Fajar

  Breaking News

Membedah UU Ormas anti-Pancasila

M. RIDWAN RADIEF Staf Kemasyarakatan Bagian Pendafataran Ormas Bakesbang Gowa
Opini - 17 Juli 2017, 09:30:24

Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat mutlak merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Warga Negara Indonesia yang berdaulat.

Dalam perspektif demokrasi, HAM dan keinginan berdaulat secara kolektif tidak dapat dikatakan sebagai hadiah negara kepada rakyatnya, melainkan hak yang melekat sejak manusia lahir di bumi pertiwi Indonesia.

Dalam perjalanan bangsa, kedaulatan itu kemudian berkembang dan dikonsepsikan sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada titik ini, UUD 1945 mempertegas bahwa konsep kedaulatan tidak berada pada ruang yang hampa norma. Hak asasi dan kedaulatan tidak dilaksanakan secara barbar. UUD 1945 dan Pancasila adalah hakim dari perkara kedaulatan dan hak asasi yang binal.

Atas nama kedaulatan dan hak kebebasan berkumpul, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

Rekonstruksi Peran Ormas
Sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 pernah mengalami perubahan beberapa pasal atas putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan MK atas uji materi Undang–undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014, dan putusan nomor 3/PUU-XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, dari 13 pasal dan 16 ayat yang diajukan gugatan, pasal dan ayat yang dikabulkan gugatannya oleh MK adalah pasal 8, pasal 16 ayat (3), pasal 17, pasal 18, pasal 23, pasal 24,pasal 25, pasal 34, pasal 40 ayat (1), dan pasal 59 ayat(1) huruf a.

Tiga tahun Undang–undang ini berjalan pasca penetapan MK, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan kembali didesak dilakukan perubahan, dengan alasan belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.

Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Perppu ini berbunyi bahwa ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak itu saja, ormas yang melakukan tidakan permusuhan terhadap SARA, penistaan agama, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum bagian dari poin yang diatur dalam Perppu ini.

Perppu ini menjadi ultimatum betapa tegasnya pemerintah dan kuatnya keinginan menjaga keutuhan NKRI. Perppu ini tidak semata–mata demi menjaga kebinekaan Indonesia, tetapi juga untuk menyeret ormas ke rel yang benar. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang–undangan. Ikut berperan positif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Meski demikian, kebijakan ini tidak diapreasi sepenuhnya masyarakat. Khawatir ketika Perppu ini menjadi pintu masuk pemerintahan yang otoriter, yang mengebiri kebebasan berekspresi warga negara. Yang mempersempit ruang gerak ormas. Yang kemudian akan memberangus ormas yang tidak pro terhadap kebijakan pemerintah. Dan pada akhirnya pemerintah tidak hanya membubarkan ormas anti-Pancasila, juga ormas yang antipemerintah. Betapa tidak, negara lebih leluasa memonopoli kegiatan masyarakat. Dan bukan tidak mungkin, sekarang ini tampak jelas negara cenderung mengatur masyarakat dari pada melayani.

Nah, bagaimana kemudian dengan ormas yang secara kelembagaan berafiliasi dengan partai politik? Bagaimana dengan ormas yang melakukan persekusi ? Apakah mereka bukan bagian dari ormas anti- Pancasila? Sehingga mereka dengan bebas begitu saja? Kita berharap pemerintah tidak tebang pilih. Ormas yang menjadi kaki tangan politik juga dapat dibubarkan sesuai mekanisme perturan perundang–undangan yang berlaku.

Mekanisme Pembubaran Ormas
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar peraturan perundang–undangan dikenakan sanksi administratif 3 (tiga) kali peringatan tertulis dan berlaku 30 (tiga puluh) hari setiap peringatan. Jika peringatan tertulis masih juga diabaikan, maka diberikan sanksi penghentian bantuan dan/atau hibah serta penghentian sementara kegiatan. Dalam UU ini, ormas yang tidak mematuhi sanksi, pemerintah mencabut status badan hukum setelah adanya putusan pengadilan. Ada mekanisme yang cukup panjang serta upaya persuasif pemerintah kepada ormas.

Namun, sejak 10 Juli 2017, pemerintah melalui (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 memangkas habis mekanisme pembubaran ormas jauh lebih cepat dibandingkan UU sebelumnya. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, terdiri dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri (Mendagri) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Jika ormas masih juga mengabaikan sanksi penghentian kegiatan, pemerintah melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum tanpa proses pengadilan, sekaligus diyatakan bubar berdasarkan Perppu ini.

Penulis berharap, melalui Perppu ini, ormas menjadi tiang penyanggah kebinekaan bangsa Indonesia dan motor penggerak optimisme anak negeri. (*)

Author : rika

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags





Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Sudah Bayar Rp5 Juta, Warga Pangkep Tak Kunjung Dapat Sertifikat Tanah

FAJARONLINE.COM,PANGKEP - Adanya dugaan pungutan liar (Pungli) disampaikan salah seorang warga Asal Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan...
 

Hendak Buang Air Kecil, Sopir Pikap Ditabrak Truk hingga Tewas

FAJARONLINE.COM,PANGKEP - Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Rabu dini hari...
 

UNM Adakan Orientasi Akademik PPG untuk 77 Calon Guru

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Kegiatan Orientasi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan bersubsidi digelar Universitas Negeri Makassar di...
 

Disiapkan Ganti Markus, Abdillah Natsir Berlapang Dada Tak Maju di Pilkada Pinrang

FAJARONLINE.COM,PINRANG- Keputusan Golkar yang memberi rekomendasi bagi pasangan Abdul Latief-Usman Marham pada Pilkada Pinrang 2018 memupus harapan...
 

Pekan Seni Mahasiswa Unhas Sekaligus Hibur Peserta Pomnas 2017

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR -- Tim Pengembangan Bakat Minat, Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Pekan Seni Mahasiswa Unhas 2017 bertajuk...
 

Satu Medali Emas Pomnas XV di Tangan Karateka Sulsel

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR - Tim karate Sulsel saat ini sudah mengamankan satu medali emas di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas)...
 

Letkol Pnb Anton Sioux Resmi Jabat Komandan Skadron Udara 11

FAJARONLINE.COM, MAROS-- Letkol Pnb Anton "Sioux" Pallaguna resmi menjadi Komandan Skadron Udara 11 Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Rabu,...
 

Dikritik Setelah Kalah di Markas Manchester City, Pelatih Napoli Bingung

FAJARONLINE.COM, MANCHESTER—Pelatih Napoli, Maurizio Sarri mengaku bingung dengan media dan fans setelah kembali dikritik usai melakukan rotasi...
 

Bareng Sri Mulyani, Nurdin Abdullah Jadi Pembicara tentang Desentralisasi di Kementerian Keuangan

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR - Di sela-sela kesibukannya maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018 mendatang, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah...
 

Tak Mampu Kalahkan Spurs, Zidane: Ini Sulit Diterima, Tapi.......

FAJARONLINE.COM, MADRID—Real Madrid tak mampu mengalahkan Tottenham Hotspur di matchday ketiga Liga Champions. Dalam laga yang berlangsung di...
 

REI Sulsel Pererat Silaturahmi dengan Perbankan

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - Pengurus baru DPD Real Estat Indonesia (REI) Sulsel, melakukan silaturahmi ke BNI Wilayah Makassar, Rabu...
 

Gelar Konferensi Ketahanan Pangan, Unhas Hadirkan Enam Pembicara Asing

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - Fakultas Pertanian dan Public Management Center (PMC) Universitas Hasanuddin akan mengadakan konferensi ketahanan pangan....
 

Masih Kader Golkar, Pengamat Sebut Bisa Saja TBL Balik Arah Lawan NA

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR--Pasca Nurdin Abdul (NA) membatalkan berpaket dengan Tanribali Lamo (TBL), maka TBL bisa diincar figur lain untuk...
 

Reuni Akbar, Alumni Universitas Bosowa 45 Pertemukan Angkatan 1986 hingga 2017

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - Alumni Universitas 45 Bosowa akan menggelar musyawarah besar (Mubes) untuk pemilihan ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA)....
 

REI Sulsel Bentuk Pokja NPL Tangani Kredit Macet

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- DPD Real Estat Indonesia (REI) Sulsel, membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus kredit macet. Ketua REI Sulsel, HM...
 

TEKNOLOGI PELAYANAN

PERKEMBANGAN teknologi semakin pesat. Terutama dalam bidang informasi. Perkembangannya telah mengubah banyak aspek kehidupan. Lepas dari dampak...
 

Buka Kursus Calon Pengantin, Kemenag Barru Kebanjiran Peserta

FAJARONLINE.COM,BARRU - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barru menggelar kursus calon pengantin selama dua hari di aula Kemenag Barru. Panitia...
 

Coba Lihat Gaya Gubernur SYL saat Mattojang di Halaman Rujab

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mencoba memainkan permainan tradisional adat bugis, Mattojang, di halaman rumah jabatan gubernur Jalan Jenderal...
 

Markas Polres Selayar Terbakar, Ini Dia Foto-Fotonya

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - Kantor Polres Kepulauan Selayar terbakar sekitar, pukul 04.30 wita dini hari. Kebakaran terjadi di gedung kantor bagian...
 

Pesta Ballo, Warga Maros Tewas Ditikam Teman Minum

FAJARONLINE.COM,MAROS - Warga Dusun Panagi Desa Cenrana, Kecamatan Camba Kabupaten Maros,Hamuddin (40) tewas setelah ditikam Safaruddin (21), Selasa...
 

Deng Ical Tularkan Konsep Smart City di Tidore Kepulauan

FAJARONLINE.COM - Wakil Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI tampil sebagai pembicara pada rapat kerja daerah (Rakerda) Pemerintah Kota Tidore...
 

Pengurus Baru REI Sulsel Silaturahmi Pimpinan BNI Makassar

Dari kiri; pimpinan kantor BNI Wilayah Makassar, Edy Awaluddin,Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulsel M Sadiq, dan Wakil Ketua Simon Rahman...
 

80 Persen, PSM Penuhi Syarat untuk Tampil di Piala AFC dan Liga Champions

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - PSSI akan kembali memanggil enam klub teratas klasemen di kantor PSSI, Jakarta, Kamis (19/10/2017). Pertemuan ini untuk...
 

Kalahkan Rekor Kemenangan Besar MU, Klopp: Ini Sejarah Indah Liverpool

FAJARONLINE.COM, LIVERPOOL—Liverpool mengalahkan Maribor tujuh gol tanpa balas di matchday ketiga Grup E Liga Champions, Rabu, 18 Oktober,...
 

Sadar PSM Lawan Tangguh, Bhayangkara Fokus Tingkatkan Stamina Pemain

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Tidak hanya PSM yang memiliki persiapan minim memasuki laga pekan ke-30 Liga 1. Tim lawan, Bhayangkara FC juga...

Load More