Fajar

  Breaking News

Perppu Pembubaran Ormas dan Negara Kekuasaan

Mustajab Al-Musthafa Analis Politik LP3S

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Pembubaran Ormas).

Perppu merupakan kewenangan proregatif presiden yang dikeluarkan berdasarkan penilaian subjektifnya, terhadap keadaan negara yang dianggapnya genting dan peraturan yang ada dianggapnya tidak memadai untuk mengatasinya. Perppu itu membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, khususnya pada poin-poin yang diatur dalam Perppu tersebut.

Potensi penolakan dari DPR sangatlah minim mengingat mayoritas anggotanya merupakan pendukung pemerintah. Jika pun ditolak, maka prosedur pembatalannya juga panjang.

Sementara pihak juga menilai negara telah mengarah kepada negara kekuasaan, meninggalkan prinsip negara hukum dengan mengabaikan proses hukum yang telah digariskan undang-undang, dalam menyikapi beberapa perkara terakhir ini termasuk terkait Ormas yang dianggap anti-Pancasila. Pilihan pembuatan Perppu dengan mengabaikan UU Ormas bisa dimaknai sebagai tindakan yang “dipaksakan” untuk kepentingan penguasa, sekalipun itu sah secara konstitusional.

Terpepas dari legaslitas Perppu tersebut, yang menarik dicermati adalah masalah Pancasila yang menjadi sentra pembahasan di dalamnya. Tak bisa dipungkiri latar belakang dari Perppu itu adalah kondisi politik yang terjadi hampir setahun terakhir di ibu kota. Ya, terkait Pilkada DKI yang kemudian diliputi isu politik identitas, SARA, dan kasus penodaan agama. Aksi-aksi massa yang dilakukan kalangan umat Islam terkait kasus penodaan agama, kemudian ada yang memaknainya sebagai aksi intoleran dan antikebinekaan. Klaim sebagai paling toleran dan berbineka pun muncul, bahkan kemenangan salah satu pasangan calon pun ada yang memaknainya sebagai kemenangan kaum radikal.

Tidak berhenti di situ, isu anti-Pancasila pun kemudian diembuskan yang berujung pada pengumuman pembubaran sebuah ormas yang dianggap oleh penguasa sebagai anti-Pancasila. Tentu ormas tersebut menolak sikap pemerintah tersebut dan juga mengklaim aktivitas dan pemikiran yang diembannya tidak bertentangan dengan Pancasila. Terlebih pengumuman itu tidak mengikuti proses yang telah digariskan dalam UU Ormas. Olehnya itu, seharusnya lebih tepat jika pemerintah menempuh jalur hukum sesuai UU Ormas daripada membuat Perppu. Akan tetapi nyatanya, pilihan pemerintah adalah membuat Perppu.

Permasalahannya adalah, Perppu itu akan berpotensi digunakan sebagai alat hukum untuk memberangus lawan politik pemerintah dengan tuduhan anti-Pancasila, daripada sebagai sebuah penegakan hukum yang benar-benar untuk kemaslahatan negara. Pasalnya, klaim sebagai pihak yang pancasilais dan paling Indonesia yang disosialisasikan dengan hastag “Aku Pancasila” dan “Aku Indonesia”, bisa dimaknai sebagai pesan kepada pihak lain yang merupakan lawan politiknya sebagai “Tidak Pancasilais” dan “Tidak Cinta Indonesia”. Pernyataan itu juga secara bahasa semakna dengan “Aku adalah Hukum”. Artinya dengan asosiasi diri seperti itu ia berada pada posisi “bebas” dan “di atas” atau “Ia adalah hukum itu sendiri”. Maknanya adalah, apapun kebijakan yang diambilnya adalah benar secara hukum, berkesesuaian dengan Pancasila. Jika demikian, maka di sinilah letak bahayanya dan negara benar-benar menuju sebagai negara kekuasaan.

Perppu Ormas itu sendiri berpotensi melahirkan konflik horizontal di tengah masyarakat, jika pemerintah dan aparatur penegak hukum terus mengabaikan hukum dan penegakannya secara adil dan konsisten. Pasalnya, ada pihak tertentu dari kalangan sipil yang berbentuk ormas juga yang senantiasa berpakaian “ala militer” cenderung melakukan tindakan layaknya aparatur penegak hukum, yang dengan bebasnya—karena terjadi pembiaran bahkan seolah didukung oleh aparat keamanan—menentukan suatu kegiatan boleh atau tidak diselenggarakan. Ini juga sebuah anomali di negara hukum, yang punya hukum dan aparatur penegak hukum yang dibuat dan digaji dengan anggaran negara.

Perppu Ormas ini juga bisa mengarah pada penggunaan Pancasila sebagai tameng politik, sebagaimana ada masa pada era orde lama dan orde baru digunakan sebagai senjata politik menghantam lawan politik penguasa. Klaim-klaim sebagai pihak yang “Pancasilais” akan terus terjadi dan menimbulkan ketegangan bahkan konflik. Hal ini karena penafsiran terhadap hal-hal yang dianggap berkesesuaian dengan Pancasila sangatlah fleksibel. Tak ada tafsir tunggal di mana konstitusi dan perundang-undangan sendiri—yang merupakan turunan Pancasila sebagai panduan bernegara—juga bersifat fleksibel (tidak menentu) yang dibuktikan melalui amendemen konstitusi yang telah berulang kali dan revisi pelbagai perundangan-undangan yang terus terjadi. Bahkan Perppu itu menunjukkan fleksibilitas hukum itu sendiri.

Namun tentu kita berharap bahwa Perppu Pembubaran Ormas itu lahir dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga negara tetap dalam kondisi sebagai negara hukum. Bukan sebagai alat politik yang menggunakan instrumen hukum untuk sebuah kepentingan politik, dengan mengatasnamakan Pancasila dan kedaruratan negara, yang berarti penguasa telah membawa negara menjadi negara kekuasaan. Semua itu terpulang kepada penguasa dengan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaannya. Kredibitas penegakannya sangat dipengaruhi oleh profesionalitas penegak hukum dalam menjalankan tugas di atas prinsip kepentingan negara, bukan di atas kepentingan penguasa dan kekuasaan semata. [mm]

Author : rika

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Babak Pertama, Indonesia Unggul 2-0 Atas Filipina

Sepakbola Internasional | 4 menit lalu
 

Begini Meriahnya Sambutan Warga ke IYL di Balla Lompoa

Pilgub Sulsel 2018 | 5 menit lalu
 

Maknai Proklamasi, Danrem Toddopuli Minta Kukuhkan Agama, Perkuat...

Bone | 7 menit lalu
 

Bupati Indah Bantu Veteran Rp14 Juta

Luwu Utara | 9 menit lalu
 

Siswa SMPN 1 Pangkajene Mendadak Jadi Wartawan di Peringatan HUT RI...

Pangkep | 14 menit lalu
 

Semarakkan Kemerdekaan, Enam Perusahaan Berkolaborasi di Program BUMN...

Metropolis | 23 menit lalu
 

Sejumlah Tokoh dan Ketua Parpol Kecewa Tak Diundang di Upacara HUT RI

Pinrang | 40 menit lalu
 

Remaja Masjid Tak Mau Ketinggalan Momen Kemerdekaan, Begini Semaraknya

Metropolis | 54 menit lalu
 

Petani Enrekang Sudah Uji Coba Delapan Unit Mesin Panen Padi

Enrekang | 1 jam lalu
 

Danny Lebih Pilih Sambangi Posko IYL-Cakka

Politik | 1 jam lalu
 

Kisah Perjuangan Andi Ninnong Terulang di HUT Kemerdekaan RI Ke-72

Wajo | 1 jam lalu
 

Empat Narapidana Rutan Masamba Langsung Bebas di Hari Kemerdekaan

Luwu Utara | 1 jam lalu
 

Semarakkan Kemerdekaan RI, Kodim 1421 Pangkep Gelar Khataman Alquran

Pangkep | 2 jam lalu
 

Belasan Sepeda Hias Meriahkan Lomba HUT RI di Tamalanrea

Metropolis | 2 jam lalu
 

Bau Tembakau Tercium, Bea Cukai Gagalkan Jutaan Batang Rokok Ilegal

Peristiwa | 2 jam lalu
 

Rumah Pemenangan GNH17 Rupanya Digunakan untuk Ini

Pilgub Sulsel 2018 | 2 jam lalu
 

Masyarakat Enrekang Nikmati HUT RI dengan Menyeruput Aroma Kopi

Enrekang | 2 jam lalu
 

KPU Enrekang Manfaatkan Momen Kemerdekaan untuk Sosialisasi Pilkada

Enrekang | 2 jam lalu
 

Dapat Remisi, Delapan Napi Rutan Pinrang Bebas

Pinrang | 2 jam lalu
 

Perolehan Medali Sementara SEA Games 2017: Indonesia di Peringkat...

All Sportif | 2 jam lalu
 

Siswa Baraka Bentangkan Bendera Sepanjang 350 Meter 

Enrekang | 2 jam lalu
 

Berita Foto: Wow... Begini Penampakan Gogos Terpanjang, Capai 17 Meter

Metropolis | 3 jam lalu
 

Peringati HUT Kemerdekaan RI, Forkopimda Enrekang Ziarahi Makam...

Enrekang | 3 jam lalu
 

Begini Cara Volunteer Dompet Dhuafa Rayakan HUT Kemerdekaan RI Ke-72

Gowa | 3 jam lalu
 

Langka... Jokowi-JK Foto Bareng dengan Tiga Mantan Presiden RI

Nasional | 3 jam lalu

Load More