Fajar


 Breaking News
  • Golkar Makassar Rakerda I di Hotel Novotel: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR - DPD II Partai Golkar Kota Makassar menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) I di Hotel Novotel, Minggu, 26 Maret. Rapimda ini digelar untuk...
  • Roem: Pilwalkot Barometer di Pilgub: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Menjelang Pilwalkot Makassar partai semakin mengencang mesin partai, salah satunya Partai Golkar. Hal itu dilakukan karena pilwalkot membawa pengaruh...
  • 128 Peserta Ikuti Kursus Pelatih dan Wasit Voli Indoor: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Sebanyak 128 Peserta yang terdiri dari 61 Pelatih dan 67 Wasit, mengikuti Kursus Pelatih dan Wasit Bolavoli indoor tingkat Provinsi Sulselbar 2017,...
  • Himatansi Gelar Basic Training: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR-- Pengurus Himpunan Mahasiswa D3 akuntasi (HIMATANSI) mengadakan Basic Training dengan tema Kehumasan dan keredaksian di Kampus Universitas Fajar...
  • Respons Masalah Transportasi Warga, NH Luncurkan Mobil Karya: FAJARONLINE.COM,  MAKASSAR – Persoalan masyarakat selalu menjadi titik tolak bagi Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid untuk bertindak. Masalah yang dihadapi...
  • GERMAK Salut Langkah Proaktif RMS: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Sikap proaktif Ketua DPW NasDem Sulsel H Rusdi Masse (RMS) atas pencabutan sejumlah atribut Partai NasDem di Makassar oleh Pemkot Makassar...

Pemkab Gelar Rapat Evaluasi Perdes

FAJARONLINE.COM, SINJAI - Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menggelar rapat evaluasi Peraturan Desa (Perdes). Berlangsung di Gedung B kantor Bupati Sinjai, Senin (20/3/2017).

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemerintahan, Budiaman menyampaikan rancangan Perdes tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) telah ditetapkan. Olehnya itu, pemerintah Desa harus menyusun perdes tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Untuk penetapan perangkat desa lanjut Budiaman, Kepala Desa harus membuat surat keputusan kepala desa tentang penetapan. Dengan mengacu pada Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dan, Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang Struktur Irganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kemudian, Kasubag Perundang-undangan Setdakan Sinjai, Ruslan Dahlan mengatakan bahwa, pembuatan regulasi atau peraturan Desa harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Juga tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepentingan umum dakan membuat peraturan desa

Kegiatan ini di hadiri Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Sekabupaten Sinjai. (sir)

Berita Terkait