Fajar

  Breaking News

Membedah UU Ormas anti-Pancasila

M. RIDWAN RADIEF Staf Kemasyarakatan Bagian Pendafataran Ormas Bakesbang Gowa

Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat mutlak merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Warga Negara Indonesia yang berdaulat.

Dalam perspektif demokrasi, HAM dan keinginan berdaulat secara kolektif tidak dapat dikatakan sebagai hadiah negara kepada rakyatnya, melainkan hak yang melekat sejak manusia lahir di bumi pertiwi Indonesia.

Dalam perjalanan bangsa, kedaulatan itu kemudian berkembang dan dikonsepsikan sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada titik ini, UUD 1945 mempertegas bahwa konsep kedaulatan tidak berada pada ruang yang hampa norma. Hak asasi dan kedaulatan tidak dilaksanakan secara barbar. UUD 1945 dan Pancasila adalah hakim dari perkara kedaulatan dan hak asasi yang binal.

Atas nama kedaulatan dan hak kebebasan berkumpul, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

Rekonstruksi Peran Ormas
Sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 pernah mengalami perubahan beberapa pasal atas putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan MK atas uji materi Undang–undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 Desember 2014, dan putusan nomor 3/PUU-XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, dari 13 pasal dan 16 ayat yang diajukan gugatan, pasal dan ayat yang dikabulkan gugatannya oleh MK adalah pasal 8, pasal 16 ayat (3), pasal 17, pasal 18, pasal 23, pasal 24,pasal 25, pasal 34, pasal 40 ayat (1), dan pasal 59 ayat(1) huruf a.

Tiga tahun Undang–undang ini berjalan pasca penetapan MK, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan kembali didesak dilakukan perubahan, dengan alasan belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.

Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Perppu ini berbunyi bahwa ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak itu saja, ormas yang melakukan tidakan permusuhan terhadap SARA, penistaan agama, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum bagian dari poin yang diatur dalam Perppu ini.

Perppu ini menjadi ultimatum betapa tegasnya pemerintah dan kuatnya keinginan menjaga keutuhan NKRI. Perppu ini tidak semata–mata demi menjaga kebinekaan Indonesia, tetapi juga untuk menyeret ormas ke rel yang benar. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang–undangan. Ikut berperan positif dalam pembangunan bangsa dan negara.

Meski demikian, kebijakan ini tidak diapreasi sepenuhnya masyarakat. Khawatir ketika Perppu ini menjadi pintu masuk pemerintahan yang otoriter, yang mengebiri kebebasan berekspresi warga negara. Yang mempersempit ruang gerak ormas. Yang kemudian akan memberangus ormas yang tidak pro terhadap kebijakan pemerintah. Dan pada akhirnya pemerintah tidak hanya membubarkan ormas anti-Pancasila, juga ormas yang antipemerintah. Betapa tidak, negara lebih leluasa memonopoli kegiatan masyarakat. Dan bukan tidak mungkin, sekarang ini tampak jelas negara cenderung mengatur masyarakat dari pada melayani.

Nah, bagaimana kemudian dengan ormas yang secara kelembagaan berafiliasi dengan partai politik? Bagaimana dengan ormas yang melakukan persekusi ? Apakah mereka bukan bagian dari ormas anti- Pancasila? Sehingga mereka dengan bebas begitu saja? Kita berharap pemerintah tidak tebang pilih. Ormas yang menjadi kaki tangan politik juga dapat dibubarkan sesuai mekanisme perturan perundang–undangan yang berlaku.

Mekanisme Pembubaran Ormas
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar peraturan perundang–undangan dikenakan sanksi administratif 3 (tiga) kali peringatan tertulis dan berlaku 30 (tiga puluh) hari setiap peringatan. Jika peringatan tertulis masih juga diabaikan, maka diberikan sanksi penghentian bantuan dan/atau hibah serta penghentian sementara kegiatan. Dalam UU ini, ormas yang tidak mematuhi sanksi, pemerintah mencabut status badan hukum setelah adanya putusan pengadilan. Ada mekanisme yang cukup panjang serta upaya persuasif pemerintah kepada ormas.

Namun, sejak 10 Juli 2017, pemerintah melalui (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 memangkas habis mekanisme pembubaran ormas jauh lebih cepat dibandingkan UU sebelumnya. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, terdiri dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud, diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri (Mendagri) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Jika ormas masih juga mengabaikan sanksi penghentian kegiatan, pemerintah melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum tanpa proses pengadilan, sekaligus diyatakan bubar berdasarkan Perppu ini.

Penulis berharap, melalui Perppu ini, ormas menjadi tiang penyanggah kebinekaan bangsa Indonesia dan motor penggerak optimisme anak negeri. (*)

Author : rika

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Agustus, Ancol Sajikan Beragam Kegiatan Menarik

Pariwisata | 4 jam lalu
 

PMII STAI DDI Maros Helat Mapaba

Pendidikan | 4 jam lalu
 

IKA SMADA Rapat Kerja di Hotel Dalton

Metropolis | 4 jam lalu
 

Figur Lama Dominasi Pilwalkot Palopo 

Pilwalkot Palopo 2018 | 5 jam lalu
 

Cewek Ini Mau Saja Sekamar dengan Tiga Pria di Indekosnya, Pakai...

Peristiwa | 5 jam lalu
 

Komunitas Gowa Max Bakal Jajal Kabupaten Bone

Gowa | 5 jam lalu
 

Guru SLBN 1 Wajo Raih Penghargaan Nasional

Pendidikan | 5 jam lalu
 

Polsek Camba Lakukan Patroli, Warga Malah Keluhkan Masalah Listrik

Maros | 5 jam lalu
 

Usai Begal Gojek, Pria Ini Ditemukan Mengapung di Kanal

Peristiwa | 6 jam lalu
 

Sembilan Bakal Calon Bakal Paparkan Visi-Misi di PKB Wajo

Pilkada Wajo 2018 | 6 jam lalu
 

Jelang Iduladha, Lalu Lintas Ternak Diperketat

Maros | 6 jam lalu
 

Stok Hewan Kurban Dijamin Aman Hadapi Lebaran Haji

Maros | 6 jam lalu
 

Empat Klub Sepak Bola Bersaing di Trofeo Labuaja

Maros | 6 jam lalu
 

Prof Tahir Kasnawi: MDGs Indonesia Terkendala Narkoba dan Persoalan...

Nasional | 6 jam lalu
 

Perolehan Medali Sementara SEA Games 2017: Indonesia Posisi 5

All Sportif | 7 jam lalu
 

Warga Masale Juara Sepeda Lambat Harian FAJAR, Ini Keunikannya

Metropolis | 7 jam lalu
 

Endejip Enrekang Siapkan Rute Berlumpur untuk Lintasan Offroad

Enrekang | 7 jam lalu
 

Salim Tantang AIM di Pilbup Polman, Begini Komentar ABM

Sulawesi Barat | 7 jam lalu
 

Lahir saat HUT RI, Diberi Nama M Bilal Dirgantara

Polman | 7 jam lalu
 

Aneh... Habiskan Rp2 Miliar, Gedung Kantor Camat Tinggimoncong Tak...

Gowa | 7 jam lalu
 

Judas Amir: Mari Selesaikan Masalah dengan Diskusi

Palopo | 8 jam lalu
 

Innalillah... Tubuh Pelajar Bone Ditemukan Terbujur Kaku, Begini...

Peristiwa | 8 jam lalu
 

Geram Jalanan Masih Rusak, Warga Sinjai Borong Tanam Pisang di Tengah...

Peristiwa | 8 jam lalu
 

Bakal Maju di Jateng, Mantan Menteri ESDM Kritik Kondisi Politik Saat...

Politik | 8 jam lalu
 

Arebal Kontra Amin Polhut 62 Berakhir Imbang

Sepakbola Nasional | 8 jam lalu

Load More