Fajar


 Breaking News

Media dan Politik Indonesia

Oleh: Nursalam Alumni Universitas Negeri Makassar Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Negeri Malang

Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab (Najwa Shihab)

Ideologi yang disampaikan oleh Najwa Shihab membuktikan kekuatan media ada di tangan rakyat. Kehadiran media adalah langkah maju negeri ini dan sarana publik dalam menyuarakan orasinya. Sehingga peran media dapat menjadi kunci untuk membongkar sebuah kebenaran dan keadilan.

Media adalah simbol kebebasan berpikir dari jeratan orde baru. Patron media sebagai lembaga jurnalistik hanya dapat menyoroti dan mengkritik problema yang terjadi di dalam masyarakat. Media dapat menjadi mata publik yang merekam jejak dan langkah penguasa negeri ini dalam memimpin bangsa Indonesia. Maka dari itu, media harus kredibel dalam menyampaikan berita.

Karena, masyarakat menaruh harapan tinggi sebagai mulut keadilan dari segala kejahatan sosial. Namun, ironinya, media bukan lagi sebatas sarana publik sosial. Tetapi, bisa menjadi senjata politik untuk menumbangkan lawan politik tertentu.

Media saat ini sudah tumbuh menjadi milik elite politik. Sehingga, publik perlahan ragu dengan integritasnya. Media dapat dijadikan kendaraan utama menuju popularitas dengan memoles figur seorang tokoh yang dinilai memiliki elektabilitas rendah demi meraih simpati para publik. Paling miris kita lihat dalam tayangan media ketika menjelang musim pesta demokrasi. Para politikus berlomba-lomba turun berbaur dengan masyarakat. Ada yang menjejalkan diri sampai ke got, bahkan menjadi petani dadakan di sawah. Janji-janji politik pun ditebar dengan penuh harapan semu.

Namun, setelah memangku jabatan mereka memalingkan diri dari rakyat yang memilihnya. Dan kariernya dipertaruhkan dengan korupsi yang membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi.
Media saat ini berada dalam lingkaran politik. Keberadaannya terus mendapat gempuran dari aktor politik tertentu. Sehingga, berita yang disampaikan bisa memuat kepentingan politik tertentu.

Tidak heran kalau dosen saya mengatakan, setiap hari kita tidak pernah melihat realitas. Kita hanya disuguhkan berita “Katanya” yang dimuat media tersebut. Karena, media terkadang menyajikan berita dengan menunjukkan rivalitas sebagai lembaga penyedia informasi. Hingga, publik dibingungkan dengan realita dan kebenaran yang sebenarnya terjadi.

Media harus bersikap netral dan tidak membuat propaganda sosial. Meskipun, publik menilai peran media sudah dijadikan alat kapitalis dalam melegitimasi kekuasaan. Media harus tumbuh dan bebas dari intimidasi oknum pegiat media yang tidak bersih. Namun, media saat ini seolah bersaing dalam mengungkapkan sebuah informasi. Karena, media sudah menjadi milik tokoh politik nasional. Mungkin tak salah kalau Henry Subiakto (Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya) mengatakan, tujuan ideal media to promote active citizenship via information, education and social integration telah tenggelam dengan gelombang komersialisasi dan seluruh ukuran keberhasilan semata-mata ditentukan oleh profit.

Media layaknya “sihir” yang bisa mengubah suatu keadaan. Tekanan yang dilakukan media terkadang membuat pemangku kekuasaan dilematis mengarahkan kebijakannya. Media dapat menjadi kritikus yang mengkritik langkah “oknum” politisi nakal.

Peran media saat ini sangat penting dalam menyelesaikan dinamika politik Indonesia yang tidak kondusif sebagai jalur diplomatis. Media harus menunjukkan kedewasaanya dalam menyampaikan berita dan sejumlah masalah nasional lainnya yang dapat merongrong kedaulatan Indonesia. Seperti, masalah keagamaan yang sudah diseret ke dalam urusan politik dan dapat memicu konflik di dalam publik, ulama, dan penegak hukum negeri ini.
Ada beberapa tantangan yang dihadapi media saat ini.

Di antaranya, media harus bersih dari oknum politik yang dapat mengintervensi integritasnya karena sudah menjadi milik elite politik. Media harus kembali ke patronnya sebagai lembaga independen yang bersih dan bebas dari komersialisasi. Media harus bersikap netral dalam arus politik Indonesia yang sangat tendensius.

Sehingga, media akan mampu mengawal kebijakan pemerintah dalam segala hal, dan publik akhirnya menaruh kepercayaan tinggi terhadap integritasnya. Maka dari itu, kebebasan media saat ini perlu mendapat dukungan publik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia informasi.

Pemerintah sebaiknya memperkuat posisi media melalui undang-undang, sehingga media mampu bersinergi dengan lembaga hukum lainnya seperti, Kejaksaan, KPK, dan Polri. Dan Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan bersih dari kejahatan sosial yang dapat melemahkan bangsa Indonesia. Majulah media Indonesia. (*)

Berita Terkait