Fajar


 Breaking News

OPINI: Bahasa, Kuasa, dan Bulan Puasa



Asri Ismail

Ketua Umum Formaster (Forum Mahasiswa Magister) Sulsel-Malang

 Konstruksi kekuasaan sepertinya memang tak pernah lepas dari ruang dan waktu. Ramadan yang diyakini umat muslim sebagai bulan suci, juga menjadi incaran empuk para penguasa untuk membangun citra. Tak terkecuali Kota Makassar.

Pamflet, spanduk, baliho, dan sejumlah entitas lainnya menjadi wadah yang dinilai efektif untuk memasang perangkat-perangkat kekuasaan. Sepanjang jalan dan sejumlah tempat yang strategis, mata kita tak pernah lepas dengan sajian ucapan “selamat berpuasa” menggunakan redaksi yang berbeda-beda. Sekilas teks tersebut tampak biasa saja, itu jika dipandang dengan kacamata literasi. Namun jika ditelisik lebih dalam, sejatinya terdapat motif pertarungan besar, ada aksi saling sikut demi menarik hati masyarakat, yang terpenting praktik demagogi menjadi tujuan utama dan sejumlah enigma yang hanya dipahami oleh produsen teks. 

Permainan simbolik menggunakan teks dihiasi visualisasi wajah, seakan-akan memperjelas bahwa ada nilai pragmatis tertanam di sana. Terminologi bahasa dan kekuasaan yang hanya dideteksi melalui sombol-simbol verbal berpengaruh terhadap produksi tatanan sosial di masyarakat. Sebab akan semakin menampakkan disparitas antara kaum subordinat dengan kaum yang memiliki otoritas.

Realitas di atas merupakan perwujudan dari praktik wacana dengan menggunakan peranti kebahasaan. Masyarakat yang diposisikan sebagai konsumen teks dengan stereotip "pemangsa" yang siap menelan bulat-bulat setiap wacana, dengan asumsi kesamaan budaya dan keharusan pemerintah atas nama penghormatan dan penghargaan. Tesis tersebut akan menjadi fakta tanpa memikirkan dampak dan tidak perlu melakukan fuminasi (kritikan tajam). Hal ini semakin menguatkan argumentasi bahwa kekuasaan bisa dilakukan dengan bahasa, dan pengguna bahasa menggunakaannya untuk berkuasa dengan memanfaatkan potensi pengetahuan setiap partisipan.

Bahasa sering menjadi aparatus hegemoni dari sebuah sistem kekuasaan melalui dua cara. Pertama, ketika ia tidak memberi ruang hidup bagi bahasa-bahasa lain yang bersifat plural karena dianggap sebagai ancaman. Kedua, ketika ia digunakan untuk menyampaikan informasi atau versi informasi yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan (Santoso, 2012). Bagian kedua ini, yang kerap diimplementasikan penguasa untuk meyakinkan konstituen. Baik dalam bentuk pemberitaan, audio-visual, sampai pada strategi yang paling digemari para politikus yakni pemajangan foto melalui baliho dan semacamnya.

Pelegitimasian penggunaan media seperti itu untuk mempresentasikan tujuan setiap pemangku jabatan ataupun yang masih dalam fase "berminat" menjadi pejabat, hampir setiap tahun dianggap sebatas pengaktualisasian diri, sekalipun bagi Abraham Maslow bahwa aktualisasi diri adalah puncak tertinggi dari kebutuhan manusia. Berger & Luckmann, dalam bukunya “The Sosial Construction of Reality (1976)” menyatakan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Manusia dengan predikat "tidak pernah puas" akan bekerja dan terus melakukan hal-hal yang menjadikan dirinya pusat perhatiannya. Dengan alasan bahwa pujian, tepuk tangan, dan sejenisnya adalah muara  dari usaha.

Penggunaan preposisi dan pemakaian kosakata yang tergantung atau terpasang di setiap ruas jalan dijadikan sebagai ajang unjuk gigi, dengan tujuan memperkenalkan ataupun memantapkan gambaran personal. Menariknya, spanduk yang berisi teks-teks tersebut terkadang mengarah pada eufemisme dengan maksud memenuhi estetis dan menyembunyikan makna sehingga terkesan ambiguitas. Pernyataan Anderson (1990), memaknai bahwa ambiguitas  bahasa yang digunakan lewat bahasa para petinggi negara bukan hanya menyembunyikan atau menciptakan realitas, juga bersembunyi dari realitas dan perilaku yang sesungguhnya. Dengan demikian setiap bahasa tersebut, memerlukan tafsir yang subjektif bergantung kepentingan.

Ideologi tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan antara bahasa dan kekuasaan karena perilaku ideologi hanya dapat diamati dari praktik kekuasaan (Fairclough, 1989). Aspek sosial ini dalam pandangan kritis melihat bahasa secara bersamaan dengan entitas yang melekat pada diri seseorang. Dan Norman Faiclough memandang pengguna bahasa merupakan pelaku praktik sosial yang berkorelasi dengan kekuasaan.

Bulan puasa sepertinya memang telah menjadi tradisi wajib bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam memuluskan ikhtiar yang dimiliki. Menerobos masuk sedalam-dalamnya ke ruang-ruang yang berlabel agama yang sangat sulit ditemukan distingtif, sebab setiap faksi memiliki pola kerja yang absurd. Jujur, sejauh ini, saya juga belum menemukan kejelasan mengenai genealogi antara politik dan agama. Hanya saja, kita memandang bahwa politik kerap kali menggunakan isu humanisme demi melancarkan apa yang menjadi targetnya. Meski kadang terdapat infelisitas dalam setiap spanduk, dan apapun itu yang sifatnya mengeksplanasi.

Memahami kekuasaan tentu tidak cukup jika hanya melalui narasi yang tertera pada teks. Sebab bagi filsuf Prancis bernama Michel Foucault (1976), kekuasaan itu ada di mana-mana dan tidak dapat dilokalisasi; merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan; memberi struktur kegiatan-kegiatan; tidak represif tetapi produktif. Dan terpenting nan berbahaya ternyata kekuasan memiliki hubungan gelap dengan seks. Setidaknya, itulah yang disampaikan Michel Foucault. Kekuasaan adalah seks, seks adalah kekuasaan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kendalikan nafsu jenis apapun itu. Terutama syahwat di siang hari. (*)

Sudah Launching Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Terkait

CLOSE