Fajar

  Breaking News

Korupsi dan Dampaknya bagi Publik

Nurdin Nara Dosen Adm Publik Fisip Unhas

Korupsi seperti penyakit menular yang menjalar pelan, tetapi mematikan dan menciptakan kerusakan sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran hak asasi manusia, juga mendistorsi perekonomian negara. (Kofi Anan, 2006).

Catatan panjang tentang korupsi di Indonesia telah dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejumlah kerajaan besar di Indonesia runtuh karena korupsi seperti Sriwijaya dan Singasari--demikian juga Verenigde Oost Indishe Companie (VOC) runtuh lantaran korupsi. Dan sampai sekarang kasus korupsi masih saja bermunculan baik di pusat maupun di daerah, yang melibatkan banyak pejabat publik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pengusaha.

Hal ini semakin menguatkan penilaian Transparency Internasional Indonesia (2015), Indonesia menduduki peringkat 90 terkorup dari 170 negara yang disurvei dan sempat membaik pada 2016, makanya sangat disayangkan munculnya kasus korupsi KTP elektronik yang banyak melibatkan wakil kita di DPR, sehingga tidak salah kalau hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) di 16 negara Asia Fasifik pada Juli 2015 hingga Januari 2017 dengan melibatkan 22.000 responden, termasuk Indonesia dan hasilnya menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia. (Kompas, 9 Maret 2017).

Berdasarkan pertimbangan inilah, penulis mencoba mencermati beberapa penyebab korupsi berdasarkan fakta emperis, untuk selanjutnya diberikan saran serta perbaikan ke depan. Adapun penyebab korupsi antara lain: 1) Besarnya biaya yang digunakan untuk menjadi pejabat publik baik sebagai anggota legilatif dan/atau pejabat eksekutif, dan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam waktu singkat, maka yang bersangkutan menempuh berbagai cara, antara lain dengan korupsi, 2) Keserakahan yaitu mereka tidak pernah puas dengan gaji dan tunjangan yang diterimanya, sehingga jabatan dan kekuasaan yang ada padanya dijadikan kesempatan melakukan korupsi, 3) Kurang optimalnya pengawasan internal dan eksternal serta penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah, banyak pelaku korupsi yang divonis ringan bahkan vonis bebas, 4) Banyaknya celah/lubang yang dapat dimasuki pejabat koruptor, mulai pemberian izin pemakaian lahan, pertambangan, reklamasi pantai, penyalahgunaan aset dan intervensi pengadaan barang/jasa dan lain-lain. 5) Kurang kukuhnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban dan ingin cepat kaya tanpa kerja keras.

Dengan adanya korupsi tersebut telah menimbulkan pengaruh atau dampak negatif bagi bangsa dan negara, antara lain: 1) Aspek sosial dan ekonomi yaitu korupsi dapat menyebabkan harga kebutuhan pokok semakin mahal. 2) Aspek finansial yaitu pengeluaran kuangan negara yang tidak perlu (pemborosan) dengan biaya yang sangat mahal (markup) seperti anggaran KTP elektronik sebesar Rp5,9 triliun, dan yang digunakan sebagai belanja modal hanya Rp2.66 triliun (51 perseb) dan konon sisanya Rp2,3 triliun (49 persen) dibagi-bagi kepada orang-orang besar (oknum). 3) Aspek kepercayaan kepada pemerintah menjadi runtuh dan bisa saja diberhentikan di tengah jalan, contoh Presiden Korsel, Park Geun-Hye dimakzulkan karena kasus korupsi. 4) Aspek budaya yaitu korupsi menyebabkan pemimpin dan masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dan membentuk kepribadian yang tamak/rakus, boros, dan tidak konsisten mengemban amanah dan hanya mementingkan diri sendiri/kelompoknya.

Sudah saatnya untuk melakukan upaya bersama pemberantasan korupsi dengan cara: 1) Gerakan bersama “Antikorupsi” yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui lembaga antikorupsi seperti ICW, TII, Pukat, LSM, mahasiswa, lembaga keagamaan seperti MUI, Ulama NU, Muhammadiyah, Gereja, dan Ormas lainnya, untuk bekerja sama memberikan tekanan secara prosedural kepada pemerintah, sekaligus sebagai dukungan moral agar pemerintah lebih giat memberantas korupsi. 2) Gerakan “Pembersihan” yaitu presiden sebagai pemimpin tertinggi di republik ini, harus berani memerintahkan untuk memberhentikan sementara seluruh jajarannya yang terindikasi kuat melakukan korupsi, agar dapat mengikuti proses pengadilan secara fair terutama yang menduduki jabatan strategis seperti bupati, gubernur, serta pejabat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan/hakim).

3) Gerakan “Carrot and Stick” yaitu kepada seluruh aparat dan pejabat diberikan gaji dan tunjangan yang cukup untuk hidup layak dan sejahtera sesuai dengan standar pendidikan, pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, pengalaman, pangkat, jabatan dan hasil kerjanya. Bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani korupsi dengan jumlah tertentu, maka hukuman mati sesuai pasal 2 ayat 2 UU Tipikor Tahun 1999 dapat dilaksanakan sebelum negara yang kita cintai ini bernasib seperti VOC. Semoga. (*)

Author : rika

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Perangi Narkoba, Polisi Filipina Tembak Mati 80 Orang

Peristiwa | 8 menit lalu
 

Jane Shalimar Dikabarkan Nikah lagi, Begini Komentar Warganet

Selebriti | 2 jam lalu
 

Warga Resah, Garam Campur Serbuk Kaca Beredar Bebas

Kriminal | 3 jam lalu
 

Khusus Wanita, Lakukan Ini Agar Hasil Waxing Miss V Lebih Memuaskan

Life Style | 5 jam lalu
 

Sadis... Sopir Taksi Bakar Istrinya di Dalam Mobil, Begini...

Kriminal | 6 jam lalu
 

Disekap, Wanita Pemandu Lagu Polisikan Pengusaha Batubara

Kriminal | 7 jam lalu
 

Dicecar 25 Pertanyaan, Wali Kota Kendari Bantah Tiduri dan Janji...

Hukum | 7 jam lalu
 

Pilih Calon Sendiri, PKS Pastikan Tak Usung Jokowi di Pilpres 2019

Politik | 8 jam lalu
 

Kemenkumham Banjir Pelamar CPNS, MA Sepi Peminat

Nasional | 8 jam lalu
 

Ulah Mobil Ngeyel, Truk Damkar Terguling

Peristiwa | 8 jam lalu
 

Berikut Hasil Kejuaraan MSH Inkanas Sulselbar di Mall GTC

All Sportif | 8 jam lalu
 

61 Pelajar Ikuti Coaching Clinic

All Sportif | 8 jam lalu
 

400 Pesepeda Bakal Sesaki Jalan Poros di Maiwa

Enrekang | 9 jam lalu
 

LPM Penalaran Latih Siswa SMA Semen Tonasa Meneliti

Pendidikan | 9 jam lalu
 

Film Nyai Ahmad Dahlan, Kisah Kepahlawanan dan Emansipasi Perempuan...

Hiburan | 9 jam lalu
 

Peduli Masalah Banjir, Bank Sulselbar Salurkan Bantuan

Wajo | 10 jam lalu
 

Panaskan Mesin, Nasdem Gowa Siapkan Rakerda

Politik | 10 jam lalu
 

Jatim Mundur dari Perebutan Juara FFI

All Sportif | 10 jam lalu
 

Hati-hati... Tim Futsal Sumut Bakal Repotkan Sulsel

All Sportif | 10 jam lalu
 

Warga Soroti Pengerukan Kawasan Lindung Gunung Pattirosompe

Wajo | 11 jam lalu
 

139 Pegawai Pensiun, Kebutuhan ASN di Wajo Mendesak

Wajo | 11 jam lalu
 

Bunuh Anak dan Istri Pakai Kapak, Pria Ini Divonis Seumur Hidup

Peristiwa | 11 jam lalu
 

NH Klaim Gerindra, IMB Akui Agus Juga Berpeluang 

Pilgub Sulsel 2018 | 11 jam lalu
 

Perolehan Medali Sementara SEA Games 2017: Indonesia Turun ke Posisi 4

All Sportif | 12 jam lalu
 

Bahagia Dapat Remisi Kemerdekaan, Hendak Hirup Udara Bebas, Eh......

Peristiwa | 12 jam lalu

Load More