Fajar


 Breaking News

Majelis Wali Amanah dan BEM Universitas

A. Pangerang Moenta Guru Besar dan Menjabat Sekretaris Eksekutif MWA Unhas


Sesuai perintah UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka sejumlah perguruan tinggi negeri melakukan transformasi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dengan status Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN dengan status Badan Hukum (PTN BH).

Hingga saat ini, ada 11 PTN berubah menjadi PTN BH yaitu UI, UGM, ITB, IPB, Unair, UPI, USU, Unhas, Unpad, ITS dan Undip. Salah satu persyaratan PTN harus membentuk minimal 3 (tiga) organ yaitu Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, dan Rektor.

Bahkan ada PTN BH hingga mempunyai 4 organ antara lain seperti UI dengan melengkapinya satu organ lagi yaitu Dewan Guru Besar. Di antara organ-organ tersebut, hanya organ MWA berasal dari berbagai unsur seperti menteri, gubernur, dosen, tenaga kependidikan, masyarakat, mahasiswa, dan alumni.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mekanisme atau tata cara pengisian wakil mahasiswa dalam organ MWA? Tulisan singkat ini mencoba memberikan penjelasan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan komparatif.

Unsur Mahasiswa dalam MWA Unhas
Sesuai Pasal 20 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin disebutkan, anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang terdiri atas: menteri, gubernur, rektor, ketua SA, wakil dari masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang, wakil dari dosen sebanyak 8 (delapan) orang, wakil dari tenaga kependidikan sebanyak 2 (dua) orang, ketua Ikatan Alumni Unhas sebagai wakil alumni, dan ketua senat mahasiswa atau sebutan lain sebagai wakil mahasiswa.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (6) disebutkan, anggota MWA dari unsur mahasiswa diangkat untuk masa jabatan satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Sementara Pasal 20 ayat (8) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Dalam kaitan tersebut, untuk menemukan dan/atau memastikan bagaimana tata cara mengangkat anggota MWA dari unsur mahasiswa, selanjutnya dapat diatur bersama dengan pengangkatan anggota MWA lainnya dalam sebuah peraturan MWA sebagaimana diperintahkan Pasal 20 ayat (8) Statuta Unhas.

Praktik di UI dan UGM
Untuk membandingkan dengan ketentuan dalam statuta Unhas, mari membandingkan dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Dalam statuta UI disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f PP No. 23 tahun 2013 tentang Statuta UI mengenai unsur-unsur MWA yang terdiri atas: menteri, rector, wakil dosen 7 (tujuh) orang, wakil masyarakat 6 (enam) orang, wakil tenaga kependidikan 1 (satu) orang, dan wakil mahasiswa 1 (satu) orang.

Dalam Pasal 22 ayat (5) PP No. 23 Tahun 2013 disebutkan, anggota MWA yang mewakili unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf f dipilih secara demokratis oleh mahasiswa, dan wajib mempunyai komitmen, kemampuan, integritas, dan berkinerja baik.

Dengan penjelasan tersebut, wakil mahasiswa dalam MWA UI tidak mensyaratkan senat mahasiswa tetapi yang terpenting dipilih secara demokratis mahasiwa sendiri. Hal senada juga berlaku pula di UGM sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e PP No. 67 tahun 2013 tentang Statuta UGM, bahwa anggota MWA berjumlah 19 orang, yang berasal dari unsur masyarakat UGM, yaitu Guru Besar berjumlah 3 (tiga) orang, dosen bukan Guru Besar berjumlah 3 (tiga) orang, tenaga kependidikan berjumlah 1 (satu) orang, dan mahasiswa berjumlah 1 (satu) orang.

Dalam hal masa jabatan wakil mahasiswa di MWA, ada perbedaan Unhas dengan UI dan UGM bahwa anggota MWA wakil mahasiswa di Unhas tidak bisa dipilih lebih dari setahun, sementara UI dan UGM bisa dipilih wakil mahasiswa lebih dari satu tahun.

Berdasarakan uraian tersebut, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan perbandingan, maka wakil mahasiswa dalam MWA di Unhas bisa melalui dua jalur yaitu jalur senat mahasiwa Unhas, dan bisa juga melalui jalur non senat mahasiswa dengan berbagai sebutan misalnya forum mahasiswa Unhas, asosiasi mahasiswa Unhas, koalisasi mahasiswa Unhas, perserikatan mahasiswa Unhas, dan sejumlah sebutan lainnya.

Dengan demikian, jika jalur senat mahasiwa tidak bisa dilakukan karena belum terbentuk senat mahasiswa Unhas atau karena sebab lain, maka alternatif jalur non senat mahasiswa dapat digunakan dalam pengisian anggota MWA Unhas dari unsur mahasiswa. Adapun tata cara pengisian atau pengangkatan wakil mahasiswa dalam keanggotaan MWA, akan diatur dengan peraturan MWA sesuai Pasal 20 ayat (8) PP No. 53 tahun 2015 tentang Statuta Unhas. (*)

Sudah Launching Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Terkait

CLOSE