Fajar

  Breaking News

Buruk Legislasi, Angket Terbelah

Zulkifli Aspan Sekretaris Pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) Wilayah Sulawesi Selatan
Opini - 15 Juni 2017, 10:11:29

Di dalam Negara hukum, kekuasaan betapapun besarnya, tetap ada batasnya. Ketika sudah menyentuh wilayah hukum yang mestinya independen, batas kekuasaan itu berakhir. Itulah mengapa konstitusi pascaamandemen tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan, tapi juga pembatasan kekuasaan. Dalam Negara hukum, tidak ada kekuasaan yang “tidak tak terbatas”, tidak ada monopoli kekuasaan.

Hal yang sama berlaku saat kita membincang hak angket KPK. Tiga pertanyaan hendak diajukan, pertama, sejauh mana kekuasaan DPR mengajukan hak angket. Kedua, apa urgensi hak angket terhadap KPK. Ketiga, bagaimana kinerja legislasi DPR.

Pertanyaan pertama tidak sulit dijawab, karena hak angket melekat sebagai hak konstitusional DPR RI, dijabarkan lebih lanjut dalam UU MD3 No 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 tentang Tatib. Di dalam UU MD3 dijelaskan, hak angket adalah sebuah hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski merupakan “hak”, pengajuan angket tetap harus memenuhi syarat formil yang diatur undang-undang.

Kedua, apa urgensi hak angket KPK? Apakah kinerja KPK merupakan “kebijakan pemerintah,” misalnya kebijakan terkait impor pangan; beras, gula, garam. Kebijakan terkait bantuan likuiditas bank-bank bermasalah seperti dalam kasus BLBI, atau kebijakan menaikkan harga BBM yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, serta kebijakan lain yang memang merupakan “domain pemerintah”?

Apakah angket ini “hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara”, seperti dalam kasus di atas. Serta apakah kinerja KPK selama ini “bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Misal KPK menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan fungsi pemberantasan tipikor.

Membedah satu persatu norma hukum dalam UU MD3 terkait hak angket, kita akan tiba pada kesimpulan, usul hak angket tidak memenuhi syarat sebagai “kebijakan pemerintah, hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,”. Buktinya demo masyarakat yang meluas adalah bentuk penolakan hak angket.

Jika pun kinerja KPK dianggap “bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan,” juga tidak tepat, karena mekanisme kontrol kinerja KPK dilakukan melalui lembaga pengadilan, serta forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Lantas apa urgensi mengajukan hak angket, jika bukan untuk mengadang KPK dalam mengusut kasus korupsi, termasuk megakorupsi e-KTP yang menyeret banyak politikus senayan. Mampukah anggota DPR yang mengusulkan hak angket menepis itu?

Usul hak angket KPK abai terhadap syarat formal yang tertuang dalam Pasal 199 UU MD3, bahwa usulan menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir. Nyatanya, pada Paripurna lalu, usul hak angket tidak memenuhi syarat formal itu. Sehingga dengan sendirinya “batal demi hukum” (nietigheid van rechtswege). Aneh bin ajaib, UU MD3 dibuat oleh DPR, tapi mereka juga yang melanggarnya.

Buruk Legislasi
Setali tiga uang, semangat “maju tak gentar” yang ditunjukan anggota DPR pengusul angket KPK berbanding terbalik dengan prestasi legislasi yang dihasilkan lembaga ini.

Jika dilacak ke belakang, kinerja legislasi DPR 6 tahun terakhir, menunjukan angka yang mengecewakan. Pada 2010, target RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) sebanyak 70 RUU. Dari 70 RUU tersebut, hanya 8 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU. Parahnya, dari 8 UU yang disahkan itu, hanya 1 UU yang berasal dari prolegnas, sedangkan 7 lainnya bisa dibilang “UU Siluman”. Jumlah ini masih lebih rendah dari catatan DPR periode 2004-2009 di tahun pertama yang sukses membukukan 14 UU. (*)

Author : rika

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags





Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

ASS Temui Ulama Kharismatik, Anregurutta Sanusi Baco

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR – Bakal calon wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) terus bergerilya untuk meminta restu tokoh...
 

Indonesia Usung Bisnis Forum Dalam KTT D-8 Mendatang

FAJARONLINE.COM, ISTANBUL---Fokus utama Organisasi Developing Eight (D-8) adalah kerjasama di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan...
 

Wapres JK Bersama Racep Tayyip Erdogan di Istanbul Turki

Wapres RI HM Jusuf Kalla berpose bersama sesaat sebelum jamuan santap siang di Istana Dolmabahce Istanbul Turki, Jum’at 20/10. Foto yg...
 

Terus Meningkat, Dinkes dan KPA Perkuat Sosialisasi Bahaya Laten HIV-AIDS

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Komisi Penanggulan AIDS (KPA) Kota Makassar kembali melakukan pertemuan Koordinasi Lintas Sektor yang berlangsung di...
 

Dinilai Bibit Unggul, Wabup Bulukumba Minta Santri Tidak Minder

FAJARONLINE.COM, BULUKUMBA -- Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Babul Khaer Kalumeme, Kecamatan...
 

Jurnalis Adu Kekuatan dengan Legislator Bulukumba di Lapangan Hijau 

  FAJARONLINE.COM, BULUKUMBA -- Tim Jurnalis FC melakoni laga persahabatan dengan tim DPRD Bulukumba. Berlangsung di lapangan Andi Sulthan...
 

Kembangkan Bakat Anak Lewat Seminar, Al Fityan Hadirkan Neno Warisman

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Sekolah Al Fityan Gowa untuk pertama kalinya menggelar seminar nasional parenting di Four Point by Sheraton Makassar,...
 

Belum Cukupkan Kursi, Masrur-Hasanna Sudah Siapkan Foto Studio

FAJARONLINE.COM, ENREKANG -- Salah satu kandidat cabup Enrekang, Masrur Makmur Latanro nampaknya masih terus bergerilya untuk maju dalam Pilkada...
 

Penghargaan untuk RMS Tokoh Pendorong Investasi di Sulsel

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Bupati Sidrap, H Rusdi Masse (RMS) mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pendorong investasi di Provinsi...
 

Kepala Daerah Pendorong Kemajuan 2017

Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, bersama Chairman Fajar Group, HM Alwi Hamu dan Kepala Daerah Pendorong Kemajuan 2017, di Grand...
 

Support Pekan Raya Pemuda, Deng Ical Yakin Jadi Investasi SDM

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Forum Kreativitas Pemuda (FKP) Sulsel melaksanakan kegiatan Temu Tokoh Berpengaruh Sulsel. Salah satunya Wakil Wali Kota...
 

Porseni Tingkat Kabupaten, Begini Pesan Emas Ketua PGRI Enrekang

FAJARONLINE.COM, ENREKANG -- Pekan Olahraga dan Kesenian (Porseni) antar guru se-Kabupaten Enrekang mulai dilangsungkan, Jumat, 20 Oktober. Kegiatan...
 

Sudah 214 Kasus Penyelewengan, Dana Desa Resmi Diawasi Polisi

FAJARONLINE.COM, JAKARTA – Hingga Jumat (20/10) hari ini ada 214 kasus penyelewengan dana desa yang sudah ditindaklanjuti kepolisian....
 

Katon Bagaskara Hibur Pengunjung Kalla Toyota Sale

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Artis era 90-an, Katon Bagaskara, tampil energic dengan gitar berwarna hitamnya pada acara Kalla toyota Sale di Mal...
 

Sadis, Pria Ini Kapak Istrinya Tiga Kali Hingga Tewas

FAJARONLINE.COM -- Seorang pria di Kecamatan XIII Koto Kampar, tega mengapak istrinya hingga tewas. Alasannya hanya karena cemburu buta, dia menuduh...
 

Di Depan RMS, Cicu-Appi Salam Komando, Tanda-tanda...

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Bakal Calon Wali Kota Makassar usungan Partai Nasdem, dr A Rachmatika Dewi (Cicu) melakukan salam komando dengan Munafri...
 

Hanura Enrekang Janji Umumkan Rekomendasi Pilkada Akhir Oktober

FAJARONLINE.COM, ENREKANG -- Partai Hanura masih belum menentukan sikap atas kandidat yang bakal diusungnya di Pilkada Enrekang 2018 mendatang. Meski...
 

Dijanji Gratis, Pedagang Protes Retribusi Pasar

FAJARONLINE.COM, WAJO -- Puluhan pedagang dari Pasar Salobulo di Desa Salobulo Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo mempersoalkan retribusi pasar. Itu...
 

PKS Resmi Dukung NA-ASS 

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya mengeluarkan rekomendasinya kepada pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman...
 

515 Peserta Bakal Gugur Seleksi PPK

FAJARONLINE.COM, BONE -- Proses pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Bumi Arung Palakka, dibanjiri peserta. Animo masyarakat sangat...
 

APBD-P Enrekang Bakal Dipangkas Sampai Rp9 Miliar

FAJARONLINE.COM, ENREKANG -- Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Enrekang bakal secepatnya digelar....
 

Kabag Humas DPRD Makassar Resmi Menyandang Gelar Magister Manajemen 

  FAJARONLINE.COM, MAKASAAR -- Kabag Humas DPRD Makassar, Andi Taufiq Nadsir resmi menyandang gelar magister Manajemen. Dia...
 

Arkeolog Temukan “Gerbang Neraka” di Arab Saudi

FAJARONLINE.COM, JEDDAH—Ketika peneliti mencari sisa-sisa struktur dan permukiman yang dibangun oleh orang-orang kuno, mereka biasanya berfokus...
 

Dana Sudah Kucur, KPU Enrekang Siap Maksimalkan Tahapan Pilkada

FAJARONLINE.COM, ENREKANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima kucuran dana awal APBD untuk penyelenggaraan Pilkada. Dana tersebut bakal...
 

Percikkan Air Kencing ke Fans Lawan, Pemain Bola di Italia Dihukum 5 Laga

FAJARONLINE.COM, TORRE DEL GRECO—Seorang pemain sepak bola di Italia, Giovanni Liberti telah diskors selama lima pertandingan karena...

Load More