Fajar

  Breaking News

Korupsi: Pengkhianatan Terhadap Negara

Mustajab Al-Musthafa Analis Politik LP3S
Opini - 14 Maret 2017, 09:41:34

Skandal korupsi dan suap terus terkuak seolah tak ada jeda. Menyasar semua lembaga kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kini publik kembali tercengang dengan kasus korupsi KTP-el. Hal ini mengingatkan kembali skandal Hambalang, Century, BLBI, dan yang lainnya yang dilakukan secara “berjemaah” dan dalam jumlah yang sangat besar, triliunan!

Publik semakin tergerus kepercayaannya terhadap lembaga kekuasaan, khususnya para pejabat dan politikus yang mempertontonkan lakon tak terpuji di tengah kondisi negara yang terancam bangkrut. Betapa tidak, di saat utang negara terus bertumbuh menembus angka Rp3.549,17 triliun per Januari 2017, APBN yang selalu defisit, puluhan juta rakyat masih miskin, ternyata masih ada pejabat yang tega menguras uang negara secara illegal, padahal mereka telah diberi kompensasi yang lebih dari cukup atas pekerjaannya. Akan tetapi inilah kenyataan yang terus terjadi, seolah bangsa ini tak pernah belajar dari skandal serupa yang terjadi sebelumnya.

Skandal KTP-el ini sesungguhnya mempertegas bahwa masalah korupsi di negeri kita, bukan lagi kasuistik sebagai masalah personal melainkan telah menunjukkan gejala masalah sistemik. Korupsi telah menggurita, masif. Juga bukan hanya merupakan tindak pidana biasa melainkan kejahatan luar biasa yang bahkan bisa dikategorikan sebagai kejahatan pengkhianatan terhadap negara.

Mengapa? Karena pelakunya para pejabat atau pihak yang diberi amanah (tugas) untuk mengurusi negara, yang dengannya diberi kompensasi dan fasilitas “lux”, lalu justru menguras negara! Itulah pengkhianatan terhadap negara yang sesungguhnya.

Pembenahan Holistik
Kekuasaan memang cenderung korup, dalam artian setiap kekuasaan terdapat peluang terjadinya penyelewengan dalam bentuk korupsi termasuk di dalamnya suap-menyuap.

Namun bukan berarti kekuasaan tidak bisa disterilkan atau diminimalkan dari perilaku khianat itu. Di sinilah dibutuhkan sistem kekuasaan yang baik, yang mampu mencegah atau meminimalisasi penyimpangan pejabat dan aparaturnya. Untuk itu pembenahan terhadap sistem kekuasaan, kewenangan, dan sistem kontrolnya mutlak diperlukan. Tidak cukup hanya mengandalkan sistem pertahanan personal sekalipun telah dijejali “revolusi mental”.

Keberadaan KPK dan Saber Pungli, serta berbagai komisi dan badan yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan sekalipun terbukti banyak mengungkap kasus korupsi, tetaplah tidak cukup. Penindakan terhadap pelaku perlu diperberat yang selama ini terkesan ringan, bahkan sangat ringan. Tentu sangat tidak adil jika koruptor dikenakan hukuman lebih rendah dari pelaku pidana pencurian dan perampokan. Diberi grasi dan amnesti. Karena sejatinya, koruptor lebih kejam dari itu. Ia mengkhianati amanat kenegaraan.

Dengan demikian, jika koruptor dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (pengkhianat negara), sejatinya hukuman yang tepat baginya adalah hukuman mati dan minimal hukuman seumur hidup. Tanpa banding, tanpa grasi, dan amnesti. Hal itu bisa memberi efek jera dan efek pencegahan. Sisi positif dari sanksi seperti itu adalah yang telah berbuat tak mungkin melakukannya lagi, yang menjabat akan hati-hati, yang punya niat akan mengurungkan niatnya.

Bertahan dengan sistem peradilan dan sistem sanksi terhadap koruptor dan pelaku suap-menyuap yang ada saat ini, sama artinya tetap membiarkan “gurita” itu terus menggerogoti dan menguras negara hingga negara kehabisan energinya dan tamat. Tentu kita tak boleh membiarkan negara kita hancur, yang berarti kita turut hancur. Tak boleh ada rasa kasihan dan toleransi lagi terhadap “tikus-tikus kekuasaan” itu. Ini darurat korupsi!
Dibutuhkan amandemen dan revisi terhadap perundang-undangan terkait masalah itu, baik menyangkut pengisian jabatan politik, kewenangan, dan sanksi-sanksi pelanggarannya.

Khusus dalam sistem pemilihan jabatan politik misalnya, cukup dua yang dipilih langsung rakyat, yakni kepala negara dan anggota lembaga perwakilan rakyat. Untuk kepala daerah cukup diangkat langsung kepala negara karena hakikatnya mereka wakil pusat di daerah. Ini akan mempersempit ruang suap untuk jabatan politik. Lembaga perwakilan rakyat difokuskan sebagai lembaga konsultasi dan pengawasan bagi eksekutif, serta sebagai lembaga penyaluran aspirasi kepentingan publik.

Untuk menjamin berjalannya pemerintahan yang baik dan bersih, maka harus diperkuat sistem kontrol dari rakyat atau wakil rakyat. Seperti kewajiban pemaksulan kepala daerah atau pejabat publik yang dicelah kinerja atau perilakunya oleh rakyat atau wakil rakyat. Demikian pula bagi wakil rakyat yang terindikasi atau tersangka kasus pidana, harus diberhentikan dan jika terbukti bersalah maka kehilangan hak politiknya dipilih dan memilih untuk jabatan politik selamanya.

Pada sistem hukum khususnya sistem peradilan, perubahan pada KUHP mutlak harus dilakukan termasuk di dalamnya terkait sanksi yang memberi efek jera, sistem peradilan yang tak berjenjang atau penghilangan sistem banding, juga pemberlakuan pembuktian terbalik. Dengan demikian celah korupsi dipersempit, penegakan hukum bisa optimal. Itulah di antara jalan yang bisa ditempuh menuju Indonesia yang terbebas dari “gurita” korupsi. [mm]

Author : rika

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Jelang Libur Panjang, Kemenhub Siapkan 1278 Kapal Penumpang

FAJARONLINE.CO.ID -- Kementerian Perhubungan bakal mengerahkan ribuan kapal penumpang untuk menyambut libur panjang Natal 2017 dan Tahun Baru...
 

Gara-gara Film, Aurelie Moeremans Suka Slank

FAJARONLINE.CO.ID -- Aktris Aurelie Moeremans mengaku akhir-akhir ini sangat menggemari lagu-lagu Slank. Salah satu faktornya yakni karena peran yang...
 

Kontingen Porsadin Sulsel Tiba di Surabaya, Ini Pesan Kakanwil

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR - Kontingen Sulsel, sudah bersiap menatap Pekan Olahraga dan Seni Diniyah (Porsadin) Tingkat Nasional ke III di Kabupaten...
 

Video Istri Gerebek Suami Bersama Wanita Muda di Kamar Hotel Bikin Heboh

FAJARONLINE.CO ID -- Seorang istri menggerebek suaminya yang sedang berada di kamar hotel dengan perempuan muda. Pasangan selingkuh itu kepergok...
 

Fredrich Bantah Setya Novanto Ditahan KPK

FAJARONLINE.CO.ID -- Terkait kabar Setya Novanto resmi berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi e-KTP dengan...
 

Pindah ke RSCM, Setya Novanto Resmi Ditahan KPK

FAJARONLINE.CO.ID -- Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus...
 

Ditanya Soal Rencana Jenguk Setya Novanto, Jokowi Hanya Tarik Nafas dan Tertawa

FAJARONLINE.CO.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan komentar saat ditanya soal Ketua DPR RI Setya Novanto oleh awak media, setelah...
 

NH Sentil Kekerasan Terhadap Guru di Gowa dan Bantaeng

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR - Kekerasan terhadap guru yang pernah terjadi di Kabupaten Gowa dan Bantaeng mendapat perhatian serius dari Nurdin...
 

Begini Keseruan Hari Pertama Makassar Jaz Festival

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Rizky de Kaizer and The Stranger menyusun konsep Jaz Pop Rock, lima lagu sukses dibawakannya pada pembukaan...
 

Juara Mappadendang Unjuk Kebolehan di Hadapan Bupati Enrekang

FAJARONLINE.CO.ID, ENREKANG -- Rangkaian pesta adat Maccera Manurung di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa juga menyisipkan lomba-lomba tradisional antar...
 

Maccera Manurung, Perantau Wajib Pulang Kampung

  FAJARONLINE.CO.ID, ENREKANG -- Pesta adat Maccera Manurung dilaksanakan dalam rentang dua tahun. Acara adat itu sekaligus menjadi momentum...
 

Putri Wapres JK Tonton Makassar Jazz Festival di Rotterdam

Putri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Imelda Jusuf Kalla, menyaksikan penampilan musisi jazz pada Makassar Jazz Festival (MJF) 2017 di Benteng...
 

Suasana Deklarasi NH-AZIZ

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Nurdin Halid dan Aziz Qahar Mudzakkar (NH-AZIZ) deklarasi di Lapangan Karebosi, Jumat, 17 November,...
 

Penampilan Rizcky De Keizer di Makassar Jazz Festival 2017

Musisi Jazz, Rizcky Pradhana De Keizer, tampil pada Makassar Jazz Festival ( MJF) 2017 di Benteng Rotterdam, Makassar, Jumat (17/11/2017) malam...
 

Wasekjen PPP: Kalau Ada Mengatasnamakan PPP Dukung di Luar NH-Aziz, Itu Haram

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Wasekjen DPP PPP kepengurusan Djan Faridz, Yunus Razak, ikut bicara pada deklarasi pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar...
 

Tikungan Rusak dan Berlubang, Satu Ekskavator Terbalik di Lewaja

FAJARONLINE.CO.ID, ENREKANG -- Satu unit ekskavator terguling di Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang. Eskavator itu tergeletak di pinggir jalan yang...
 

Tim Basket SMPN 4 Makassar Bekuk SMPN 8 Makassar, 42-35

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Pebasket Tim A SMPN 4 (Spenpat) Makassar berhasil membekuk Tim A SMPN 8 (Spendel) Makassar, di ajang Invitasi Bola...
 

Begini Aksi Nekat Kepala Dispenda Enrekang Menjajal Ayunan Ekstrem 

  FAJARONLINE.CO.ID, ENREKANG -- Tak hanya warga Desa Pasang yang ikut meramaikan pesta adat Maccera Manurung di Kecamatan Maiwa, Jumat, 17...
 

Mudahkan KPR dengan Relaksasi LTV

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dinilai menghambat bisnis properti. Di segmen menengah ke atas,...
 

Wow... Ada Ayunan Ekstrem di Maccera Menurung Desa Pasang

FAJARONLINE.CO.ID, ENREKANG -- Pernah melihat ayunan ekstrem? Uniknya lagi, ayunan ini tidak dilengkapi dengan safety seperti pada wahana objek...
 

Wagub Sulbar: Sehat Dimulai dari Keluarga

FAJARONLINE.CO.ID, MAMUJU -- Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar, mengajak seluruh insan kesehatan untuk merefleksikan kembali sejauh...
 

Mentan Pidato, Anak-anak dan Ibu Pilih ke Belakang Panggung

FAJARONLINE.CO.ID, SOPPENG - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tak kuasa menahan tawa ketika di tengah diskusi dan arahannya di Desa Medde,...
 

TPP Basis IYL Unjuk Kekuatan di Deklarasi NH-Aziz

FAJARONLINE.CO.ID -- Ratusan tim pemenangan pasangan bakal calon Gubernur-bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar...
 

Stan Gratis Pameran UKM di Deklarasi NH-Aziz Perkuat Ekonomi Kerakyatan

FAJARONLINE.CO.ID -- Panitia deklarasi pasangan bakal calon Gubernur-bakal calon Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar...
 

RMS Sindir Calon yang Hanya Makeup Daerahnya

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR-Ketua DPW Partai NasDem Rusdi Masse (RMS) menegaskan dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur...

Load More