Fajar


 Breaking News


HM Roem Kritik Pemerintahan Syahrul, Ini Catatannya

HM Roem, Ketua DPRD Sulsel.

FAJARONLINE.COM , MAKASSAR— Selama ini amat jarang Ketua DPRD Sulsel HM Roem menyoroti kinerja Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Namun sekarang ia sudah berani melakukan itu, setelah SYL tak lagi menjadi ketua DPD Golkar Sulsel. Beberapa program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum mencapai target, menjadi sasaran kritik Roem.

Menurut politikus Golkar itu, Pemprov Sulsel harus bekerja keras untuk mengejar target RPJMD 2013-2018 dan dokumen perencanaan lain. Ia kemudian menyebut sejumlah poin penting. Salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau pelayanan dasar. Targetnya 75,50 hingga 76,50 atau 10 besar nasional. Namun data sementara BPS (Badan Pusat Statistik), Sulsel masih berada di urutan 14 nasional. Selain itu, target untuk menekan ketimpangan pendapatan atau gini ratio juga perlu usaha lebih.

“Target gini ratio Sulsel di 2018 itu 0,38. Sementara saat ini posisinya masih 0,4. Artinya, distribusi pendapatan belum merata dan adil,” kata Roem saat berbicara pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulsel Tahun 2018, di Hotel Clarion, Senin (20/3).

Acara ini dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kebutuhan dasar, seperti listrik juga masih menjadi kendala.

“Khususnya warga di pulau-pulau. Ada sembilan pulau sudah dipasangi mesin genset, namun sampai saat ini belum ada tambahan,” bebernya. Roem juga menyoroti lambannya pemprov untuk segera membentuk UPTD di daerah. “Sesuai aturan baru ada pengalihan wewenang ke provinsi, seperti kehutanan, perikanan dan pertambangan belum ada UPTDnya. Namun sampai sekarang baru Dinas Pendidikan yang terbentuk. Ini menghambat pelayanan ke masyarakat,” jelasnya.

Menyikapi kritisi dari Roem, Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan tetap optimistis bisa mengejar target sebelum pemerintahannya usai. “IPM itu turun karena ada metode penghitungan baru BPS. Cuma sedikit bisalah dicapai. Gini ratio juga demikian. Tetapi koreksi DPRD ini akan jadi PR. Semuanya akan selesai baik,” terangnya.

Sementara untuk pembentukan UPTD, disebutnya sudah dalam proses. “Kan masih transisi, baru pindah ada penyesuaian. Masih ada resistensi, kabupaten bahkan masih lakukan judicial review soal pelimpahan wewenang. Ini juga terkait prasarana, personel dan pembiayaan. Sementara pemprov defisit anggaran. Gaji saja kita sempat telat,” tandasnya.

Dalam acara kemarin, juga diumumkan enam kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menjadi terbaik dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017. Masing-masing Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Tana Toraja, Luwu Utara, Soppeng, dan Kabupaten Selayar. Selanjutnya, keenam kabupaten ini akan diusulkan ke tingkat nasional sebagai kandidat untuk memperoleh Anugerah Pangripta Nusantara.

Penilaian dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel bersama tim independen. Sebanyak 24 kabupaten/kota masuk dalam penilaian. (bkm/fajaronline.com)

Berita Terkait