Fajar


 Breaking News

Terima Pengaduan Warga Gowa, Mukhtar Tompo Sebut Pemerintah Tidak Manusiawi

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR - Anggota DPR RI asal Partai Hanura, Mukhtar Tompo menerima pengaduan warga Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Gowa, Senin (20/3/2017). Warga mengeluhkan polemik seputar pembebasan lahan Waduk Kareloe.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menganggap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperlakukan masyarakat secara tidak manusiawi. "Masih banyak warga yang tidak ikhlas, bahkan masih bertahan. Tetapi, mereka tidak berdaya menghadapi perlakuan represif aparat keamanan. Banyak kejanggalan di sana," kata politikus Hanura itu.

Mukhtar mengatakan, Waduk Kareloe di Kabupaten Gowa seharusnya sudah selesai dibangun pada 2017. Proyek itu sudah menghabiskan anggaran Rp500 miliar. Namun, progresnya sangat lamban.

Waduk ini sudah direncanakan pembangunannya pada 2013 untuk mengatasi krisis air. Warga tidak pernah diajak musyawarah sebelumnya dan juga tak tahu berapa besaran ganti rugi yang akan diterima. Ironisnya, lahan tersebut ternyata sangat produktif sebagai penghasil jagung. Tiba-tiba pemda setempat menurunkan alat berat dan memberangus lahan jagung tersebut.

"Kareloe adalah daerah terpencil di Kabupaten Gowa. Saya pastikan persoalan ini akan dipersoalkan secara nasional. Kita tidak mau ada kerugian negara. Bagi saya bendungan ini seyogyanya memang harus terealisasi, karena menyangkut hajat hidup orang banyak di sana yang membutuhkan air, baik masyarakat Gowa maupun yang berada di Janeponto. Tetapi, tidak boleh mengabaikan hak masyarakat, karena semua sudah dinilai dan dihitung," kata Mukhtar, Senin (20/3/2017).

Mukhtar mengatakan rencana awal pembangunan bendungan sebetulnya di Kabupaten Janeponto yang bertetangga. Kemudian bergeser masuk ke Kabupaten Gowa. Tiba-tiba warga Gowa menerima salinan keputusan pengadilan. Padahal, mereka tidak berperkara. Lahan, tanaman produktif, dan rumah akhirnya terpaksa harus ditinggalkan.

Pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan para anggota DPR lintas komisi. Bila perlu dibentuk tim khusus, baik panja atau pansus. Tim gabungan DPR juga perlu meninjau lokasi sengketa pembangunan waduk dan bendungan untuk bertemu pemda dan masyarakat setempat. Intimidasi juga harus dihentikan, karena itu cara-cara primitif yang dilakukan penjajah kepada rakyat kecil.

Mading, seorang warga Desa Garing yang mengadu ke gedung DPR RI siang tadi, berharap ada tempat relokasi sementara bagi warga korban penggusuran yang selama ini tak jelas nasibnya. Aksi kekerasan dan teror juga sering kali diterima warga.

Ia berharap, masyarakat diberi kesempatan dulu memanen jagungnya yang beberapa waktu lalu dipaksa ditinggalkan tanpa kejelasan. Bahkan, warga dipaksa memindahkan rumahnya. Kini, warga setempat membangun tenda sementara di kampung tetangga. (nur)

Berita Terkait