Fajar


 Breaking News

OTTRECEHAN

Edi Abdullah Widyaiswara Muda PKP2A II LAN/ Mantan Advokat.


OPERASI tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Seksi III Intel kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba oleh tim KPK beberapa waktu lalu atas dugaan suap, mulai mendapatkan protes dari para jaksa. Mereka melayangkan protes di media sosial dan menjadi viral foto dengan hastag #OTTRECEHAN.

Disertai dengan foto dua orang jaksa memegang pesan yang salah satunya bertuliskan “Sudah ribuan perkara korupsi kami tangani, sudah triliunan uang Negara kami selamatkan, kinerja kami jangan kamu hancurkan dengan #OTTRECEHAN.” Pesan itu sepertinya bernada protes yang dialamatkan kepada KPK.

Seperti diketahui, barang bukti OTT KPK tersebut memang dianggap sedikit. Tim KPK hanya menyita uang sekitar Rp10 juta. Namun hanya karena barang bukti Rp10 juta, tidak lantas kita menganggap KPK akan merusak kinerja kejaksaan. Alasan seperti ini tidak memiliki dasar penalaran, apalagi jika kita mengatakan KPK hanya melakukan pencitraan. Kita harus pahami bersama, yang namanya korupsi siapa pun yang bersalah sudah menerima suap, harus siap-siap menghadapi hukum. Meskipun nilainya dianggap kecil seperti Rp10 juta. Apalagi Jaksa Parlin Purba, diduga telah menerima uang setoran awal sebesar Rp150 juta, seperti yang dilansir KPK (Vivanews 13 Juni 2017).

Besar kecilnya nilai uang dalam perkara korupsi, tidak akan pernah menghapus bentuk tindak pidana korupsi. Misalnya, tindak pidana korupsi suap. Kita harus ingat, selain untuk mengusut kerugian Negara di atas Rp1 miliar, KPK juga memiliki kewenangan menyelidiki dan menangani perkara korupsi jika melibatkan pejabat Negara. Ditangkapnya jaksa Parlin Purba oleh KPK melalui OTT, sudah tepat karena yang bersangkutan adalah penegak hukum.

Sebagai penegak hukum, jika terlibat kasus korupsi harus diberi hukuman yang berat. Karena melakukan perbuatan yang mencederai wibawa hukum. Hadirnya KPK dengan kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum, sudah sangat tepat demi menjaga independensi lembaga penegak hukum.

KPK sejak didirikan, sudah tidak diragukan lagi. Sepak terjangnya dalam memberantas korupsi di negara ini sudah terbukti. Berbagai penegak hukum yang terlibat kasus korupsi, sudah disikat, mulai dari polisi, jaksa, hakim bahkan pengacara. Karena itu, persoalan korupsi bukan persoalan nominal, akan tetapi lebih kepada pesoalan integritas dan moralitas. Siapapun yang diduga bersalah dan ada bukti, perkara tersebut harus dituntut dan diadili di depan pengadil. Biarkan pengadilan yang menyatakan apakah sang terdakwa bersalah atau tidak.
Kinerja kejaksaan tidak akan hancur dengan tertangkapnya jaksa yang diduga menerima suap oleh KPK. Bahkan sebalikya, justru tertangkapnya oknum yang bersangkutan akan semakin membuat citra dan wibawa kejaksaan akan bersih dari perilaku koruptif oknum-oknum tertentu.

Apa jadinya Negara ini sebagai Negara hukum, jika kemudian penegak hukum sebagai ujung tombak justru memiliki mentalitas korupsi. Karena itu, benar kata mantan Jaksa Agung RI, almarhum Baharuddin Lopa “berikan saya jaksa-jaksa yang bersih dan berintegritas, maka hukum sejelek apapun pasti akan mampu saya tegakkan, meskipun esok langit akan runtuh.”

Betapa pentingnya posisi penegak hukum sebagai ujung tombak dalam menegakkan keadilan, melalui perangkat criminal justice system. Karena itu, jika Indonesia benar-benar ingin menjadi Negara hukum, tentunya kita membutuhkan sosok-sosok penegak hukum yang berintegritas. Dan untuk mendapatkannya, harus dimulai dari hilir, yakni proses rekrutmen yang harus bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (*)

Sudah Launching Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Terkait

CLOSE