Fajar


 Breaking News

Korupsi: Pengkhianatan Terhadap Negara

Mustajab Al-Musthafa Analis Politik LP3S


Skandal korupsi dan suap terus terkuak seolah tak ada jeda. Menyasar semua lembaga kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kini publik kembali tercengang dengan kasus korupsi KTP-el. Hal ini mengingatkan kembali skandal Hambalang, Century, BLBI, dan yang lainnya yang dilakukan secara “berjemaah” dan dalam jumlah yang sangat besar, triliunan!

Publik semakin tergerus kepercayaannya terhadap lembaga kekuasaan, khususnya para pejabat dan politikus yang mempertontonkan lakon tak terpuji di tengah kondisi negara yang terancam bangkrut. Betapa tidak, di saat utang negara terus bertumbuh menembus angka Rp3.549,17 triliun per Januari 2017, APBN yang selalu defisit, puluhan juta rakyat masih miskin, ternyata masih ada pejabat yang tega menguras uang negara secara illegal, padahal mereka telah diberi kompensasi yang lebih dari cukup atas pekerjaannya. Akan tetapi inilah kenyataan yang terus terjadi, seolah bangsa ini tak pernah belajar dari skandal serupa yang terjadi sebelumnya.

Skandal KTP-el ini sesungguhnya mempertegas bahwa masalah korupsi di negeri kita, bukan lagi kasuistik sebagai masalah personal melainkan telah menunjukkan gejala masalah sistemik. Korupsi telah menggurita, masif. Juga bukan hanya merupakan tindak pidana biasa melainkan kejahatan luar biasa yang bahkan bisa dikategorikan sebagai kejahatan pengkhianatan terhadap negara.

Mengapa? Karena pelakunya para pejabat atau pihak yang diberi amanah (tugas) untuk mengurusi negara, yang dengannya diberi kompensasi dan fasilitas “lux”, lalu justru menguras negara! Itulah pengkhianatan terhadap negara yang sesungguhnya.

Pembenahan Holistik
Kekuasaan memang cenderung korup, dalam artian setiap kekuasaan terdapat peluang terjadinya penyelewengan dalam bentuk korupsi termasuk di dalamnya suap-menyuap.

Namun bukan berarti kekuasaan tidak bisa disterilkan atau diminimalkan dari perilaku khianat itu. Di sinilah dibutuhkan sistem kekuasaan yang baik, yang mampu mencegah atau meminimalisasi penyimpangan pejabat dan aparaturnya. Untuk itu pembenahan terhadap sistem kekuasaan, kewenangan, dan sistem kontrolnya mutlak diperlukan. Tidak cukup hanya mengandalkan sistem pertahanan personal sekalipun telah dijejali “revolusi mental”.

Keberadaan KPK dan Saber Pungli, serta berbagai komisi dan badan yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan sekalipun terbukti banyak mengungkap kasus korupsi, tetaplah tidak cukup. Penindakan terhadap pelaku perlu diperberat yang selama ini terkesan ringan, bahkan sangat ringan. Tentu sangat tidak adil jika koruptor dikenakan hukuman lebih rendah dari pelaku pidana pencurian dan perampokan. Diberi grasi dan amnesti. Karena sejatinya, koruptor lebih kejam dari itu. Ia mengkhianati amanat kenegaraan.

Dengan demikian, jika koruptor dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (pengkhianat negara), sejatinya hukuman yang tepat baginya adalah hukuman mati dan minimal hukuman seumur hidup. Tanpa banding, tanpa grasi, dan amnesti. Hal itu bisa memberi efek jera dan efek pencegahan. Sisi positif dari sanksi seperti itu adalah yang telah berbuat tak mungkin melakukannya lagi, yang menjabat akan hati-hati, yang punya niat akan mengurungkan niatnya.

Bertahan dengan sistem peradilan dan sistem sanksi terhadap koruptor dan pelaku suap-menyuap yang ada saat ini, sama artinya tetap membiarkan “gurita” itu terus menggerogoti dan menguras negara hingga negara kehabisan energinya dan tamat. Tentu kita tak boleh membiarkan negara kita hancur, yang berarti kita turut hancur. Tak boleh ada rasa kasihan dan toleransi lagi terhadap “tikus-tikus kekuasaan” itu. Ini darurat korupsi!
Dibutuhkan amandemen dan revisi terhadap perundang-undangan terkait masalah itu, baik menyangkut pengisian jabatan politik, kewenangan, dan sanksi-sanksi pelanggarannya.

Khusus dalam sistem pemilihan jabatan politik misalnya, cukup dua yang dipilih langsung rakyat, yakni kepala negara dan anggota lembaga perwakilan rakyat. Untuk kepala daerah cukup diangkat langsung kepala negara karena hakikatnya mereka wakil pusat di daerah. Ini akan mempersempit ruang suap untuk jabatan politik. Lembaga perwakilan rakyat difokuskan sebagai lembaga konsultasi dan pengawasan bagi eksekutif, serta sebagai lembaga penyaluran aspirasi kepentingan publik.

Untuk menjamin berjalannya pemerintahan yang baik dan bersih, maka harus diperkuat sistem kontrol dari rakyat atau wakil rakyat. Seperti kewajiban pemaksulan kepala daerah atau pejabat publik yang dicelah kinerja atau perilakunya oleh rakyat atau wakil rakyat. Demikian pula bagi wakil rakyat yang terindikasi atau tersangka kasus pidana, harus diberhentikan dan jika terbukti bersalah maka kehilangan hak politiknya dipilih dan memilih untuk jabatan politik selamanya.

Pada sistem hukum khususnya sistem peradilan, perubahan pada KUHP mutlak harus dilakukan termasuk di dalamnya terkait sanksi yang memberi efek jera, sistem peradilan yang tak berjenjang atau penghilangan sistem banding, juga pemberlakuan pembuktian terbalik. Dengan demikian celah korupsi dipersempit, penegakan hukum bisa optimal. Itulah di antara jalan yang bisa ditempuh menuju Indonesia yang terbebas dari “gurita” korupsi. [mm]

Sudah Launching Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Terkait

CLOSE