Fajar


 Breaking News

Perlindungan Guru, Perlukah

M. GHUFRAN H. KORDI K. Pengamat Sosial

“Jangan kamu paksa anak-anakmu ikut tradisimu, mereka diciptakan Tuhan untuk suatu zaman, bukan zamanmu” (Socrates)

Maret 2017, pemerintah mengeluarkan aturan perlindungan tenaga kependidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017.

Permendikbud tersebut melindungi pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik terdiri dari guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis (pasal 1).

Sedangkan perlindungan yang diberikan meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan hak dan kekayaan intelektual (pasal 2). Perlindungan hukum meliputi perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan yang tidak disebabkan peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, dan pihak lain.

Dalam beberapa hal, Permendikbud ini hanya mengulang atau menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru dan Dosen, Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Hak Cipta.

Walaupun substansi perlindungan dalam Permendikbud ini mencakup beberapa hal yang lebih luas sebagaimana tertera pada pasal 2, sebenarnya peraturan ini lebih dititikberatkan pada perlindungan guru, yang memang selama ini dituntut sebagian kecil guru. Karena substansi lainnya, telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Itu karena, guru adalah sebuah profesi, yang berarti mereka juga tenaga kerja alias buruh sebagaimana profesi lainnya. Sebagai profesi, tenaga kerja, atau buruh, guru membutuhkan perlindungan profesi dari berbagai risiko terkait pekerjaan yang dilakukannya.

Lantas apa relevansi perlindungan guru dari tindak kekerasan pada Permendikbud tersebut, terutama peserta didik dan orang tua/wali? Arah Permendikbud ini terbaca dengan jelas, yaitu untuk diperhadapkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014 yang diubah dengan UU No. 23/2004).

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, karena berimplikasi pidana (Pasal 76 c dan Pasal 80). Aturan ini menjerat banyak orang tua dan guru, karena kedua entitas ini paling rajin dan paling banyak melakukan kekerasan terhadap anak.

Ketika melakukan kekerasan, guru selalu menggunakan alasan mendisiplinkan peserta didik/murid. Artinya, kekerasan adalah metode yang digunakan guru mendidik anak. Alasan yang sangat purba dan kuno ini, oleh sebagian guru dianggap efektif memperbaiki peserta didik yang mempunyai perilaku buruk. Padahal pada kenyataannya, anak-anak yang mengalami kekerasan, termasuk dididik dengan menggunakan kekerasan, tidak pernah menjadi anak yang baik.

Peningkatan Kapasitas Guru
Daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sibuk melindungi guru-guru yang melakukan kekerasan terhadap peserta didik, lebih bijak, produktif, dan visioner, bila Kemendikbud dan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) fokus pada peningkatan kapasitas guru.

Bagaimanapun, guru yang menggunakan kekerasan diidentifikasi sebagai guru yang memiliki kualitas dan kapasitas rendah. Dalam sebuah seminar di Universitas Negeri Makassar, 20 Desember 2016 dengan tema “Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak” yang merupakan bagian dari kegiatan pemilihan “Guruku Panutanku”, peserta seminar—yang merupakan kumpulan guru-guru berkualitas—mendukung penghapusan kekerasan di sekolah. Artinya, kalau kekerasan di sekolah itu tinggi, berarti jumlah guru yang tidak berakualitas atau berkualitas rendah lebih banyak dari pada guru yang berkualitas. Kondisi ini harus menjadi perhatian Kemendikbud, PGRI, dan semua pihak yang peduli dan terkait dengan pendidikan.

Di sekolah-sekolah tertentu, terutama di kota-kota besar, guru-guru sangat antusias mendukung pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA), mendukung pengembangan model pembelajaran yang menyenangkan peserta didik, sekaligus anti kekerasan.

Guru-guru ini akrab dengan bacaan semacam Laskar Pelangi (Andera Hirata), Tatto chan (Tetsuko Kuroyanagi), Sheila (Torey Hayden), dan bacaan-bacaan yang menginpirasi pengembangan model pembelajaran yang inovatif, sekaligus pencegahan kekerasan.

Karena itu, adalah lebih kondusif, produktif, dan bermartabat, jika Kemendikbud dan PGRI mengurusi peningkatan kapasitas guru dan hal-hal yang lebih substansif untuk perbaikan pendidikan, dibanding menghabiskan energi dan waktu hanya membela guru yang tidak berkualitas.

Dari sekitar 3,2 juta guru di Indonesia, hanya 2 atau 3 kasus guru mengalami kekerasan per tahunnya. Tentu ini tidak boleh disepelekan, tetapi harus menjadi perhatian, dan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Kemendikbud dan PGRI dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Sementara peserta didik yang mengalami kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) yang dilakukan oleh guru per tahunnya mencapai ribuan. Padahal guru adalah orang-orang terpilih yang pekerjaannya mentransfer nilai. Profesi guru sangat terhormat, sementara kekerasan adalah perilaku purba dan primitif. Profesi terhormat hanya cocok untuk orang-orang terhormat, bukan orang-orang yang berperilaku purba dan primitif. []

Berita Terkait