Fajar

  Breaking News

Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI

Muhammad Ikram Nur Fuady
Opini - 17 Juli 2017, 09:38:11

BANYAK pihak yang merasa keberatan dengan terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Padahal pada alasan menimbang Perppu tersebut, telah jelas bagaimana urgensi Perppu ini diterbitkan bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu ditetapkan oleh Presiden. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Ukuran objektif penerbitan Perppu telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu (i) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan (iii) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Kebutuhan Mendesak

Kebutuhan mendesak yang dimaksud adalah keadaan NKRI yang akhir-akhir ini tidak kondusif, mulai dari aksi demo Ahok dan kegiatan-kegiatan ormas yang berbau radikal yang masih sulit dicegah dan diberantas. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa Perppu tersebut lahir pasca niat pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ditengarai sebagai organisasi yang kegiatannya berbau radikalisme dan terorisme serta pasca kejadian aksi demo besar-besaran umat Islam yang lalu yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi islam, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang telah divonis melakukan penistaan agama terkait Surat Al-Maidah Ayat-51, sehingga pemerintah berniat mencegah peristiwa yang sama tidak terjadi karena ditengarai telah dicampuri oleh kepentingan politik. Dimana hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b bahwa Organisasi Masyarakat (Ormas) dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, Atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Terdapat pihak yang berpendapat pemerintah semakin menjadi otoriter dengan melarang organisasi masyarakat mengutarakan pendapat, pemerintah akan menjadi sewenang-wenang menghakimi organisasi masyarakat yang dituduh sebagai ormas radikal, dan menilai Perppu ini mengancam demokrasi di Indonesia.
Pendapat ini tentunya harus dipertimbangkan ulang. Sebagai contoh, mari kita lihat keadaan Negara lain yang pernah dilanda kekacauan, seperti Mesir. Kondisi Mesir menjadi tidak kondusif akibat kegiatan-kegiatan yang disinyalir melakukan perlawanan yang melahirkan perpecahan, dimana organisasi Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai sumbernya. Akibatnya, pergolakan dan kekacauan terjadi dimana-mana yang ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban.

Menyelesaikan Masalah Hukum dengan Cepat

Sebelum Perppu No. 2 Tahun 2017 ini lahir, syarat pembubaran ormas tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa permohonan pembubaran ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. Hal ini dianggap dapat memperlambat proses pencegahan dan penindakan terhadap ormas-ormas yang radikal. Memperlambat yang dimaksud adalah suatu permasalahan dan penyelesaian hukum memerlukan kepastian dan proses beracara di pengadilan yang cukup memakan waktu.

Lahirnya Perppu tersebut membuat pemerintah akan dapat lebih dini mencegah terjadinya kegiatan yang dapat memecah keutuhan NKRI dengan memberikan sanksi administratif hingga sanksi berupa pencabutan surat tanda terdaftar atau pencabutan status badan hukum yang tertuang dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu No. 2 Tahun 2017. Perubahan ini membuat pemerintah selangkah lebih awal dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Ketika pemerintah telah mengantongi bukti-bukti dan alasan kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada ormas-ormas yang mengancam keutuhan NKRI, maka tidak perlu lagi menunggu pendapat Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung.
Ormas yang telah dicabut surat tanda terdaftar atau pencabutan status badan hukumnya, maka dianggap telah bubar, sehingga tidak bisa melakukan segala kegiatan-kegiatan lagi. Oleh karena itu, perubahan ini harus dianggap sebagai fungsi kontrol dari luar bagi ormas dalam menentukan arah dan tujuan organisasi.

Tentunya, dalam proses penindakan tersebut, tetap ada fungsi pengawasan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan dasar check and balances, sehingga pemerintah tidak akan terkesan terburu-buru dan sewenang-wenang dalam melakukan tindakan terhadap ormas-ormas yang dinilai dapat memecah keutuhan NKRI.
Jika dalam pelaksanaan Perppu ini, diindikasi adanya pelanggaran dari pemerintah sebagai pelaksana, maka secara hukum, masyarakat dapat melakukan upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang kebijakan yang ada dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 ini.

Sanksi Pidana
Perbedaan yang lain dari Perppu No. 2 Tahun 2017 ini adalah adanya sanksi pidana bagi ormas. Sanksi pidana berupa pidana penjara bagi oknum ormas yang melanggar Perppu tersebut. Ini merupakan terobosan baru yang cukup memberi efek jera dan efek pencegahan yang besar. Ormas yang dijatuhkan sanksi pidana bisa menjadi contoh ormas lain untuk tidak melanggar Perppu ini, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

Menjaga Keutuhan NKRI
Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 ini semata-mata demi menjaga keutuhan NKRI. Segala bentuk kegiatan yang bisa menjadi ancaman pecahnya NKRI harus dicegah, salah yang bisa menjadi sumber adalah organisasi masyarakat, sehingga harus dicegah dan diberantas sedini mungkin. Hal ini sejalan dengan fakta yang terjadi di Negara-negara lain yang telah dan sedang mengalami kekacauan, seperti Irak dan Suriah yang menjadi kacau balau akibat kekejaman yang dilakukan Islamic State (ISIS) yang notabene bisa jadi berasal dari kegiatan organisasi masyarakat.

Mari kita berpikir positif terkait lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 ini. Sekarang kita hidup di jaman tanpa perang yang merupakan hasil kerja keras pahlawan dan nenek moyang kita dahulu. Keutuhan NKRI adalah kewajiban warga Negara yang harus dipertahankan dengan harga mati dengan tetap menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tapi tetap satu” karena suatu Perppu pasti memiliki alasan kuat untuk dibentuk, sebagaimana kita telah mempercayakan wewenang tersebut kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Kerajaan Sriwijaya pernah jaya menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, tetapi hanya mampu bertahan selama sekitar 342 tahun (683 M-1025 M). Kemudian Kerajaan Majapahit pernah jaya menguasai wilayah Nusantara selama 207 tahun (1293 M-1500 M), tapi pada akhirnya juga mengalami keruntuhan. Kita tidak ingin Indonesia hanya sementara dan berakhir dengan perpecahan. Oleh karena itu, mari kita jaga keutuhan NKRI bersama-sama dengan berpikir positif terhadap lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 dengan tetap melakukan pengawasan dalam implementasinya. **

Muhammad Ikram Nur Fuady

Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sulawesi Selatan

Author : Rasid

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 


Tags





Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Sudah Bayar Rp5 Juta, Warga Pangkep Tak Kunjung Dapat Sertifikat Tanah

FAJARONLINE.COM,PANGKEP - Adanya dugaan pungutan liar (Pungli) disampaikan salah seorang warga Asal Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan...
 

Hendak Buang Air Kecil, Sopir Pikap Ditabrak Truk hingga Tewas

FAJARONLINE.COM,PANGKEP - Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Rabu dini hari...
 

UNM Adakan Orientasi Akademik PPG untuk 77 Calon Guru

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Kegiatan Orientasi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan bersubsidi digelar Universitas Negeri Makassar di...
 

Disiapkan Ganti Markus, Abdillah Natsir Berlapang Dada Tak Maju di Pilkada Pinrang

FAJARONLINE.COM,PINRANG- Keputusan Golkar yang memberi rekomendasi bagi pasangan Abdul Latief-Usman Marham pada Pilkada Pinrang 2018 memupus harapan...
 

Pekan Seni Mahasiswa Unhas Sekaligus Hibur Peserta Pomnas 2017

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR -- Tim Pengembangan Bakat Minat, Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Pekan Seni Mahasiswa Unhas 2017 bertajuk...
 

Satu Medali Emas Pomnas XV di Tangan Karateka Sulsel

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR - Tim karate Sulsel saat ini sudah mengamankan satu medali emas di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas)...
 

Letkol Pnb Anton Sioux Resmi Jabat Komandan Skadron Udara 11

FAJARONLINE.COM, MAROS-- Letkol Pnb Anton "Sioux" Pallaguna resmi menjadi Komandan Skadron Udara 11 Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Rabu,...
 

Dikritik Setelah Kalah di Markas Manchester City, Pelatih Napoli Bingung

FAJARONLINE.COM, MANCHESTER—Pelatih Napoli, Maurizio Sarri mengaku bingung dengan media dan fans setelah kembali dikritik usai melakukan rotasi...
 

Bareng Sri Mulyani, Nurdin Abdullah Jadi Pembicara tentang Desentralisasi di Kementerian Keuangan

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR - Di sela-sela kesibukannya maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018 mendatang, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah...
 

Tak Mampu Kalahkan Spurs, Zidane: Ini Sulit Diterima, Tapi.......

FAJARONLINE.COM, MADRID—Real Madrid tak mampu mengalahkan Tottenham Hotspur di matchday ketiga Liga Champions. Dalam laga yang berlangsung di...
 

REI Sulsel Pererat Silaturahmi dengan Perbankan

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - Pengurus baru DPD Real Estat Indonesia (REI) Sulsel, melakukan silaturahmi ke BNI Wilayah Makassar, Rabu...
 

Gelar Konferensi Ketahanan Pangan, Unhas Hadirkan Enam Pembicara Asing

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - Fakultas Pertanian dan Public Management Center (PMC) Universitas Hasanuddin akan mengadakan konferensi ketahanan pangan....
 

Masih Kader Golkar, Pengamat Sebut Bisa Saja TBL Balik Arah Lawan NA

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR--Pasca Nurdin Abdul (NA) membatalkan berpaket dengan Tanribali Lamo (TBL), maka TBL bisa diincar figur lain untuk...
 

Reuni Akbar, Alumni Universitas Bosowa 45 Pertemukan Angkatan 1986 hingga 2017

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - Alumni Universitas 45 Bosowa akan menggelar musyawarah besar (Mubes) untuk pemilihan ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA)....
 

REI Sulsel Bentuk Pokja NPL Tangani Kredit Macet

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- DPD Real Estat Indonesia (REI) Sulsel, membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus kredit macet. Ketua REI Sulsel, HM...
 

TEKNOLOGI PELAYANAN

PERKEMBANGAN teknologi semakin pesat. Terutama dalam bidang informasi. Perkembangannya telah mengubah banyak aspek kehidupan. Lepas dari dampak...
 

Buka Kursus Calon Pengantin, Kemenag Barru Kebanjiran Peserta

FAJARONLINE.COM,BARRU - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Barru menggelar kursus calon pengantin selama dua hari di aula Kemenag Barru. Panitia...
 

Coba Lihat Gaya Gubernur SYL saat Mattojang di Halaman Rujab

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mencoba memainkan permainan tradisional adat bugis, Mattojang, di halaman rumah jabatan gubernur Jalan Jenderal...
 

Markas Polres Selayar Terbakar, Ini Dia Foto-Fotonya

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - Kantor Polres Kepulauan Selayar terbakar sekitar, pukul 04.30 wita dini hari. Kebakaran terjadi di gedung kantor bagian...
 

Pesta Ballo, Warga Maros Tewas Ditikam Teman Minum

FAJARONLINE.COM,MAROS - Warga Dusun Panagi Desa Cenrana, Kecamatan Camba Kabupaten Maros,Hamuddin (40) tewas setelah ditikam Safaruddin (21), Selasa...
 

Deng Ical Tularkan Konsep Smart City di Tidore Kepulauan

FAJARONLINE.COM - Wakil Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI tampil sebagai pembicara pada rapat kerja daerah (Rakerda) Pemerintah Kota Tidore...
 

Pengurus Baru REI Sulsel Silaturahmi Pimpinan BNI Makassar

Dari kiri; pimpinan kantor BNI Wilayah Makassar, Edy Awaluddin,Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulsel M Sadiq, dan Wakil Ketua Simon Rahman...
 

80 Persen, PSM Penuhi Syarat untuk Tampil di Piala AFC dan Liga Champions

FAJARONLINE.COM,MAKASSAR - PSSI akan kembali memanggil enam klub teratas klasemen di kantor PSSI, Jakarta, Kamis (19/10/2017). Pertemuan ini untuk...
 

Kalahkan Rekor Kemenangan Besar MU, Klopp: Ini Sejarah Indah Liverpool

FAJARONLINE.COM, LIVERPOOL—Liverpool mengalahkan Maribor tujuh gol tanpa balas di matchday ketiga Grup E Liga Champions, Rabu, 18 Oktober,...
 

Sadar PSM Lawan Tangguh, Bhayangkara Fokus Tingkatkan Stamina Pemain

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Tidak hanya PSM yang memiliki persiapan minim memasuki laga pekan ke-30 Liga 1. Tim lawan, Bhayangkara FC juga...

Load More