Fajar


 Breaking News

Juru Diplomasi, Simbol Perlawan di Era Orde Baru

AM Fatwa

FAJARONLINE.COM -- Keahliannya dalam urusan berdiplomasi tak perlu diragukan lagi. Andi Mappetahang Fatwa, atau yang biasa dikenal dengan A.M. Fatwa punya itu.

Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1939 itu, kini menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah ke-3 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Sejak 1 Oktober 2014 lalu, jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. Selain mengadili pimpinan dan anggota DPD, mantan Wakil Ketua MPR RI ini juga mengaku pernah diadili oleh wartawan dengan tuduhan menyuap Rp 20 miliar sesama anggota DPR. “Bahkan melalui sebuah tajuk, saya juga diserang. Tapi itu saya bawa ke Dewan Pers. Dan ujung-ujungnya melalui tajuk juga nama saya dipulihkan. Begitu cara saya menyelesaikan masalah dengan media massa,” ungkap Fatwa ke Jawapos News Network ketika itu.

Fatwa dianggap sebagai sosok yang memiliki sikap kritis pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Hal tersebut didapat dari pengalaman pendidikan Latihan Militer di Sekolah Dasar Perwira Komando (Sedaspako) KKO-AL (Marinir), Surabaya, tahun 1966.

Fatwa mahir dalam urusan berdiplomasi. Tak heran jika dia kerap dipercaya untuk memimpin delegasi ke sejumlah negara asing. Dia juga berperan dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan China, merintis dibukanya kedutaan RI di Tripoli Libya, dan menjadi koordinator grup kerjasama bilateral parlemen Indonesia dan Portugal.

Melirik rekam jejak pendidikan Fatwa, Pendidikan Dasar (SR) ia tempuh di Mare, lalu dilanjutkan ke PGA/PGAA di Sumbawa dan Lombok, kemudian ke IAIN Jakarta hingga Sarjana Muda (1963).

Selain di IAIN, ia merangkap kuliah di Universitas Ibnu Khaldun sampai meraih Sarjana Muda Publisistik (1964). Dalam kegiatan mahasiswa intra-universitas, pernah menjadi Ketua Senat dan
anggota Dewan Mahasiswa IAIN. Kuliahnya dilanjutkan di Fakultas Ketatanegaraan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, hingga meraih gelar sarjana (1970) dengan ujian persamaan di Untag Jakarta.

Sejumlah program pendidikan dan pelatihan keorganisasian ia ikuti, selain itu juga Fatwa mengikuti Kursus Staf dan Kepemimpinan Pegawai Pemda DKI (1975), latihan militer di Sekolah Dasar Perwira KKO-AL (Mari-nir-1966/1967), dan kursus manajemen Minaut Indonesia pada Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Managemen
(LPPM-1979).

Kini Fatwa telah menjadi ikon sebuah perlawanan dan sikap kritis terhadap rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru. Itulah sebabnya sejak muda ia sudah mengalami teror dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh intel-intel kedua rezim otoriter tersebut, hingga keluar masuk rumah sakit dan penjara.

Terakhir ia dihukum penjara 18 tahun (dijalani efektif 9 tahun lalu dapat amnesti) dari tuntutan seumur hidup, karena kasus Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 dan khutbah-khutbah politiknya yang kritis terhadap Orde Baru. Dari keluar-masuk tahanan politik sebelumnya dia mukim di balik jeruji 12 tahun.

Meski berstatus narapidana bebas bersyarat (1993-1999) dan menjadi staf khusus Menteri Agama Tarmidzi Taher dan Quraish Shihab saat itu, mantan Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50 itu bersama Amien Rais menggulirkan gerakan reformasi, hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.

Pernah menjabat beberapa jabatan struktural dan semi official pada Pemda DKI Jakarta dan Staf Khusus Gubernur Ali Sadikin di bidang politik dan agama ini terpilih menjadi wakil rakyat pertama kali dalam pemilu 1999 dari daerah pemilihan DKI Jakarta, dan diamanahi tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI (1999-2004).

Pada periode 2004-2009 ia terpilih mewakili rakyat dari daerah pemilihan Bekasi dan Depok dan diamanahi tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI. Dan pada periode 2009-2014 ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari DKI Jakarta.

Pernah pada 14 Agustus 2008 Fatwa dianugerahi oleh negara berupa Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara. Dan pada tanggal 29 Januari 2009 ia memperoleh Award sebagai Pejuang Anti Kezaliman dari Pemerintah Republik Islam Iran yang disampaikan oleh Presdien Mahmoud Ahmadinejab di Teheran.

Bukan hanya itu, dari buah pikirannya telah lahir tidak kurang dari 24 buku. Atas kreativitas dan produktivitasnya menulis buku, Meseum Rekor Indonesia (MURI) memberinya penghargaan sebagai anggota parlemen paling produktif menulis buku, selain penghargaan atas pledoi terpanjang yang ditulisnya di penjara Masa Orde Baru. Pemikiran dan pengabdiannya pada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah, A.M. Fatwa dianugerahi gelar Dokter Honoris Causa oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Juni 16 Juni 2009.

Data Diri:

Drs. Andi Mappetahang Fatwa (A M Fatwa)
Lahir : Bone, 12 Februari 1939

Istri : Nunung Nurdjanah

Pendidikan :
• Sarjana Muda (BA), IAIN Jakarta, 1963.
• Sarjana Muda (BA) Publisistik, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, 1964.
• Latihan Militer di Sedaspako KKO-AL (Marinir), Surabaya, 1966.
• S1 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Untag, 1970.
• Kursus Staf dan Kepemimpinan Pegawai Pemda DKI Jakarta, 1975.
• Kursus Pelatihan Manajemen di LPPM, Jakarta, 1979/1980.

Karier :
• Wakil Kepala Dinas Rohani Islam KKO AL Komando Wil Timur di Surabaya (67-70)
• Kep Sub Dir Pemb Masy Direkt Politik Pemda DKI (70-79)
• Staf Khusus Menteri Agama Tarmizi Taher, 1996-1998
• Wakil Ketua DPR RI Periode 1999-2004
• Wakil Ketua MPR RI Periode 2004-2009
• Anggota DPD RI dari DKI Jakarta Periode 2009-2014
• Ketua Badan Kehormatan DPD RI Periode 2012-2014

Organisasi :
• Merintis dan mendirikan organisasi MTQ dan kini sebagai Penasehat LPTQ Nasional
• Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB) Pusat
• Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Pusat
• Mendirikan dan memimpin beberapa yayasan pendidikan & sosial
• Deklarator tingkat pusat PAN, Ketua DPP PAN (98-skr)

Penghargaan:
• Penghargaan “Well performed Man and Woman of the year 2003 Award”  dari Indonesia Lestari Foundation,
• Menerima penganugerahan Piagam Adat dari Sai Batin Raja Adat Kerautan Paksi Skala Brak dengan gelar
• Lencana Kehormatan Radyolaksono dari Pakubuwono XII dan pemberian nama Notohadinagoro, 19 Juli 2003.  (**)

 

 

Berita Terkait

🎬Populer Hari ini