Fajar


 Breaking News

Buruk Legislasi, Angket Terbelah

Zulkifli Aspan Sekretaris Pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) Wilayah Sulawesi Selatan


Di dalam Negara hukum, kekuasaan betapapun besarnya, tetap ada batasnya. Ketika sudah menyentuh wilayah hukum yang mestinya independen, batas kekuasaan itu berakhir. Itulah mengapa konstitusi pascaamandemen tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan, tapi juga pembatasan kekuasaan. Dalam Negara hukum, tidak ada kekuasaan yang “tidak tak terbatas”, tidak ada monopoli kekuasaan.

Hal yang sama berlaku saat kita membincang hak angket KPK. Tiga pertanyaan hendak diajukan, pertama, sejauh mana kekuasaan DPR mengajukan hak angket. Kedua, apa urgensi hak angket terhadap KPK. Ketiga, bagaimana kinerja legislasi DPR.

Pertanyaan pertama tidak sulit dijawab, karena hak angket melekat sebagai hak konstitusional DPR RI, dijabarkan lebih lanjut dalam UU MD3 No 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 tentang Tatib. Di dalam UU MD3 dijelaskan, hak angket adalah sebuah hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski merupakan “hak”, pengajuan angket tetap harus memenuhi syarat formil yang diatur undang-undang.

Kedua, apa urgensi hak angket KPK? Apakah kinerja KPK merupakan “kebijakan pemerintah,” misalnya kebijakan terkait impor pangan; beras, gula, garam. Kebijakan terkait bantuan likuiditas bank-bank bermasalah seperti dalam kasus BLBI, atau kebijakan menaikkan harga BBM yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, serta kebijakan lain yang memang merupakan “domain pemerintah”?

Apakah angket ini “hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara”, seperti dalam kasus di atas. Serta apakah kinerja KPK selama ini “bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Misal KPK menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan fungsi pemberantasan tipikor.

Membedah satu persatu norma hukum dalam UU MD3 terkait hak angket, kita akan tiba pada kesimpulan, usul hak angket tidak memenuhi syarat sebagai “kebijakan pemerintah, hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,”. Buktinya demo masyarakat yang meluas adalah bentuk penolakan hak angket.

Jika pun kinerja KPK dianggap “bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan,” juga tidak tepat, karena mekanisme kontrol kinerja KPK dilakukan melalui lembaga pengadilan, serta forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Lantas apa urgensi mengajukan hak angket, jika bukan untuk mengadang KPK dalam mengusut kasus korupsi, termasuk megakorupsi e-KTP yang menyeret banyak politikus senayan. Mampukah anggota DPR yang mengusulkan hak angket menepis itu?

Usul hak angket KPK abai terhadap syarat formal yang tertuang dalam Pasal 199 UU MD3, bahwa usulan menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir. Nyatanya, pada Paripurna lalu, usul hak angket tidak memenuhi syarat formal itu. Sehingga dengan sendirinya “batal demi hukum” (nietigheid van rechtswege). Aneh bin ajaib, UU MD3 dibuat oleh DPR, tapi mereka juga yang melanggarnya.

Buruk Legislasi
Setali tiga uang, semangat “maju tak gentar” yang ditunjukan anggota DPR pengusul angket KPK berbanding terbalik dengan prestasi legislasi yang dihasilkan lembaga ini.

Jika dilacak ke belakang, kinerja legislasi DPR 6 tahun terakhir, menunjukan angka yang mengecewakan. Pada 2010, target RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) sebanyak 70 RUU. Dari 70 RUU tersebut, hanya 8 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU. Parahnya, dari 8 UU yang disahkan itu, hanya 1 UU yang berasal dari prolegnas, sedangkan 7 lainnya bisa dibilang “UU Siluman”. Jumlah ini masih lebih rendah dari catatan DPR periode 2004-2009 di tahun pertama yang sukses membukukan 14 UU. (*)

Sudah Launching Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Terkait

CLOSE