Fajar


 Breaking News

Kekuasaan Mencari Orang Vs Orang Mencari Kekuasaan

FAURIZAH Peneliti Sosial Politik dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Unhas


“Kami menjunjung ke atas batok kepala, janjiku (hai) orang banyak, kami tempatkan di dalam rumah keemasan, kemuliaan janjiku ketika engkau bersatu padu, menerima kami sebagai rajamu.” To Manurung

Dahulu di Sulawesi Selatan dikenal mitos To Manurung atau orang yang turun (dari khayangan?) Lontara melukiskan To Manurung sebagai manusia luar biasa yang tiba-tiba muncul di muka bumi dan tidak diketahui asal kedatangannya.

Kemudian, karena keluarbiasaan yang ditunjukkan maka rakyat melalui utusan atau wakilnya meminta To Manurung menjadi raja. Dari mitos tersebut, lahirlah sikap bahwa bukanlah calon penguasa atau calon pemimpin yang harus aktif berkampanye untuk memperoleh kekuasaan, tetapi sebaliknya calon penguasa itu harus tenang saja, dan rakyatlah yang seyogyanya memintanya untuk menjadi penguasa.

Supaya hal itu terjadi, seorang calon penguasa harus memiliki berbagai kelebihan luar biasa (dalam tradisi lama dikenal sebagai konsep sakti). Kesaktian itu akan melahirkan kharisma yang memancar dalam diri calon pemimpin. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis bahwa kekuasaan itu harus paternalistik dan kharismatik.

Kultur tersebut juga mendapat kekuatan dari agama. Dalam agama Islam misalnya, terdapat suatu pandangan bahwa kekuasaan (dan rezeki), adalah anugerah Ilahi yang akan datang dengan sendirinya kalau syarat-syaratnya dipenuhi, sehingga kekuasaan harus dipandang sebagai amanah-Nya.

Justru itu ajaran Islam sebagai rujukan politik akan melahirkan budaya dan perilaku politik yang agak pasif terhadap kekuasaan, karena sangat diyakini Tuhan memberi atau mencabut kekuasaan kepada siapa saja yang Tuhan kehedaki.

Hal itu merupakan bentuk pengejawatahan dari sila Ketuhanan YME dalam Pancasila. Kekuasaan tidak boleh diperebutkan secara berlebihan (ambisius), apalagi dengan cara yang tidak bermoral.

Budaya politik yang pasif terhadap kekuasaan tersebut, juga terdapat dalam tradisi ilmiah yang dikembangkan para teknokrat dalam politik Indonesia selama masa 1967-1999 (orde baru). Kaum teknokrat adalah orang yang pada dasarnya bersikap menunggu, untuk ditunjuk dalam menduduki suatu jabatan karena keahlian dan kompetensi yang dimiliknya.

Dalam sistem politik demokrasi pancasila, saat itu dikenal juga dengan nama politik birokratik-teknokratik yang sangat bersifat apolitics dan apopulis. Budaya politik yang memengaruhi komunikasi politik tidak boleh melakukan manuver dalam bentuk kampanye, agitasi, dan propaganda politik.

Sebab itu, karakteristik politik orde baru masa itu diterima dan sangat didukung para elite dan masyarakat sebagai suatu solusi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik, dan memantapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara.

Konsep To Manurung atau mandatris atau kekuasaan yang mencari sudah tertelan perjalanan sejarah, gagasan vital dan pola pikir generasi dan elite baru yang pada umumnya berpendidikan model Barat, sangat “terpikat” terhadap budaya politik dan komunikasi politik yang lebih bebas melahirkan konsep orang yang mencari kekuasaan.

Dalam upaya menciptakan citra politik dan opini publik yang positif, maka setiap kandidat harus aktif melakukan komunikasi politik dalam bentuk lobi, kampanye, pemasaran, propaganda, agitasi, public relation, retorika politik, serta periklanan politik melalui media massa. Semuanya bertujuan merayu atau membujuk rakyat agar memberikan suaranya dalam memenangkan persaingan dengan biaya yang sangat besar.

Sepanjang sejarah terjadinya pemilihan langsung, komunikasi politik yang dilakukan dalam jangka pendek atau dalam masa kampanye saja, ternyata mendorong lahirnya “budaya instan” dan “orientasi pasar gelap (black market)” terutama menjelang pemungutan suara. Dalam “pasar gelap” itu terjadi “transaksi politik” atau “jual beli suara” yang dikenal sebagai “politik uang (money politics) yang terjadi secara pribadi dan massal, tetapi sangat sulit dibuktikan secara hukum.

Rakyat Indonesia yang masih banyak dililit kemiskinan, kurang pendidikan, dan kurang informasi sangat rentan terhadap money politics. Dalam “pasar gelap” politik dapat merusak mental dan akhlak rakyat dan pemimpin secara massal atau berjemaah.

Tidak dapat dipungkiri, sikap “aktif mencari kekuasaan” mendorong terjadinya politik transaksional, yaitu upaya memeroleh kekuasaan dengan menggunakan uang. Sebab itu, tidak mengherankan jika yang terpilih adalah kandidat yang memiliki banyak uang namun tidak memiliki kompetensi.

Hal ini dampak negatif dari sikap “aktif mencari kekuasaan.” Sebagai subjek dari aplikasi sistem pemilihan langsung, kita harus banyak belajar menjadi bangsa yang maju, semua dimulai dari menghadirkan seorang pemimpin yang tidak hanya dengan visi besarnya, tetapi juga memiliki kepemimpinan yang kuat, manajerial yang professional, dan keteladanan dalam banyak hal. (*)

Sudah Launching Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Terkait

CLOSE