagai cara menjaga kredibilitas pers yang belakangan mengalami degradasi akibat munculnya
media sosial dan penggunaan secara serampangan.

"AJI akan terus memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, independensi, etika profesi, dan membela kepentingan publik adalah prinsip-prinsip yang harus terus dipertahankan. Sedangkan Dewan Pers adalah lembaga yang mendapatkan mandat undang-undang untuk menjaga kebebasan pers secara beretika dan profesional," tuturnya.

Meski pencanangan awalnya sudah dimulai 7 tahun lalu, verifikasi terhadap media ini ternyata masih memicu perdebatan dan juga penolakan. Malah, ada yang menyebut upaya ini sebagai “bredel gaya baru” karena dikabarkan media yang belum lolos verifikasi terancam tidak akan dibela atau tak dilindungi Dewan Pers jika sedang bersengketa dalam pemberitaan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi yang lahir 7 Agustus 1994 ini, memiliki 36 AJI Kota di seluruh Indonesia. Anggotanya terdiri dari jurnalis, kolumnis, dan juga blogger. Menyikapi perkembangan terbaru ini, AJI ikut bersuara dan mengumumkan pernyataan sikapnya. Berikut isinya:

{{nextpage}}

1. Verifikasi yang dilakukan Dewan Pers jangan sampai menimbulkan konsekuensi yang justru bisa mengancam kebebasan pers. Misalnya, tak boleh ada pembatasan liputan atau akses bagi pekerja media yang benar-benar melaksanakan tugas jurnalistik meski perusahaannya belum terverifikasi Dewan Pers. Media yang belum lolos verifikasi itu, asalkan benar-benar bekerja sesuai kaidah Kode Etik Jurnalistik, juga harus mendapatkan pembelaan dan tetap dilindungi melalui skema Undang Undang Pers saat menghadapi sengketa pemberitaan. AJI juga menilai pentingnya Dewan Pers merespon desas-desus yang berkembang di masyarakat dan stakeholder pers saat ini yang menyebutkan agar narasumber instansi pemerintah diminta hanya melayani media yang terverifikasi.

2. Perlu ada perbaikan rumusan soal syarat untuk mendapatan verifikasi Dewan Pers. Pengetatan terhadap syarat-syarat itu memang dimaksudkan untuk memastikan bahwa syarat minimal media untuk bisa beroperasi secara layak, tetap dipenuhi. Namun syarat itu juga jangan sampai menutup peluang bagi tumbuhnya media rintisan (start up), media alternatif, dan media komunitas yang tumbuh belakangan ini. Rintisan media semacam itu merupakan salah satu cara untuk merawat keberagaman isi (diversity of content), selain merupakan bagian dari kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang itu juga dilindungi Konstitusi. Perluasan standar verifikasi, khususnya badan hukum yang mengakomodir produk jurnalistik di luar perusahaan pers, seperti Perkumpulan, Yayasan dan Koperasi.

{{nextpage}}

3. Pendataan dan verifikasi terhadap media ini merupakan salah satu
inisiatif untuk menyehatkan pers. Namun AJI menilai perlu ada perbaikan dalam implementasinya. Menurut kami, reaksi beragam–sebagian bersifat negatif— atas program sertifikasi ini karena kurangnya sosialisasi di komunitas pers. Gambaran utuh soal program sertifikasi (yang meliputi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya) juga tak tersedia dengan layak. Oleh karena itu, Dewan Pers perlu duduk bersama stakeholdernya perlu merumuskan dengan jelas soal verifikasi ini, tujuannya, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi bagi media yang ingin lolos verifikasi, serta ketentuan detail lainnya. Tujuannya, menentukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi bagi media yang akan verifikasi, serta ketentuan detail lainnya. Gambaran jelas soal sertifikasi itu harus disosialisasikan secara luas, termasuk melalui website Dewan Pers.

4. Meminta Dewan Pers bersama stakeholder pers duduk bersama merumuskan lebih jelas sejumlah ketentuan dan syarat dalam verifikasi media. Jika diperlukan, ada review ulang terhadap media yang saat ini sudah dinyatakan lolos verifikasi. Setidaknya langkah ini untuk memastikan bahwa ketentuan soal ini dilaksanakan secara konsisten dan teliti. Sebab, inkonsistensi dalam pelaksanaan verifikasi akan berdampak langsung atas tercapai atau tidaknya tujuan dari program ini: mendorong media untuk lebih profesional dan taat kode etik. (zuk)

Author : Indra

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Wabup Luwu Mediasi Perusahaan Masmindo dengan Warga Rante Balla

Luwu | 45 detik lalu
 

Atlet Yongmoodo Kodam XIV Hasanuddin Sudah Mendarat di Bandung

All Sportif | 5 menit lalu
 

Kerukunan Keluarga Bone Resmikan Sekretariat di Mampang Jakarta

Peristiwa | 9 menit lalu
 

Pelayanan Kesehatan Makassar Dapat Perhatian PBB

Feature | 38 menit lalu
 

Hanura Wajo Gugurkan Lima dari Delapan Balon yang Mendaftar

Pilkada Wajo 2018 | 43 menit lalu
 

Ingin Miliki Honda CB150R, Cukup Tunjukkan Kartu Pegawai, Pelajar,...

Ekonomi | 1 jam lalu
 

28 Agustus, Makassar Jadi Tuan Rumah Kenduri e-UKM

Ekonomi | 1 jam lalu
 

Jokowi Tak Diundang di Rakernas PAN, Ini Penjelasan Zulkifli Hasan

Nasional | 1 jam lalu
 

Teliti Sebelum Memilih Pemimpin

Opini | 2 jam lalu
 

Pilkada, PNS, dan Netralitas yang Semu

Opini | 2 jam lalu
 

Menang di MA, Hakim Asal Parepare Dapat Ganti Rugi Rp100 Juta dari KPK

Hukum | 2 jam lalu
 

Tertinggi di Indonesia, Kincir Angin Sidrap Setinggi Monumen Mandala

Infografis | 2 jam lalu
 

Takut Dibunuh, Ibu Tersangka Teror Barcelona Minta Anaknya...

Peristiwa | 2 jam lalu
 

PPP Pilih Danny Pomanto di Pilwalkot Makassar

Pilwalkot Makassar | 3 jam lalu
 

Murid TK Lafalkan Asy-Syams dengan Fasih, Polisi Ini Terharu

Pendidikan | 3 jam lalu
 

Bapenda Makassar Pasang Spanduk di Hotel Ini, Tulisannya Bikin Malu

Foto | 3 jam lalu
 

Dikira Rusak karena Hitam, Padi di Pangkep Ini Ternyata dari Jepang,...

Pangkep | 3 jam lalu
 

Dua Kubu di PTMS Sulsel Berdamai, Pra Porda 2017 Bisa Sukses

All Sportif | 3 jam lalu
 

Tim BSC Raih Juara Menembak Piala Bupati dan Kapolres

Luwu Timur | 3 jam lalu
 

Rumah Tahfizh Latemmamala Gelar Lomba Tadarus

Soppeng | 3 jam lalu
 

Perolehan Medali Sementara SEA Games 2017: 4 Emas, Indonesia Tetap di...

All Sportif | 4 jam lalu
 

VIDEO: HOTEL INI TAK BAYAR PAJAK

Metropolis | 4 jam lalu
 

Bukan Pandang Enteng, PSM Turunkan Pemain Muda saat Jamu Perseru

PSM Makassar | 5 jam lalu
 

Direktur PNUP Kukuhkan 1.228 Mahasiswa Baru

Pendidikan | 5 jam lalu
 

Terlalu Lama Menatap Smartphone, Ini Akibat Fatalnya

Gadget | 5 jam lalu

Load More