Fajar


 Breaking News

Indonesia Terancam Krisis Energi

Tamsil Linrung

FAJARONLINE.COM, JAKARTA - Indonesia terancam mengalami krisis energi dalam beberapa tahun mendatang. Penyebabnya, terjadi kesenjangan antara permintaan energi yang tinggi dan pasokan produksi minyak di dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi Energi DPR RI, Tamsil Linrung saat melakukan sosialisasi UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, di Makasaar yang berlangsung 11-13 Maret 2017. Tamsil menjelaskan pentingnya tata kelola energi dijalankan dengan benar, efisien dan bermanfaat buat masyarakat.

Menurut Tamsil, kebutuhan energi disegala sektor sangat besar seperti sektor industri, tranaportasi, rumah tangga, dan komirsil. Selama ini sektor-sektor ini banyak bergantung kepada energi fosil seperti bbm dan batu bara. Ketergantungan kepada energi fosil menyebabkan semakin berkurangnya cadangan energi tersebut. Bahkan diprediksi cadangan energi fosil seperti gas, minyak bumi, dan batubara dalam jangka waktu yang tidak lama akan habis.

"Jika dibiarkan dan tidak dikelola secara efisien akan menyebabkan krisis energi. Untuk menghindari krisis energi maka diperlukan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan disegala sektor. Untuk bisa melaksanakan energi alternatif ini maka pemerintah perlu melakukan tata kelola energi baru dan terbarukan sebagai energi yang dibutuhkan untuk segala sektor didalam negeri," jelas Tamsil.

Pemerintah, lanjut Politisi PKS ini, perlu membuat terobosan yang bisa membuat investor baik dalam negeri maupun luar negeri tertarik mengelola energi baru dan terbarukan. Pemerintah perlu membuat regulasi yang memudahkan para investor untuk mengeksplorasi energi tersebut, membuat harga energi baru dan terbarukan kompetitif, dan memberikan jaminan keamanan bagi terciptanya suasana kondusif yang membuat nyaman investor.

"Pemerintah juga harus memberikan jaminan bahwa eksplorasi energi baru dan terbarukan juga memberi manfaat buat masyarakat dan sebagai devisa negara," tambahnya.

Selain itu, Tamsil juga menyinggung bagaimana pengelolaan energi dari aspek keadilan bagi daerah penghasil energi. "Bagaimanapun daerah penghasil baik energi fosil maupun EBT harus diberikan keuntungan lebih dari pendapatan hasil pengelolaan tersebut," pungkasnya. (iad)

Berita Terkait