Fajar


 Breaking News

19 Tahun Era Reformasi

FADLI ANDI NATSIF Penulis Buku Prahara Trisakti dan Semanggi serta Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Mei tahun ini, genap 19 tahun Indonesia menikmati era reformasi. Terhitung sejak 21 Mei, sembilan belas tahun lalu rezim orde baru (orba) di bawah kepemimpinan Soeharto tumbang, karena dipaksa mundur gelombang demonstrasi yang dimotori mahasiswa. Tulisan ini bermaksud melakukan refleksi yang dapat menjadi bahan pelajaran bagi pemerintahan di era reformasi.

Pada umumnya dipahami sistem pemerintahan yang demokratis harus menjadikan rakyat sebagai tolok ukur dalam menjalankan roda pemerintahan. Dikatakan demokratis kalau rakyat yang selalu menjadi perhatian. Sebaliknya jika pemerintahan tidak memerhatikan kepentingan rakyat dikatakan tidak demokratis. Malah selain disebut tidak demokratis juga digelar otoriter.

Penjabaran sistem pemerintahan yang demokratis harus ditindaklanjuti melalui instrumen hukum sebagai standar kontrol bagi pemerintahan di sebuah negara. Sistem demokrasi apapun yang digunakan harus ada aturan formal yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Tentu hukum itu harus sesuai dengan substansi demokrasi yang ideal. Tidak hanya mencerminkan demokrasi prosedural.

Demokrasi seperti ini hanya cenderung diterapkan pada negara yang pemerintahannya berorientasi pada kekuasaan semata. Hukum hanya dijadikan sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan. Hakikat kekuasaan yang sebenarnya untuk dijadikan sarana mewujudkan kemaslahatan masyarakat dinafikan demi untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Kondisi pemerintahan yang hanya mementingkan kekuasaan, tampak pada negara Indonesia selama rezim Soeharto yang berkuasa kurang lebih 32 tahun. Meskipun tidak dapat dipungkiri pembangunan (secara fisik) sangat berkembang. Akan tetapi aspek pemerataan terhadap hasil pembangunan hanya dinikmati sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Hal ini ditandai lahirnya kelompok kecil konglomerat yang menguasai hampir sebagian besar usaha-usaha ekonomi.
Akibatnya, tidak ada keseimbangan malah kesenjangan antara kalangan orang kaya dengan miskin. Dampak lebih besar terjadinya multi-krisis, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto semakin jauh dari harapan. Akhirnya segala kebijakan hukum produk pemerintahan orba tidak mendapat respons masyarakat, karena hanya menguntungkan penguasa. Kebijakan hukum yang dibuat menumbuhkembangkan pola korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Juga, pengelolaan pemerintahan cenderung tidak sesuai substansi demokrasi, tetapi hanya menjadi “seolah-olah” demokratis dengan dibuat pranata demokrasi secara pro-forma. Akses masyarakat untuk ambil bagian dalam pemerintahan ditutup demi stabilitas pembangunan ekonomi. Pada akhirnya banyak terjadi pelanggaran HAM. Masyarakat yang kritis dianggap “musuh” sehingga harus disingkirkan dengan menggunakan hukum yang represif.

Dapat dikatakan hukum dalam era pemerintahan orba hanya dijadikan instrumen yang berorientasi semata untuk kepentingan penguasa. Mengutip pendapat Max Weber, bentuk hukum seperti ini hanya berdasarkan rasionalitas formal (formal rationality). Kecenderungan bentuk hukum seperti ini sebagai formality the “rematerialization” of the law. Bentuk rasionalitas formal hukum dianggap sebagai ancaman nilai-nilai sosial yang penting dalam masyarakat. Oleh karena bentuk hukum hanya menyandarkan diri pada sejumlah ahli hukum, sehingga peran negara yang dominan mendapat jastifikasi para ahli hukum demi kepentingan penguasa bukan masyarakat.

***

Telah umum diketahui dalam era reformasi, Indonesia mengalami banyak perubahan terutama di bidang hukum termasuk pemerintahan. Kalau zaman orba cenderung hukum dijadikan sebagai sarana mempertahankan status quo. Hukum dijadikan sebagai legitimasi pemerintah mempertahankan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dengan langgengnya kekuasaan Soeharto ketika itu, dengan dasar dimungkinkan oleh konstitusi UUD 1945 (sebelum amandemen).

Ciri hukum Indonesia era orba sama seperti yang disebut Nonet dan Selznick dalam bukunya “Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi (1978)” sebagai hukum yang represif, karena instrumen hukum pada masa itu lebih diorientasikan untuk mengabdi pada kepentingan penguasa dan kroni-kroninya. Ini ditandai instrumen hukum di bidang pembangunan ekonomi hanya dinikmati kelompok konglomerat yang dekat keluarga cendana (Presiden Soeharto).

Kondisi ini sangat menumbuhkembangkan perilaku KKN. Untuk mempertahankan rezim ini, maka pendekatan stabilitas (security approuch) menjadi prasyarat yang niscaya dilakukan. Setiap warga yang melakukan kritik selalu diadang ketentuan hukum tentang subversif. Dampaknya sistem demokrasi yang dikembangkan sangat otoriter dan membungkam HAM.

Sebagaimana hukum sejarah kekuasaan suatu saat akan berbalik dan digulingkan sebuah perubahan dalam masyarakat. Hal itu pula yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Akhirnya gejolak masyarakat tidak dapat dibendung karena terjadi krisis terhadap tatanan hukum yang represif. Masyarakat yang dimotori mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan demonstrasi menuntut perubahan ke arah yang lebih baik.

Perubahan pemerintahan yang bersih dari perilaku KKN dan tatanan hukum yang demokratis, yaitu hukum yang merespons kepentingan masyarakat atau yang melindungi dan menghargai HAM. ***

Berita Terkait