Fajar


 Breaking News

Tim Uji Kepatuhan Layanan Publik, Mulai Supervisi di Polman

Irfan Gunadi saat ditemui sejumlah awak media, dikantor Dinas Pendidikan Polewali Mandar.

FAJARONLINE.COM, MAMUJU – Demi mendorong efektivitas sekaligus uji kualitas penyelenggara pelayanan publik serta mengetahui persepsi kepuasan pengguna layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat daerah. Ombudsman RI kembali melakukan Survey Uji Kepatuhan Pemenuhan Komponen Standar Layanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Ombudsman RI untuk melakukan survei penilaian kompetensi penyelenggara layanan publik, mengetahui kondisi pelayanan di unit layanan publik yang diselenggarakan di daerah.

Untuk Unit Layanan OPD Lingkup Pemda Kabupaten Polewali Mandar, tim uji kepatuhan Ombudsman RI sulawesi Barat telah mulai melakukan survey sejak hari senin 15 Mei 2017 lalu, dan diperkirakan akan segera rampung dalam pekan ini, termasuk OPD Lingkup Pemkab Majene dan Mamuju Utara. Menyusul Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulawesi Barat,

Tim Uji Kepatuhan, Irfan Gunadi saat ditemui sejumlah awak media, dikantor Dinas Pendidikan Polewali Mandar, (17/05/17) mengatakan, Tim survey di Polman sudah mulai sejak hari Senin, adapun survey ini adalah kegiatan Skala Nasional yang dilakukan serentak diseluruh Indonesia, melihat kepatuhan penyelenggara layanan publik, dalam pemenuhan komponen dasar layanan publik, sebagaimana amanah undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Jelas Irfan Gunadi

Lanjut Irfan, Rangkaian survey dan upload data ke sistem, diperkirakan akan rampung akhir bulan ini, selanjutnya untuk penyerahan hasil penilaian akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan November 2017, dan dihadiri oleh Bupati dan Gubernur seluruh indonesia yang masuk dalam program survey Ombudsman RI.

Hasil Uji Kepatuhan Tahun 2016, kabupaten polman menempati posisi zona kuning secara umum, meski satu OPD yakni DPM PTSP Polman telah mendapat rapor hijau, sehingga diharapkan survey tahun 2017, semua OPD bisa memperlihatkan perubahan signifikan dalam penyelenggaran layanan Publik. (rls)

Berita Terkait

🎬Populer Hari ini