Fajar


 Breaking News

Bridging Smart City

Jusman S3 UNHAS


Banyak kota yang mengusung smart city di Indonesia mengalami kondisi yang disebut critical stage, atau suatu proses implementasi untuk mewujudkan smart city.

Critical stage merupakan tahapan penting sebagai jembatan antara dunia konsep dan dunia realitas. Dunia konsep tercermin dalam kondisi ideal, suatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasi dalam dokumen kebijakan.

Sedangkan dunia nyata adalah realitas di mana masyarakat sebagai sasaran kebijakan bergelut dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik bahkan hukum.

Critical stage digambarkan sebagai kondisi kritis pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang smart, dengan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Critical stage yang diangkat pada opini ini meliputi; pemahaman konsep smart city, pilar pembangunan smart city, paradigma pembangunan, dan komponen-komponen smart city.

Konsep smart city merupakan pendekatan teknologi informasi dan pelayanan publik yang cerdas, dalam membangun kota impian, bersifat “integralistik atau terintegrasi” untuk mengatasi permasalahan kota seperti pertumbuhan penduduk, infrastruktur TIK, permasalahan ekonomi, politik, budaya, maupun perubahan paradigma pemerintahan. Berdasarkan konsep tersebut, maka peran pemerintahan sebagai faktor kunci terwujudnya smart city.

Belajar dari Kota Makassar bahwa smart governance merupakan komponen kunci suksesnya smart city. Komponen smart city lainnya seperti smart ekonomi, smart mobility, smart environment, smart living, smart people di Indonesia masih merupakan konsep dan abstrak. Oleh karena itu, diperkenalkan konsep bridging smart city sebagai pilar atau penopang.

Empat pilar pembangunan smart city meliputi; Pilar pertama adalah people (pengguna) temasuk karakter dan akhlak, ketaatan terhadap kebijakan (compliance), Pilar kedua adalah mekanisme dan standar pelayanan, termasuk pola hubungan antar stakeholder, mekanisme integrasi layanan publik dan data. Pilar ketiga adalah infrastructure ICT, untuk mengintegrasikan pelayanan dan data (informasi) untuk men-drive semua akses online, media automatisasi seperti infrastrukur jaringan, broadband, data center /cloud, data sharing platform/ big data, aplikasi, cctv, dan sebagainya. Pilar keempat adalah struktur kelembagaan smart city untuk melakukan analisator, integrator, evaluator, serta menyelaraskan IT Governance dengan bisnis proses. Kelembagaan smart city akan mengawal keberlanjutan program pembangunan yang telah diinisiasi pemerintah daerah.

Paradigma pemerintahan dapat menentukan arah pembangunan pilar smart city. Paradigma pemerintahan yang berkembang saat ini menganut sistem terbuka seperti: 1) kelembagaan inklusif yaitu sikap terbuka dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang kuat (sound), 2) Collaborative Governance yaitu adanya sebuah forum deliberatif, di mana para stakeholder yang terlibat dapat melakukan proses dialog hingga mencapai sebuah konsensus terkait permasalahan publik, 3) Integrated governance menggambarkan struktur hubungan formal dan informal, untuk mengelola urusan melalui pendekatan kolaboratif (join-up) antar instansi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, 3) Open Governance adalah inisiatif melaksanakan integrasi layanan, keterbukaan akses informasi ke publik, keterlibatan warga dalam kebijakan pemerintah.

Bridging smart city dapat juga dikonotasikan melakukan proses kematangan (maturity) IT gobernance, secara bertahap meliputi 1) ad-hoc, adanya kesadaran yang kuat pada pimpinan dan stakeholder, 2) Repeatable, tahapan pemanfaatan dasar IT dengan proses sederhana, 3) Defined network process, semua proses dapat didefenisikan dengan jelas dalam kerangka kerja terintegrasi, 4) Managed, management proses secara real time. 5) Integrated, terintegrasinya layanan antar organisasi (interorganizational) dan antar sistem operasional (interoperasional), dan 6) tingkat smart yaitu semakin efektif dan efisien pelayanan kepada warganya.

Pilar pembangunan smart city, paradigma pemerintahan, dan meturity IT Governance dipandangan sebagai critical stage untuk mewujudkan komponen smart city. Oleh karena itu dibutuhkan strategi alignment untuk meletakkan Konsep kota cerdas ke dalam kerangka misi pemerintahan kota dan daerah.

Ketidakmampuan menyeleraskan konsep kota cerdas, pilar pembangunan smart city, paradigma pemerintahan serta visi dan misi pemda menjadi salah satu penyebab tidak terarah dan tidak terukurnya pembangunan smart city. (*)

Sudah Launching Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Terkait

CLOSE