Fajar


 Breaking News

Catatan untuk Cagub Sulsel 2018

Rahmad M. Arsyad Direktur Riset Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC)

Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, memang masih menyisakan waktu satu tahun lagi. Namun ibarat pertarungan Grand Prix Formula Satu, para calon kontestan telah bersiap di sekitar arena sirkuit menyambut ajang politik paling bergengsi di Pulau Sulawesi itu.

Layaknya para bintang balapan, tingkah dan pola para calon kontestan juga beraneka rupa. Ada yang sibuk mengecek kesiapan mesin kendaraan partai, beberapa di antaranya melakukan uji coba berkeliling di arena sirkuit yang terdiri 21 kabupaten dan 3 kota. Ada pula lebih memilih sekadar mengamati para calon pesaing sambil mempelajari data survei.

Memang untuk layak bertanding, apalagi memiliki target menang di Pilkada Sulsel bukan perkara mudah.

Setidaknya, ada tiga hal menurut hemat saya yang harus dipahami dan menjadi catatan para calon kontestan sebelum akhirnya mereka menuju arena kompetisi.

Pertama, para calon harus berani keluar dari jebakan paradigma geopolitik. Selama ini, saya mengikuti mayoritas calon serta lembaga survei di Sulsel masih sibuk terjebak dan berdebat, pada paradigma klasik politik teritori. Utamanya, pada pertanyaan, siapa, mewakili mana?

Menyederhanakan ruang politik Sulsel berdasarkan isu identitas etnik dan kedekatan kultural masa lalu, seperti keterwakilan calon dari Bugis maupun Makassar, ataupun perimbangan pasangan antara Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, dan Sinjai), Ajatappareng (Parepare, Sidrap, Pinrang, dan Barru), Luwu Raya serta Toraja, dan Jentago (Jeneponto, Takalar, Gowa, Bantaeng, Selayar, Bulukumba) adalah hal yang kurang kontekstual dalam membaca Pilkada Sulsel yang akan datang.

Pasalnya, hasil riset kami selama ini di berbagai daerah di Sulsel, menunjukkan bahwa pada level mikro pemilih tidak lagi menjadikan isu geopolitik dan kedekatan identitas sosio kultural ini, sebagai alasan utama dan referensi satu-satunya dalam menetapkan pilihan atas calon kepala daerah.

Faktor lain, seperti pengalaman kepemimpinan utamanya keberhasilan memimpin dan memajukan daerah, psychological trait (sifat keperibadian) personal setiap calon, serta kemampuan melakukan persuasi dan menghadirkan sejumlah program praktis-pragmatis, lebih dominan menjadi alasan pemilih dalam memberikan pilihan.

Pertanyaannya, apakah penjelasan prestasi, sifat kepribadian personal, serta catatan pengalaman kepemimpinan dari setiap calon tersebut telah tersampaikan secara baik kepada pemilih? Bagaimana pula, kepiawaian setiap calon dan tim mereka dalam meracik model persuasi komunikasi atas program yang ditawarkan?

Pada level inilah, dibutuhkan kemampuan dalam mengemas serta mengkapitalisasi modal personal dan sosial yang selama ini dimiliki menjadi daya tarik bagi pemilih. Karena menurut saya, “banyak orang baik dan berprestasi akhirnya kalah pada arena pilkada, hanya karena kurang mampu atau malu-malu menjelaskan siapa dan apa konsep yang mereka bawa”.

Kedua, setiap calon dan tim sukses harusnya sadar arena komunikasi politik global dan nasional sedang mengalami perubahan besar. Tren gaya komunikasi politik kontemporer yang disukai pemilih, bukan lagi seperti beberapa waktu yang lalu.

Ketika para politisi dikemas untuk kelihatan cerdas, hebat, dan menarik dengan memakai berbagai jargon ataupun tagline kampanye yang sulit dipahami dan bermain pada tataran high context communication. Pilihan diksi kampanye seperti, “politik kesejahteraan”, “sustainability”, serta berbagai jargon kampanye yang kurang membumi hendaknya dihindari.

Penggunaan bahasa politik keseharian atau yang dikenal dalam ranah kajian akademis sebagai vernacular politik, kini jauh lebih efektif dalam melakukan persuasi politik dan membangun keyakinan pemilih. Seperti pesan kampanye, “Jokowi-JK adalah Kita” atau jargon; kerja, kerja dan kerja..

Catatan ketiga, untuk para calon kontestan Pilgub Sulsel 2018 hendaknya mempersiapkan sejak dini kendaraan partai politik, dan menghitung dengan baik biaya kampanye yang mereka butuhkan selama masa sosialisasi maupun pada saat kampanye resmi.

Dua hal terakhir yakni partai dan dana kampanye, adalah prasyarat mutlak yang harus disiapkan setiap calon dalam menghadapi pilkada. Tanpa keduanya, seorang kontestan ibarat pembalap tanpa mobil dan bensin, tentu tak bisa ikut dalam sirkuit balapan.

Dalam hitungan saya, untuk Pilgub Sulsel dengan jumlah pemilih sekitar 6,3 juta orang, jika dihitung berdasarkan angka partisipasi pemilih nasional rata-rata 77,5 persen dan berpotensi diikuti tiga atau empat pasang calon, maka estimasi biaya sosialisasi setiap pasangan calon membutuhkan biaya antara 100-150 miliar rupiah.

Selain itu, faktor kesiapan kendaraan politik baik melalui jalur parpol maupun perseorangan adalah hal prioritas yang mesti dimiliki. Karena sekali lagi, prasyarat utama bisa berlaga pada sirkuit pilkada tetaplah partai ataupun jalur dukungan perseorangan.

Tanpa hal ini dan hanya mengandalkan baliho dan keberanian, tentu para calon kontestan yang mulai tebar-tebar pesona, hanya akan sekadar jadi penonton adu balap Pilkada Sulsel. (*)

Berita Terkait