Fajar


 Breaking News

Soal KTP-El, Belajarlah pada Perbankan

Taufik Rizal Praktisi Perbankan (Operationan Manager di Bank BUMN)

Keinginan pemerintah mereformasi sistem data kependudukan dalam bentuk KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), sepatutnya kita apresiasi bersama. Dalam kondisi ideal, KTP berbasis NIK atau akrab disebut KTP-el, akan memberikan berbagai kemudahan baik bagi pemerintah maupun masyarakat luas.

Dengan KTP-el, pemerintah mencita-citakan pelayanan masyarakat yang lebih mudah, dan terintegrasi di seluruh instansi pemerintahan se-tanah air. Tidak akan ada lagi kerepotan administratif yang menguras energi masyarakat dalam mengurus segala keperluannya. Seperti pengurusan BPJS, SIM, paspor, pindah alamat, KTP hilang, KTP rusak, masuk universitas, izin usaha, rumah sakit, pemilihan umum/pilkada, dsb. Satu kartu untuk beragam kebutuhan.

Kita dapat membayangkan alangkah hebatnya negara ini dan betapa senangnya masyarakat dengan sistem ini. Pemegang KTP-el dari Kota Makassar dapat membuat SIM di Jakarta, perantau dapat mengganti KTP-el yang hilang atau rusak di mana saja tanpa perlu kembali ke Makassar, perpanjangan paspor di seluruh kantor imigrasi di Indonesia, serta bersalin di mana saja tanpa perlu mencemaskan urusan BPJS Kesehatan.

Namun pada prosesnya, setelah berjalan sekitar delapan tahun sejak dikeluarkannya Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasioanal, proyek ini justru menuai berbagai macam kendala dari hulu hingga hilirnya. Mulai dari kasus mega korupsi yang sedang mencuat dan menyeret banyak nama. Masalah kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) pemerintah di lapangan; misalnya ketidakseragaman perspektif dalam penginputan data kependudukan. Seperti gelar pada nama, alamat, tempat lahir, hingga kesalahan foto. Permsalahan lain muncul dari perlengkapan perekam data masyarakat, seperti rusaknya iris scanner, putusnya jaringan komuniasi data, dan rusaknya perekam sidik jari (finger print). Mencuatnya berbagai permsalahan ini sungguh sangat disayangkan, mengingat anggaran fantastis yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp6 trilliun.

Sebagai praktisi perbankan, saya melihat--jika dalam kondisi ideal--proyek KTP-el pemerintah ini mulai dari pengadaan, pengelolaan hingga distirbusi dan pelayanannya kepada masyarakat sangat mirip dengan pola sistem pengelolaan kartu ATM (anjungan tunai mandiri) yang diterbitkan oleh perbankan.

Sebagai tambahan referensi, pemerintah sebenarnya dapat belajar dari sistem ini. Terdapat tigal hal yang dapat dijadikan referensi pemerintah dari sistem pengelolaan kartu ATM, yaitu dari segi teknologi, SDM, dan SOP.

Pertama, dari sisi teknologi, perbankan dalam menerbitkan sebuah kartu ATM sangat ditunjang teknologi memadai. Baik teknologi yang berkaitan dengan sistem penginputan dan penyimpanan data nasabah, yang terintegrasi di seluruh jaringan bank bersangkutan, hingga teknologi yang melekat pada kartu ATM itu sendiri. Setiap nasabah sangat sulit memiliki dua identitas berbeda dalam satu bank yang sama (single identity).

Dari sisi rekaman data penunjang, terdapat bank yang telah mererapakan sistem finger print dan foto setiap nasabah. Hal ini sangat mendukung penerapan mitigasi resiko yang mungkin timbul dalam transaksi perbankan. Pada sisi teknologi yang melekat pada kartu ATM, saat ini perbankan di Indonesia menggunakan dua teknologi yaitu magnetic stripe dan teknologi chip. Meski pada akhirnya semua akan dialihkan pada teknologi chip yang semakin menunjang keamanan data nasabah.

Kedua, dari sisi SDM, keseragaman kompetensi setiap karyawan sebuah bank khususnya yang berada dalam divisi pelayanan nasabah (frontliner), dapat dijadikan contoh pemerintah dalam melayani masyarakat khususnya dalam pengurusan E-KTP. Sulit menemukan perbedaan pelayanan yang diterima nasabah di seluruh jaringan bank yang sama. Hal ini tercipta berkat komitmen perbankan dalam meningkatkan dan menyeragamkan kompetensi karyawannya sebelum benar-benar terjun dalam pelayanan nasabah.

Ketiga, dari sisi SOP, faktor ini pula yang menjadi kunci pelayanan prima setiap bank. Dalam urusan penerbitan kartu ATM akan sangat jelas SOP yang diterapkan, baik dari segi biaya, SLA, dan mekanisme penerbitan kartu ATM tersebut. Penerbitan kartu baru, penggantian kartu hilang/rusak dilaksankan secara rapi dan terorganisasi serta dapat dilakukan di seluruh cabang di Indonesia. Sedangkan dalam hal biaya, tidak ada yang abu-abu. Jika terdapat biaya administrasi maka bank akan menagihkan, jika tidak ada maka petugas bank tidak akan meminta “uang administrasi”.

SOP ini yang tidak jelas dalam pengelolaan KTP-el di Indonesia, hal ini dapat ditunjukkan dengan maraknya kegiatan studi banding oleh beberapa pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya yang dianggap berhasil mengelolah KTP-el. Padahal jika SOP-nya jelas, tidak perlu ada studi banding yang menguras anggaran daerah. Cukup dengan melaksanakan penyeragaman kompetensi pelaksana teknis di lapangan secara serentak dan seragam, yang dapat mendukung kinerja mereka dalam melayani masyarakat.

Memang dibutuhkan komitmen dan niat tulus serta kesamaan visi oleh seluruh jajaran pemerintah untuk menyukseskan proyek KTP-el ini. Jika berhasil, niscaya kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat dengan sendirinya akan hadir. (*)

Berita Terkait