Fajar


 Breaking News

Pilwali Makassar 2018 dan Kutukan Patriarki

Iin Fitriani Direktur Eksekutif Epicentrum Politica


HASIL penelusuran penulis, selama sejarah panjang Kota Makassar, telah ada 16 wali kota yang pernah memimpin kota Makassar. Sejak era J.M. Qaimuddin (1950-1951) hingga Moh Ramdhan Pomanto (2014-sekarang). Dari semuanya, belum ada satu pun perempuan yang pernah menjabat wali kota Makassar. Ini menjadi tantangan sekaligus ujian bagi sejumlah figur perempuan yang namanya mencuat sebagai bakal calon wali kota Makasar dalam Pilwali Makassar 2018. Mampukah mereka mematahkan “kutukan patriarki” itu?

Pada perhelatan Pilwalkot Makassar 2018 mendatang, kami mencatat ada tiga nama perempuan yang sering dibicarakan sepanjang 2016-2017 dalam bursa bakal calon kandidat. Mereka adalah Andi Rachmatika Dewi, Aliyah Mustika, dan Sri Rahmi. Ketiganya cukup diperhitungkan sebagai pesaing kuat kaum Adam, yang lebih dulu menguasai panggung. Munculnya tiga nama ini, sedikit lebih baik dari perhelatan Pilwalkot Makassar 2013 lalu, yang hanya memunculkan dua nama perempuan, Muhyina Muin dan Apiaty Amin Syam.

Munculnya figur perempuan ini juga menarik dicermati dari sejumlah sisi. Pertama, keterwakilan figur perempuan di DPRD Kota Makassar. Dari 50 anggota DPRD Makassar periode saat ini (2014-2019), delapan di antaranya adalah perempuan (6,25%). Masing-masing satu dari Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PDI-P, dan Hanura, serta dua dari PKS. Angka itu tidak terlalu buruk jika disandingkan dengan figur perempuan di DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.

Dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta 2014-2019, hanya 16 orang legislator perempuan. Padahal Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Atau DPRD Surabaya, dari 50 anggota DPRD terdapat 17 wakil perempuan yang berhasil duduk di parlemen. Keterwakilan legislator perempuan di DPRD Makassar menunjukan sentimen patriarki tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat kota yang kritis dan cerdas.
Kedua, dukungan partai besar. Tiga figur perempuan calon wali kota Makassar berasal dari partai besar, besar dalam arti memiliki sumber daya ekonomi dan politik yang luas. Aliyah Mustika didukung (Demokrat), Andi Rachmatika Dewi (Nasdem) dan Sri Rahmi (PKS). Pengaruh parpol tidak bisa dinafikan dalam konstalasi politik seperti ini. Menariknya, perolehan kursi di DPRD Makassar juga berselisih tipis. Demokrat peraih kursi terbanyak kedua setelah Golkar dengan 7 kursi, disusul Nasdem dan PKS masing-masing 5 kursi.

Modal ini bisa bertambah jika ditilik dari posisi ketiganya di partai dan jabatan pemerintahan. Selain sebagai isteri mantan wali kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Aliyah Mustika juga didongkrak dengan jabatannya sebaga anggota DPR. Andi Rachmatika Dewi menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Makassar sekaligus Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar. Sedangkan Sri Rahmi juga punya posisi politik penting, sebagai anggota DPRD Sulsel sekaligus Wakil Ketua DPW PKS Sulsel. Jika ketiganya diusung menjadi calon wali kota atau wakil wali kota, maka persaingan antar tiga partai ini menjadi seru dan kompetitif.

Faktor ketiga adalah “Risma Effect” di Surabaya, dan “Indah Putri Effect” di Luwu Utara. Juga ada Rustriningsih di Kebumen. Ketiganya bisa mengikuti jejak sejumlah perempuan yang memenangi kursi pilkada itu. Jika ingin maju, Cicu, Aliyah, dan Sri Rahmi juga harus berkaca pada kekalahan Muhyina dan Apiaty. Jika tidak, mereka akan mengulang sejarah yang sama. Mengutip data KPUD Kota Makassar, pada Pilwalkot 2013 lalu, Muhyina-Saiful hanya memperoleh 56.607 suara jauh lebih banyak dari Apiaty_Sulkifli di posisi paling buncit dengan raihan 7326 suara dari total pemilih 592.299. Mereka hanya berhasil meraih kurang dari 10% kepercayaan masyarakat kota Makassar untuk menjadi wali kota.

Sosialisasi, nama besar, latar belakang politik, dan kemampuan mereka bukan tidak mumpuni untuk mengelola tim yang solid guna suksesi pencalonan mereka saat itu, mereka juga telah didukung maksimal oleh sarana dan prasarana politik yang cukup bergengsi melawan 8 pasangan lain yang didominasi pria. Namun mereka harus mengakui keunggulan Danny-Ical sebagai peraih suara terbanyak.

Faktor penting lain yang harus diperhatikan tiga srikandi ini adalah rendahnya partisipasi pemilih kota Makassar pada pilwalkot 2013 lalu. Total DPT waktu itu adalah 983.900, ada 391.600 pemilih yang tidak memberikan suara, atau sekitar 39,8%. Jumlah ini bahkan lebih besar dari raihan suara Danny-Ical sebesar 182.484 suara. Peta kekuatan suara jelas sudah tidak sama apabila Danny-Ical jadi “pecah kongsi”. Akan sangat bermanfaat bila Cicu, Aliyah dan Sri Rahmi “flashback” pada dinamika perhelatan Pilwalkot lalu, hingga menemukan ujung pangkal dari besarnya jumlah “golput” waktu itu, agar bisa meningkatkan partisipasi pemilih untuk menggiringnya jadi pendukung mereka. (*)

Sudah Launching Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Terkait

CLOSE