Fajar


 Breaking News

Membela KTI Pasca Tax Amnesty

Andi Faisal Anwar Dosen Ilmu Ekonomi UIN Alauddin

Mau dibawa ke mana dana tax amnesty yang sangat fantastis ini? Bagi banyak orang pertanyaan itu kemudian paling banyak muncul, hingga membawa rasa penasaran yang amat besar pasca berakhirnya tax amnesty.

Momentum pasca tax amnesty ini, menandai berakhirnya “panen besar” pemerintah terhadap harta WNI yang tersembunyi dan tumbuh subur di dalam maupun luar negeri.

Hal ini juga menjadi kabar baik dengan masuknya penerimaan negara sebesar Rp135 triliun dari total harta yang dikumpulkan yakni Rp4.855 triliun, yang juga dapat dimaknai bertambahnya peluang akselarasi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Pundi-pundi tax revenue ini diharapkan dapat mendorong belanja fiskal yang lebih ekspansif, mengakselerasi (growth) pertumbuhan ekonomi, dan mempersempit (gap) ketimpangan yang ada.

Capaian positif ini patut diapresiasi, Sebab, secara historis program seperti ini pernah gagal di 1984, yang tidak direspons para wajib pajak masa itu. Tidak sedikit negara justru gagal mengawal program tax amnesti.

Data (IMF, 2016), terdapat 40 negara di dunia yang menjalankan tax amnesty, banyak yang berakhir kegagalan, akibat ketidakjelasan aturan dan ketidaksiapan pemerintah. Walhasil Indonesia berada dalam barisan negara yang sukses melakukan tax amnesty di dunia setelah Afrika Selatan, Korea Selatan, India, dan Italia.

Capaian impresif tersebut belum sepenuhnya berhasil, sebab eksekusi akhir dana tax amnesty jauh lebih penting, termasuk bagaimana mengoptimalkan belanja fiskal untuk mengatasi masalah ketimpangan. Berdasarkan data (Oxfam, 2017), dalam 20 tahun terakhir kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia terbesar di Asia Tenggara.

Bahkan dengan tingkat ketimpangan tertinggi keenam di dunia. Sebagai pembanding, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan 100 juta orang termiskin.

Sedangkan jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 27,76 juta jiwa (BPS, 2017). Artinya, kekayaan dua orang terkaya di Indonesia dapat mengatasi masalah kemiskinan di republik ini.

Jika ketimpangan dilihat secara geografis, pada dasarnya ketimpangan nasional dikontribusi KTI. Pembangunan KTI jauh tertinggal dari KBI dan ikut mempertegas sentralisasi pembangunan yang masif di KBI.

Membaca arah pembangunan ekonomi nasional, ada baiknya kita kembali meletakkan isu pembangunan KTI sebagai akselerator pembangunan nasional. Premisnya, jika yang mengkontribusi ketimpangan nasional adalah KTI, maka mengakselerasi pembangunan KTI sama dengan masalah ketimpangan nasional ikut terselesaikan.

Untuk itu, pasca tax amnesty ini, diharapkan alokasi belanja fiskal untuk pembangunan KTI jauh lebih besar. Belanja pemerintah sebaiknya diarahkan sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk menggapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Melihat struktur APBN 2017, tidak bisa dipungkiri ambisi pemerintah mendanai proyek infrastruktur sangat besar sebesar Rp101 triliun, dengan persentase 18,7 persen terhadap APBNP 2017, untuk misi peningkatan kapasitas produksi dan daya saing (Kemenkeu, 2017). Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan infrastruktur di KTI hari ini, sebab masalah konektivitas masih menjadi barang langka.

Hal ini cukup beralasan sebab berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, persentase daerah tertinggal menganga lebar sebesar 52 persen dari total 74 ribu desa yang ada di Indonesia. Secara geografis didominasi KTI dengan indikator minimnya infrastruktur jalan dan aliran listrik.

Belanja sektor pendidikan juga harus mendapat perhatian besar, pasalnya sektor ini berdampak langsung pada produktivitas. Jika dikelola dengan baik, maka dapat mendorong pertumbuhan. Bagi KTI, sektor ini dianggap cukup lemah.

Berdasarkan data (BPS, 2016) 41 kabupaten/kota dengan IPM terendah di Indonesia mayoritas berada di KTI, utamanya Papua sebesar 57,25 persen. Jauh di atas rata-rata nasional 69,55 persen. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakat KTI sangat rendah.

Sedangkan sektor kesehatan, juga perlu mendapat prioritas lebih. Rilis (World Economic Forum, 2016), Indonesia menempati urutan ke-88 dunia terkait pelayanan kesehatan yang buruk. Jika dilihat lebih dalam, masalah tersebut lagi-lagi lebih banyak terjadi di KTI.

Untuk itu, pasca tax amnesty ini, tampaknya kebijakan fiskal sangat penting diarahkan menuju belanja yang lebih berkualitas, utamanya mendorong perbaikan pelayanan serta aksesibiitas terhadap sektor kesehatan dan pendidikan di KTI sehingga dapat mengkontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebab membaiknya IPM KTI, menjadi barometer membaiknya IPM Nasional. Bilamana hal itu tercapai maka tingkat kesejahtraan masyarakat secara umum akan jauh lebih baik dan akan mengantar bangsa ini akan berdiri sejajar dengan negara-negara maju.

Ada beberapa catatan penting pasca berlangsungnya tax amnesti ini. Pertama, pajak sebagai instrumen utama penerimaan negara, kiranya dapat dimaksimalkan dan momentum ini kita dapat jadikan untuk reformasi perpajakan nasional dan kemudahan membayar pajak bagi wajib pajak.

Kedua, meski tax amnesty adalah penerimaan, tapi kebijakan ini bersifat one shoot policy atau hanya bersifat sesekali dan minimal tidak dilakukan dalam waktu dekat sebab dampaknya kurang baik bagi negara, utamanya wajib pajak yang terbiasa menunggu momen yang sama untuk kembali membayar pajak.

Ketiga, sebaiknya penerimaan negara ini diarahkan untuk belanja produktif utamanya di KTI untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif. Mari membangun dari timur, untuk pembangunan ekonomi yang lebih merata dan distributive, untuk kesejahteraan kolektif masyarakat Indonesia. (*)

Berita Terkait