Fajar


 Breaking News
  • Roem: Pilwalkot Barometer di Pilgub: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Menjelang Pilwalkot Makassar partai semakin mengencang mesin partai, salah satunya Partai Golkar. Hal itu dilakukan karena pilwalkot membawa pengaruh...
  • 128 Peserta Ikuti Kursus Pelatih dan Wasit Voli Indoor: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Sebanyak 128 Peserta yang terdiri dari 61 Pelatih dan 67 Wasit, mengikuti Kursus Pelatih dan Wasit Bolavoli indoor tingkat Provinsi Sulselbar 2017,...
  • Himatansi Gelar Basic Training: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR-- Pengurus Himpunan Mahasiswa D3 akuntasi (HIMATANSI) mengadakan Basic Training dengan tema Kehumasan dan keredaksian di Kampus Universitas Fajar...
  • Respons Masalah Transportasi Warga, NH Luncurkan Mobil Karya: FAJARONLINE.COM,  MAKASSAR – Persoalan masyarakat selalu menjadi titik tolak bagi Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid untuk bertindak. Masalah yang dihadapi...
  • GERMAK Salut Langkah Proaktif RMS: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Sikap proaktif Ketua DPW NasDem Sulsel H Rusdi Masse (RMS) atas pencabutan sejumlah atribut Partai NasDem di Makassar oleh Pemkot Makassar...
  • Polrestabes Usut Pungli Sekuriti GMTD: FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Tim penyidik Polrestabes Makassar kini menelusuri karcis yang digunakan Sekuriti GMTD, inisial HS (47) melakukan pungli di Jalan Metro Tanjung...

Menteri Kesehatan: JKN Berlaku Bagi Jemaah Haji di Arab Saudi

ILUSTRASI

FAJARONLINE.COM,JAKARTA – Komisi IX DPR RI mempertanyakan implementasi dari Permenkes Nomor 15 Tahun 2016, tentang pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji mencapai istithaah kesehatan jemaah haji.

Pasalnya, banyak calon jemaah haji (CJH) yang diminta membayar sejumlah uang untuk pemeriksaan kesehatan haji mereka.

Salah satunya, untuk suntik vaksin meningitis. Anggota Komisi IX Okky Asokawati membeberkan masih mendapat laporan soal penarikan biaya untuk suntik wajib sebelum ke Tanah Suci ini. Belum lagi, imbauan untuk medical check up dengan harga selangit.

"Padahal dalam permenkes disebutkan bahwa jemaah yang terdaftar JKN akan dapat pelayanan komprehensif. Pelayanan yang seperti apa? Apa ini memang tidak ditanggung?” tuturnya dalam rapat bersama jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di kompleks parlemen, Senin (20/3/2017).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu turut mempertanyakan, apakah jaminan kesehatan JKN tersebut berlaku pula bagi CJH saat berada di negara transit atau Arab Saudi. Sebab, banyak dari mereka yang mengaku disodorkan tarif usai berobat di rumah sakit di Saudi.

Merespons hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) menjamin, bila pembiayaan kesehatan CJH peserta JKN ditanggung penuh. Termasuk di dalamnya suntik meningitis. Hal tersebut terpenuhi bila yang bersangkutan memenuhi prosedur, yakni memeriksakan kesehatan mulai dari puskesmas hingga kemudian dirujuk untuk suntik di RS rujukan.

"Kalau medical check up kita tidak mensyaratkan. Yang ada pemeriksaan kesehatan di puskesmas, dan ini kita sarankan agar jauh-jauh hari. Sehingga, bagi yang risiko tinggi bisa antisipasi," ungkapnya.

Hal yang sama juga ditekankan olehnya untuk pengobatan di Saudi. Dia menuturkan, pemerintah telah bekerja sama dengan pemerintah Saudi terkait kesehatan jemaah haji. Biaya mereka yang berobat atau dirawat di sana akan ditanggung sepenuhnya. "Asal di RS pemerintah. Tetapi seringnya, ada jemaah yang datang ke RS swasta dan itu tanpa sepengetahuan dari tenaga kesehatan kita," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes turut menyampaikan rencana pelayanan kesehatan haji tahun 2017. Ada beberapa poin yang disampaikan, salah satunya terkait penambahan tenaga kesehatan. Rencananya, ada penambahan sekitar 545 tenaga kesehatan haji.

"Penambahan ini seiring dengan jumlah kloter yang dilayani tahun ini bertambah. Dari 384 menjadi 505 kloter," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, ada penambahan pula untuk tempat tidur di KKHI Mekah. Dari awalnya, 150 tempat tidur menjadi 250 tempat tidur. "Karenanya kami minta tambahan 80 orang tenaga PPIH Arab Saudi bidang kesehatan," ungkapnya.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Mukhtaruddin Mansyur menambahkan, penambahan juga dilakukan untuk TKIH. Ada rencana untuk menambah jumlah tenaga kesehatan di tiap kloter menjadi dua dokter dan tiga perawat.


Penambahan ini, kata dia, nantinya hanya ditujukan untuk kloter-kloter dengan jemaah risiko tinggi lebih dari 30 persen. Sehingga pengawasan lebih bisa maksimal.


"Diperkirakan ada 10 persen dari total kloter, atau sekitar 50 kloter yang berisi jemaah resiko tinggi lebih dari 30 persen tersebut," ungkapnya. Sementara, imbuhnya, bagi kloter reguler masih akan menggunakan skema lama yakni satu dokter dan dua perawat. (jpg)

 

Berita Terkait