Fajar


 Breaking News

Menggagas Otonomi Provinsi

Ni’matullah Ketua Partai Demokrat Sulsel

Dalam 2 (dua) tahun terakhir, sebagai bangsa, hampir sebagian besar kita terjebak hanya merespons dan peduli terhadap persoalan dan masalah yang diproduksi rezim pemerintah pusat dan orang-orang Jakarta, sehingga kita cenderung lupa dan kurang peduli sejumlah agenda dan perkembangan regional, nasional, dan internasional.

Salah satu agenda penting yang sempat hangat dan serius didiskusikan awal reformasi, adalah sistem pemerintahan, di mana saat itu, menyeruak ke permukaan dorongan mengadopsi sistem pemerintahan dengan model negara federasi. Hal ini, terutama, distimulasi trauma tentang pemerintah pusat yang sentralistik dan otoriter pada era orde baru.

Namun, setelah sejumlah perdebatan dan musyawarah yang serius dan beradab, dengan pertimbangan sejarah perjalanan pemerintahan kita dan terutama menjaga keutuhan NKRI, maka saat itu, yang dianggap relevan dan relatif mudah diaplikasikan serta sesuai tuntutan zaman, adalah otonomi daerah dengan titik berat pemerintahan kabupaten/kota. Jadi, otonomi kabupaten/kota adalah “jalan tengah” yang dipilih saat itu. Hal tersebut, ditandai dan diakomodasi dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, Nomor 22 Tahun 1999, lalu dikoreksi dan diperbaiki pada Tahun 2004 (UU Nomor 32 Tahun 2004) dan pada Tahun 2014 (UU Nomor 23 Tahun 2014), tetapi sayangnya, tetap dengan semangat yang sama ketika digagas pertama kalinya pada 16 (enam belas) tahun sebelumnya, dan berlaku sampai hari ini.

Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mengusulkan supaya titik berat otonomi pemerintahan daerah seharusnya pada pemerintahan provinsi, atau untuk singkatnya kita sebut otonomi provinsi. Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) alasan utama mengapa saya mengusulkan hal tersebut.

Pertama, era otonomi kabupaten/kota, yang ditandai Undang-undang Pemerintahan Daerah tahun 1999, telah berjalan sekitar 18 (delapan belas) tahun, atau tidak lama lagi sudah berjalan selama 20 (dua puluh) tahun. Menurut saya, sistem atau model apapun bila telah berjalan 20 (dua puluh) tahun harus dievaluasi dan dikoreksi mendalam dan serius, jika perlu diganti, bila kita tidak ingin sistem atau model tersebut beku dan stagnan serta menjebak kita semua dalam kebuntuan.

Mari kita periksa fakta-faktanya setelah berjalan belasan tahun, dari 508 kabupaten/kota di Indonesia, ternyata otonomi kabupaten/kota hanya melahirkan sekitar 20 (dua puluh) bupati dan wali kota yang dianggap berprestasi. Lalu, coba bandingkan dengan jumlah bupati/wali kota yang dipenjara KPK dan kejaksaan RI karena kasus korupsi.

Lalu, berdasar data-data, baik BPS maupun Bappenas, ketimpangan dan kesenjangan antardaerah semakin tajam, terutama misalnya ketimpangan antarwilayah pemerintahan kota dan kabupaten sangat jauh. Apalagi, kalau kita telisik data Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kita bisa temukan angka-angka yang makin meresahkan.

Kedua, sejak akhir tahun 2015, dan efektif berlaku mulai tahun 2017 ini, kita memasuki era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang berarti secara ekonomi, peluang dan kesempatan, demikian juga kompetisi dan persaingan makin terbuka dan lebar. Itu akan dialami dan dihadapi baik dalam bentuknya sebagai entitas ekonomi, seperti kabupaten, kota dan provinsi, maupun secara individual, seperti badan usaha dan perorangan.

Dari sisi pemerintah provinsi di Indonesia, sebagian besar gubernur, untuk tidak mengatakan semuanya, memiliki VISI dan target kerja yang sudah kedaluwarsa dan tidak relevan lagi dengan zaman. Karena mudah ditebak, hampir semua pemerintah provinsi dan gubernur menetapkan visi dan target yang intinya menjadi provinsi sejajar dengan provinsi lain, atau yang lebih optimis menjadi provinsi terkemuka/terdepan di Indonesia.

Visi dan target seperti itu sudah kurang tepat, karena pada era pasar tunggal MEA, kita akan berhadapan dan bersaing langsung dengan provinsi atau daerah di Vietnam, Thailand, Burma, Malaysia, Brunei, Timor Leste, dan Singapura. Kita, minimal, harus sejajar dengan provinsi-provinsi dari negara-negara ASEAN tersebut dalam produktivitas dan kreativitas untuk menghasilkan produk, baik barang maupun jasa, kalau kita tidak ingin hanya menjadi konsumen belaka di era ini.

Ketiga, saat ini kita semua sedang menjalani sebuah masa yang disebut era teknologi informasi, di mana terutama aktivitas ekonomi, sosial dan politik telah banyak dipengaruhi perkembangan teknologi tersebut, bahkan sejumlah ahli sosial mengindikasikan bahwa di masa depan, semua akan bekerja dengan apa yang biasa juga disebut internet base activity, yaitu kehidupan yang aktivitasnya berbasis internet.

Karena itu, perubahan mendasar dalam sistem otonomi daerah pada pemerintahan sudah mendesak dilakukan, supaya tidak memunculkan anomali dan paradoks yang berdampak negatif dalam perkembangan bangsa dan masyarakat kita. Akhirnya, roh dan spirit otonomi sesungguhnya adalah pada kreativitas dan kemandirian. Itulah ukuran dasar untuk menilai pelaksanaan otonomi. Sayangnya, saat ini tampaknya itu masih jauh dari harapan. (*)

Berita Terkait