Fajar


 Breaking News


Birokrat, Spirit Jurnalis

Dr. H Aidir Amin Daud, SH, MH, Inspektur Jenderal (Itjen) Kemenkumham 2015-sekarang.

FAJARONLINE.COM -- Pertama kali menjadi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Aidir Amin Daud bertanya kepada jajarannya. Apa masalah paling rumit yang belum  terpecahkan? Kepadanya dilaporkan, ada sekitar 29 ribu surat yang belum  terkirim. Mengapa? Sang staf menjawab karena setiap hari minimal ada  500-an surat keputusan yang diterbitkan.

Mendengar jawaban itu, Aidir tertawa. Dia lalu menceritakan bagaimana Haran Fajar yang tebalnya setara 50 surat, beroplah 40 ribuan dengan langganan sekitar 20 ribuan, selesai dicetak jam 4 subuh dan rata-rata jam 6 pagi sudah bisa tiba di rumah pelanggannya.

Ia menceritakan juga bagaimana Harian Kompas yang dicetak ratusan ribu, dalam 2 jam sudah tiba di rumah pelanggannya.

"Mungkin karena saya punya perjalanan hidup di dunia jurnalistik selama belasan tahun. Kami biasa bekerja cepat dan pragmatis. Kalau gitu saya pinjam saja orang Fajar untuk atur surat ini. Tapi coba dulu selesaikan seminggu," perintah Aidir. Minggu depannya tumpukan surat itu terkirim habis.

"Beliau bilang ke kita, ternyata selama ini karena tak dicoba saja," kenang seorang stafnya.

Ketika diangkat menjadi Direktur di tahun 2007, ia dipanggil Sekjen Kemenkumham Zulkarnaen Yunus. Sekjen menyampaikan, untuk verifikasi partai politik pada tahun 2008, direktoratnya sudah menyiapkan anggaran Rp40 miliar. Aidir kaget dengan jumlah itu. Namun kepadanya diberitahu bahwa tahun 2003 verifikasi Parpol menghabiskan dana Rp32 miliar - termasuk Rp10 miliar pembelian mobil untuk Kanwil.

Aidir mengumpulkan jajarannya dan bertanya, diapakan dana segitu banyak? Dijelaskan, tim akan diturunkan ke daerah mengecek: apakah Parpol punya kantor, punya papan nama, punya telepon/mesin faxmile dan sebagainya. Aidir menyayangkan hal itu. Seharusnya pekerjaan seperti itu dilakukan oleh petugas meteran PLN dan PDAM. Ia menyayangkan kalau eselon-2 dan jajaran ke bawahnya melakukan kegiatan itu. Bagi Aidir, Parpol harusnya yang mengecek dirinya sendiri. Namun jajaran Aidir menyatakan lagi bahwa itu bunyi Undang-Undang parpol, “Kemenkumham melakukan verifikasi substantif.”

Bertahan dengan gagasannya tak perlu turun ke lapangan seperti tahun 2003 dan yakin verifikasi versi dirinya akan lebih baik, Aidir bertanya, harus  bagaimana bunyi undang-undang? Ia disarankan mengganti kata  ‘substantif’ dengan kata ‘administrasi’.  Bersamaan saat itu, revisi undang-  undang Parpol sedang dibahas di DPR-RI. Aidir menyampaikan gagasannya  ke Dirjen AHU yang saat itu dijabat Dr Syamsuddin Mannan Sinaga.  Mendapat persetujuan, Aidir menemui Ketua Pansus RUU Parpol di DPR saat  itu, Ganjar Pranowo (sekarang Gubernur Jateng). Perubahan pasal dilakukan.

Verifikasi parpol versi Aidir dilaksanakan, hasilnya tidak ada protes satupun padahal lebih dari 50 parpol dinyatakan ‘tidak lolos’. Duit  yang digunakan hanya Rp450 juta atau sekitar 1,5 persen dari dana  verifikasi di tahun 2003.

"Waktu itu Menteri memberi pujian di depan semua  pejabat Kementerian, apa yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Tatanegara  adalah contoh cara kerja yang cerdas dan efisien,” kenang Tehna Bahna  Sitepu, Direktur Tatanegara, yang saat itu masih menjabat kasubdit.

Di jajaran Direktorat Jenderal AHU, Aidir meninggalkan begitu banyak legacy. Ia bersama jajarannya merevolusi semua pelayanan publik yang ada. Pelayanan pendaftaran fidusia yang tadinya bisa selesai sebulan, seminggu dibuat online dan selesai dalam waktu sekitar 5 menitan. Pemesanan nama badan hukum yang diproses selama berhari- hari, berminggu-minggu dibuatnya menjadi 5 menit. Begitu juga dengan pendaftaran badan hukum (PT, Yayasan dllnya).

Ia mempercepat proses dan menghilangkan semua kemungkinan melakukan KKN. "Kelancaran ternyata membawa berkah, dari pemasukan PNBP yang tadi hanya Rp50 miliar melompat mencapai angka Rp 700 miliar di tahun 2014," jelas seorang stafnya.

Hasil kerja Aidir akhirnya dikenal banyak pihak. Bahkan dirinya seringkali diundang ke berbagai pertemuan mancanegara, baik yang dilaksanakan World Bank maupun lembaga lainnya, untuk menjelaskan capaiannya itu. Tak hanya jajaran di Kemenkumham yang tahu ‘gaya’ kerja Aidir yang cepat itu.

Ketika pada Mei 2013. Kementerian lain pun tahu reputasi Aidir. Saat ada ancaman pemerintah Arab Saudi akan menangkap ribuan WNI yang tak memiliki identitas diri, Deplu RI dan Kemenakertrans RI diperintahkan menyiapkan segala sesuatunya.

Ternyata dokumen utama yang harus disiapkan adalah  status kewarganegaraan adalah: surat Status WNI dari Ditjen AHU dan  paspor RI dari Ditjen Imigrasi. Direktur Perlindungan WNI Deplu Tatang  Razak (kini Dubes RI di Kuwait) yang sedang melaksanakan rapat,  mengusulkan menghubungi Aidir untuk mengatur tim dari Kemenkumham
termasuk imigrasi.

Tatang meloudspeaker handphonenya agar semua peserta rapat mendengar. Tatang menyampaikan ke Aidir, bahwa ada situasi darurat di Arab Saudi menyangkut warga Indonesia yang harus  ditangani segera. Aidir tanpa melihat kemungkinan anggaran, spontan  menjawab. "Kalau keputusan dan arahannya gitu, minggu ini juga kita  kirimkan 10 orang pejabat AHU dan 10 orang pejabat Imigrasi. Sesudah  menutup telpon Aidir langsung menghadap Menteri Amir Syamsuddin dan  melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Bambang Irawan. Empat hari  kemudian, tim sudah bekerja di Jeddah.

Ketika ditanya, mengapa ia bisa menjadi bagian utama dari perubahan di Kementeriannya dan bisa bekerja dengan gaya cepat seperti itu, Aidir menjawab, "Mungkin karena saya punya perjalanan hidup di dunia jurnalistik selama belasan tahun. Kami biasa bekerja cepat dan pragmatis."

Sebelum menjabat sebagai birokrat, nama Aidir cukup tenar di kalangan wartawan. Dia sulit dilepaskan dari rentetan sejarah jurnalis di Makassar.  

Pria kelahiran 1 November 1958 ini memegang peranan penting khususnya pada dekade 1990-an. Aidir menjadi salah satu ikon jurnalis. Daya nalar dan tingkat kematangan dalam menelaah isu yang berkembang menjadi modal utama Aidir.

Dia adalah alumnus Fakultas Hukum Unhas dan juga tercatat sebagai  dosen di Kampus Merah itu. Mantan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Fajar  ini pun malang melin- tang di dunia jurnalistik. Soal kiprahnya sangat  banyak yang harus diulas. Termasuk kengototan Aidir dan kemampuan  menembus narasumber, membangun jaringan, dan ketekunannya.

Aidir  bahkan terlibat dalam banyak kesempatan memberikan kontribusi pada  pengembangan media lokal di Makassar. Dia memainkan peran penting di daerah yang menjadi salah satu sumbu informasi nasional selain Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan.

Pemikirannya dalam dunia jurnalistik pun banyak ditunggu. Lugas, dengan bahasa sederhana dan mampu memaparkan fakta dengan runtut. Sosoknya tak lagi ada di dapur redaksi.

Dia menjelma menjadi birokrat hingga ke level nasional. Bergabung dalam  payung Pengayoman, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).  Dari semula menjadi Direktur Tata Negara Dirjen Administrasi Hukum
Umum (AHU) pada 2007.  

Kemudian 2009, dia ditunjuk menjadi pelaksana tugas Dirjen AHU dan setahun kemudian menjadi pejabat defenitif Dirjen AHU (2010). Sikapnya yang tegas dengan naluri kewartawanan dalam dirinya, maka pada 2015, dia ditunjuk menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham. Itu artinya, dia sudah memegang kendali Kemenkumham di bawah menteri.

Keberhasilan mengawal implementasi program pelayanan publik yang bersih dan melayani di lingkungan Kemenkumham membuatnya  mendapat banyak kepercayaan. Dia pun sempat diminta langsung Menkumham, Yasonna Laoly untuk merangkap sementara Dirjen AHU bersama  dengan jabatannya saat ini yakni Irjen. Alasannya jelas, Aidir dianggap  sangat tepat dan memberikan bukti kinerja maksimal selama ini.

Doktor Hukum dari Universitas Hasanuddin ini menyebut, jiwa wartawan menjadi penyemangat dirinya. Naluri kritis dengan berbasis pada fakta di lapangan membuatnya sangat terbantu dalam menganalisa dan melahirkan  kebijakan. Dia sendiri menyebut, jiwa jurnalisnya tetap ada pada dirinya.  Dia bahkan merasa ketagihan untuk terus menulis.

Oleh karena itu, tulisan Aidir hingga saat ini masih sering terpajang di Fajar dan kolumnis di beberapa media lain. Salah satu yang menjadi target Aidir saat ini adalah membersihkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dari pelanggaran seperti keberadaan senjata tajam dan narkoba. Jabatan Irjen Kemenkumham yang  dia pegang merupakan tantangan dan dia akan berusaha menunjukkan  kinerjanya.

Aidir Amin Daud bersama wartawan FAJAR.

 

Aidir memang dikenal sebagai sosok pekerja keras. Karakter ini pula yang membuatnya bisa sampai pada pencapaian seperti saat ini.  Pemuda yang mengawali karier sebagai wartawan akhirnya mampu menjadi  seorang birokrat yang tegas dan bisa diandalkan. Namun, dari semua itu,  Aidir merasa menjadi seorang jurnalis itu memiliki nilai tersendiri. Mampu mengaktualisasikan diri secara bebas dan memiliki jaringan yang luas.

Bahkan saat ditanya, lebih enak mana menjadi wartawan dibanding seorang  pejabat publik? Aidir spontan menjawab lebih enak jadi wartawan. Hanya saja, dalam setiap hal perlu ada regenerasi. Kemudian seiring dengan umur
yang bertambah, maka tongkat estafet itu harus diberikan kepada generasi selanjutnya.

 Namun, jika mengenang masa ketika dia bergelut dengan liputan, aktivitas di redaksi dan kebebasan memotret semua kejadian kemudian dibuat dalam produk jurnalistik menjadi sebuah pengalaman tersendiri. Itulah Aidir. Seorang birokrat yang akan selalu rindu profesi akarnya, wartawan. (**)


Data Diri:

Dr. H. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.

Lahir : 1 November 1958

Riwayat Pendidikan : S-1, S-2, dan S-3 di Unhas

Riwayat Pekerjaan :

• Mantan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Fajar

• Dosen di Fakultas Hukum Unhas

• Direktur Tata Negara Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) pada 2007
• Dirjen Administrasi Hukum Umum 2010.

• Inspektur Jenderal (Itjen) Kemenkumham 2015-sekarang.

* Tulisan ini bersumber dari Buku “100 tokoh Sulsel” yang diterbitkan Fajar Perintis Utama (Fajar Group)

Berita Terkait