Fajar


 Breaking News

Pancasila dan Keutuhan Bangsa

M. Fadlan L Nasurung Koordinator Jaringan GUSDURian Makassar & Anggota Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan

Ernest Renan, seorang pemikir kebangsaan awal mengatakan "bangsa adalah lokalitas", membincangkan bangsa adalah membincangkan entitas-entitas lokal dalam unitas nasional.

Kemajemukan etnik; Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Papua, Arab, Tionghoa dan ratusan lainnya, dengan kodrat rasial, berikut agama-agama yang dianut oleh masyarakat, adalah subjek-subjek yang membentuk identitas kolektif bernama Indonesia. Artinya, nasionalitas (kebangsaan) Indonesia, adalah lokalitas majemuk yang bertemu pada satu titik (kalimatun sawa), karena adanya dasar bersama (common platform) sebagai cita-cita kolektif, melalui sebuah perjanjian moral-politik. Dalam konteks keindonesiaan hasil perjanjian moral-politik tersebut kemudian melahirkan Pancasila.

Berbagai kelompok suku, agama, ras, dan antargolongan yang kemudian disingkat SARA, telah mendiami kepulauan nusantara sejak berabad-abad lamanya. Terpinggirkannya lokalitas dengan keragaman SARA, menandai terjadinya krisis kebangsaan. Karena lokalitas dengan segenap kekayaan kultural di dalamnya, adalah basis spiritual-material dari identitas kebangsaan kita.

Persoalan SARA
SARA adalah ibu kandung negara-bangsa Indonesia, ia adalah rahim di mana bangsa Indonesia berasal. Olehnya, ia adalah musabab republik ini ada. Belakangan, SARA justru kerap dikambinghitamkan sebagai biang berbagai persoalan yang ada. SARA menjadi sesuatu yang sangat peyoratif dan sensitif, bahkan tabu dibincangkan di ruang-ruang publik. Membincangkannya selalu saja dikaitkan dengan kecenderungan intoleransi.

Fenomena intoleransi dengan merebaknya sentimen SARA terkait erat dengan kontestasi politik yang berlangsung. Isu SARA memang akan menjadi sesuatu yang sensitif, ketika ia dikendarai kepentingan politik kekuasaan, ia lalu digiring untuk mendelegitimasi hak politik orang/kelompok tertentu, baik melalui kooptasi isu agama maupun lewat sentimen suku/etnik (pribumi-non-pribumi). Pada kondisi ini, keragaman SARA sering dianggap sebagai sumber konflik dan perpecahan, padahal fanatisme karena kepicikan yang ditunggangi kepentingan politiklah yang menjadi biang menguatnya sektarianisme bernuansa SARA.

Meminimalisasi dampak negatif dari merebaknya sentimen SARA, dapat dilakukan dengan memperkuat konsolidasi kebangsaan, disertai ikhtiar bersama untuk keluar dari kemelut persoalan yang terjadi, sambil tetap menjahit semangat dan optimisme bersama menghadapi tantangan menguatnya politik identitas yang bercorak sektarian.

Sebagai imagined community--meminjam istilah Benedict Anderson-- bangsa Indonesia hanya bisa kukuh jika tetap memiliki landasan dan cita-cita bersama sebagai titik berangkat sekaligus arah tujuan. Satu-satunya harapan ada pada Pancasila, ia adalah jiwa bangsa yang menjadi sumber pandangan hidup bersama, sebab ia digali dari inti sari ajaran agama dan nilai-nilai kebudayaan bangsa.

Spirit Pancasila
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, sudah sewajibnya menjadi alas pijak pemikiran dalam melihat dan menyikapi berbagai perubahan dan persoalan yang terjadi.

Karenanya, Pancasila harus terus-menerus dihadirkan sebagai diskursus publik (public discourse), agar senantiasa dikaji, dielaborasi, kemudian diinternalisasi ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga menemukan konteks dan relevansinya dengan corak kehidupan di berbagai lokalitas yang plural, sebagaimana pandangan Yudi Latif (2015), "Sesungguhnya Pancasila bisa memberikan landasan visi transformasi sosial yang holistik dan antisipatif.

Berdasarkan pandangan hidup Pancasila, perubahan sistem sosial merupakan fungsi dari perubahan pada ranah mental-kultural (sila ke-1, 2, 3), ranah politikal (sila ke-4), dan ranah material (sila ke-5)".

Mendudukkan Pancasila sebagai sumber moral dan pandangan hidup bersama, akan mejauhkan kita dari cara berpikir sektarian dalam merespons berbagai masalah yang terjadi. Sebab, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang universal, sangat kompatibel dengan realitas keindonesiaan yang kompleks dan majemuk, sehingga berbagai persoalan kebangsaan akan coba diatasi dengan menggunakan pendekatan yang muaranya demi kepentingan bersama, bukan dengan memenangkan kelompok tertentu lalu mengorbankan kelompok lain.

Di momen-momen politik, berbagai anasir kepentingan yang bertarung kerap tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan visi politik untuk keberlangsungan demokrasi yang senapas dengan cita-cita bernegara, politik untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekpresi lewat ide dan pemikiran memang dijamin dan dilindungi undang-undang, namun sebagai anak bangsa yang menjadi penentu masa depan negeri ini, hendaknya turut berkontribusi untuk terus merawat simpul-simpul kebangsaan dengan menghargai anugerah kebinekaan yang Tuhan titipkan.

Anugerah kebinekaan itu apabila disyukuri sebagai potensi dan dapat dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan bangsa, sebagai basis sumber daya budaya (cultural resources) yang akan berimplikasi positif bagi perikehidupan demokrasi di negeri ini.

Sebaliknya, jika anugerah kebinekaan SARA itu terus-menerus dipolitisasi untuk kepentingan kelompok yang sektarian, lambat laun ia akan menjadi alasan perpecahan dan disintegrasi bangsa.

Semua pilihan itu ada di tangan kita, konsekuensi dari menguatnya sentimen SARA karena intrik politik, tentu akan ditanggung bersama, siapapun yang melakukannya! (*)

Berita Terkait