Fajar


 Breaking News

Menjaga Kondusivitas Politik

Mustajab Al-Musthafa Analis Politik LP3S

Pertarungan politik antar pelbagai elemen masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Perebutan simpati publik untuk mendapatkan dukungan politik guna meraih kursi kekuasaan meniscayakan adanya adu gagasan di kalangan politikus, partai politik, dan lembaga politik lainnya.

Gagasan-gagasan praktis, sistemik, dan ideologis, otomatis akan muncul mengisi ruang diskusi dan pertarungan politik. Tensinya pun turun-naik mengikuti momen-momen politik yang berkaitan dengan pergantian kekuasaan seperti pemilu/pilkada.

Namun beberapa bulan terakhir ini, suasana politik di negeri ini cenderung memanas, yang agak berbeda dengan suasana pilkada serentak dan pemilu sebelumnya. Isu SARA yang menyeruak kemudian menjadi kasus hukum, memberi efek domino pada suasana politik dan sosial di masyarakat. Kasus yang seharusnya disikapi dalam perspektif hukum terus berkembang menjadi masalah politik, bahkan berpotensi melahirkan konflik politik.

Isu radikalisme, toleransi, makar, dan anti-Pancasila kemudian muncul seiring lahirnya aksi-aksi massa dalam skala besar dari sebagian elemen masyarakat. Sekalipun aksi itu sejatinya adalah tuntutan hukum dan keadilan, namun pihak penguasa sepertinya memaknainya lebih dari itu. Beberapa tokoh yang terlibat dalam aksi itupun dijerat dengan tuduhan makar dan elemen lainnya dicap sebagai anti-Pancasila.

Pertarungan politik yang sejatinya disikapi dalam konteks dialogis dan masalah hukum yang harus diserahkan ke jalur hukum, berpotensi berkembang menjadi konflik politik ketika ada pihak yang tak sabar dan tak siap mengikuti proses itu. Penguasa bisa terjebak dalam sikap represif yang menggiringnya menjadi otoriter, ketika ia menggunakan alat negara sesuka hatinya untuk menaklukkan lawan-lawan politiknya.

Demikian pula konflik di tengah masyarakat akan terjadi jika aparatur keamanan tidak lagi netral dan tidak lagi adil dalam menyikapi permasalahan. Semakin berbahaya lagi jika ada elemen masyarakat bertindak layaknya aparatur negara menindak elemen lainnya hanya karena perbedaan pandangan politik.

Menyikapi Perbedaan
Sebagai sebuah negara yang menganut sistem multi partai politik dan multi organisasi, potensi terjadinya perbedaan pandangan hingga sikap politik dalam melihat permasalahan bangsa terbuka lebar.

Pelbagai perspektif bisa muncul dengan basis pemikiran ideologi yang berbeda. Gagasan politik yang beraliran kiri (komunisme), tengah (moderat), hingga kanan (Islam) kemudian menjadi niscaya apalagi kran kebebasan berpendapat itu memang telah terbuka pascareformasi.

Kemajuan teknologi informasi juga turut memengaruhi perkembangan politik, khususnya wacana dan perdebatan politik. Pelbagai permasalahan negara dengan mudah dapat terakses publik dan diperbincangkan.

Sensitivitas publik terhadap pelbagai kebijakan penguasa pun mudah terefleksikan menjadi aksi massa. Kebijakan yang baru diumumkan seketika akan sampai ke masyarakat dan mendapat respons. Sehingga ketika ada kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat atau dianggap tidak adil, maka serta merta akan melahirkan aksi penentangan dan penolakan.

Hal ini sebenarnya positif karena menjadi pengontrol efektif bagi penguasa dalam menjalankan roda kekuasaannya. Namun menjadi kontra-produktif ketika penguasa merespons kritikan atau aksi massa itu secara tidak proporsional seperti menganggapnya sebagai melawan hukum, melawan penguasa, dan mengancam negara.

Sikap penguasa sangat menentukan suasana politik. Ketika penguasa menampakkan sikap panik dalam menghadapi situasi politik yang berkembang, hal itu akan bisa menimbulkan gejolak, khususnya ketika penguasa keliru mengambil sikap. Seperti tuntutan penegakan hukum yang dimaknai sebagai aksi intoleran, atau aksi kritikan terhadap kebijakan penguasa yang kemudian diterjemahkan sebagai upaya pelengseran pemimpin. Pun alat negara yang menunjukkan kecenderungan sebagai alat kekuasaan penguasa akan menimbulkan kecemasan bagi publik. Apalagi jika penguasa kehilangan karakternya sebagai pengayom yang adil, maka di saat itulah keadaan negara akan oleng.

Negara yang dikelola dengan prinsip “stick and carrot”, yakni melihat lawan politik sebagai musuh yang harus dimusnahkan dan tidak diberi ruang, sementara pendukung diberi karpet merah dan diperlakukan secara istimewa, akan menciptakan dendam politik di tengah publik.

Kondisi politik yang seperti ini hanya akan melahirkan gejolak dan resistensi. Kecerobohan penguasa dalam menggunakan kekuasaannya seperti mengabaikan penegakan hukum yang adil, dengan melalui proses hukum yang berlaku (peradilan) dalam menindak lawan politiknya hanya akan menyumbang ketidakpuasan publik.

Seharusnya penguasa lebih berhati-hati dalam menyikapi permasalahan negara, termasuk dalam menyikapi sikap oposisi yang datang dari kelompok atau elemen tertentu. Pendekatan dialogis, penerapan hukum yang adil, ketegasan yang proporsional adalah kunci kepercayaan publik. Penguasa harus menghindar dari pengambilan keputusan yang gegabah, apalagi yang berpotensi digugat oleh publik dan dibatalkan dalam tempo yang singkat.

Menunjukkan profesionalitasnya mengelola negara dengan penyikapan terhadap masalah yang ada dengan rasional, juga membuang sikap kecurigaan yang berlebihan apalagi yang tak berdasar pada lawan politiknya dan menghindari cara-cara represif dalam menyikapi perbedaan. Sikap seperti itulah yang akan melahirkan kepercayaan publik dan keademan suasana politik di negeri ini. [mm]

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Terkait

🎬Populer Hari ini