Fajar

  Breaking News

Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI

Muhammad Ikram Nur Fuady

BANYAK pihak yang merasa keberatan dengan terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Padahal pada alasan menimbang Perppu tersebut, telah jelas bagaimana urgensi Perppu ini diterbitkan bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu ditetapkan oleh Presiden. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Ukuran objektif penerbitan Perppu telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu (i) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan (iii) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Kebutuhan Mendesak

Kebutuhan mendesak yang dimaksud adalah keadaan NKRI yang akhir-akhir ini tidak kondusif, mulai dari aksi demo Ahok dan kegiatan-kegiatan ormas yang berbau radikal yang masih sulit dicegah dan diberantas. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa Perppu tersebut lahir pasca niat pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ditengarai sebagai organisasi yang kegiatannya berbau radikalisme dan terorisme serta pasca kejadian aksi demo besar-besaran umat Islam yang lalu yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi islam, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang telah divonis melakukan penistaan agama terkait Surat Al-Maidah Ayat-51, sehingga pemerintah berniat mencegah peristiwa yang sama tidak terjadi karena ditengarai telah dicampuri oleh kepentingan politik. Dimana hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b bahwa Organisasi Masyarakat (Ormas) dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, Atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Terdapat pihak yang berpendapat pemerintah semakin menjadi otoriter dengan melarang organisasi masyarakat mengutarakan pendapat, pemerintah akan menjadi sewenang-wenang menghakimi organisasi masyarakat yang dituduh sebagai ormas radikal, dan menilai Perppu ini mengancam demokrasi di Indonesia.
Pendapat ini tentunya harus dipertimbangkan ulang. Sebagai contoh, mari kita lihat keadaan Negara lain yang pernah dilanda kekacauan, seperti Mesir. Kondisi Mesir menjadi tidak kondusif akibat kegiatan-kegiatan yang disinyalir melakukan perlawanan yang melahirkan perpecahan, dimana organisasi Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai sumbernya. Akibatnya, pergolakan dan kekacauan terjadi dimana-mana yang ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban.

Menyelesaikan Masalah Hukum dengan Cepat

Sebelum Perppu No. 2 Tahun 2017 ini lahir, syarat pembubaran ormas tertuang dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa permohonan pembubaran ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat. Hal ini dianggap dapat memperlambat proses pencegahan dan penindakan terhadap ormas-ormas yang radikal. Memperlambat yang dimaksud adalah suatu permasalahan dan penyelesaian hukum memerlukan kepastian dan proses beracara di pengadilan yang cukup memakan waktu.

Lahirnya Perppu tersebut membuat pemerintah akan dapat lebih dini mencegah terjadinya kegiatan yang dapat memecah keutuhan NKRI dengan memberikan sanksi administratif hingga sanksi berupa pencabutan surat tanda terdaftar atau pencabutan status badan hukum yang tertuang dalam Pasal 61 ayat (1) Perppu No. 2 Tahun 2017. Perubahan ini membuat pemerintah selangkah lebih awal dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Ketika pemerintah telah mengantongi bukti-bukti dan alasan kuat untuk menjatuhkan sanksi kepada ormas-ormas yang mengancam keutuhan NKRI, maka tidak perlu lagi menunggu pendapat Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung.
Ormas yang telah dicabut surat tanda terdaftar atau pencabutan status badan hukumnya, maka dianggap telah bubar, sehingga tidak bisa melakukan segala kegiatan-kegiatan lagi. Oleh karena itu, perubahan ini harus dianggap sebagai fungsi kontrol dari luar bagi ormas dalam menentukan arah dan tujuan organisasi.

Tentunya, dalam proses penindakan tersebut, tetap ada fungsi pengawasan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan dasar check and balances, sehingga pemerintah tidak akan terkesan terburu-buru dan sewenang-wenang dalam melakukan tindakan terhadap ormas-ormas yang dinilai dapat memecah keutuhan NKRI.
Jika dalam pelaksanaan Perppu ini, diindikasi adanya pelanggaran dari pemerintah sebagai pelaksana, maka secara hukum, masyarakat dapat melakukan upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang kebijakan yang ada dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 ini.

Sanksi Pidana
Perbedaan yang lain dari Perppu No. 2 Tahun 2017 ini adalah adanya sanksi pidana bagi ormas. Sanksi pidana berupa pidana penjara bagi oknum ormas yang melanggar Perppu tersebut. Ini merupakan terobosan baru yang cukup memberi efek jera dan efek pencegahan yang besar. Ormas yang dijatuhkan sanksi pidana bisa menjadi contoh ormas lain untuk tidak melanggar Perppu ini, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

Menjaga Keutuhan NKRI
Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 ini semata-mata demi menjaga keutuhan NKRI. Segala bentuk kegiatan yang bisa menjadi ancaman pecahnya NKRI harus dicegah, salah yang bisa menjadi sumber adalah organisasi masyarakat, sehingga harus dicegah dan diberantas sedini mungkin. Hal ini sejalan dengan fakta yang terjadi di Negara-negara lain yang telah dan sedang mengalami kekacauan, seperti Irak dan Suriah yang menjadi kacau balau akibat kekejaman yang dilakukan Islamic State (ISIS) yang notabene bisa jadi berasal dari kegiatan organisasi masyarakat.

Mari kita berpikir positif terkait lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 ini. Sekarang kita hidup di jaman tanpa perang yang merupakan hasil kerja keras pahlawan dan nenek moyang kita dahulu. Keutuhan NKRI adalah kewajiban warga Negara yang harus dipertahankan dengan harga mati dengan tetap menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tapi tetap satu” karena suatu Perppu pasti memiliki alasan kuat untuk dibentuk, sebagaimana kita telah mempercayakan wewenang tersebut kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Kerajaan Sriwijaya pernah jaya menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, tetapi hanya mampu bertahan selama sekitar 342 tahun (683 M-1025 M). Kemudian Kerajaan Majapahit pernah jaya menguasai wilayah Nusantara selama 207 tahun (1293 M-1500 M), tapi pada akhirnya juga mengalami keruntuhan. Kita tidak ingin Indonesia hanya sementara dan berakhir dengan perpecahan. Oleh karena itu, mari kita jaga keutuhan NKRI bersama-sama dengan berpikir positif terhadap lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 dengan tetap melakukan pengawasan dalam implementasinya. **

Muhammad Ikram Nur Fuady

Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sulawesi Selatan

Author : Rasid

Download Aplikasi Android dan IOS Fajaronline

 



Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Agustus, Ancol Sajikan Beragam Kegiatan Menarik

Pariwisata | 4 jam lalu
 

PMII STAI DDI Maros Helat Mapaba

Pendidikan | 4 jam lalu
 

IKA SMADA Rapat Kerja di Hotel Dalton

Metropolis | 4 jam lalu
 

Figur Lama Dominasi Pilwalkot Palopo 

Pilwalkot Palopo 2018 | 5 jam lalu
 

Cewek Ini Mau Saja Sekamar dengan Tiga Pria di Indekosnya, Pakai...

Peristiwa | 5 jam lalu
 

Komunitas Gowa Max Bakal Jajal Kabupaten Bone

Gowa | 5 jam lalu
 

Guru SLBN 1 Wajo Raih Penghargaan Nasional

Pendidikan | 5 jam lalu
 

Polsek Camba Lakukan Patroli, Warga Malah Keluhkan Masalah Listrik

Maros | 5 jam lalu
 

Usai Begal Gojek, Pria Ini Ditemukan Mengapung di Kanal

Peristiwa | 6 jam lalu
 

Sembilan Bakal Calon Bakal Paparkan Visi-Misi di PKB Wajo

Pilkada Wajo 2018 | 6 jam lalu
 

Jelang Iduladha, Lalu Lintas Ternak Diperketat

Maros | 6 jam lalu
 

Stok Hewan Kurban Dijamin Aman Hadapi Lebaran Haji

Maros | 6 jam lalu
 

Empat Klub Sepak Bola Bersaing di Trofeo Labuaja

Maros | 6 jam lalu
 

Prof Tahir Kasnawi: MDGs Indonesia Terkendala Narkoba dan Persoalan...

Nasional | 6 jam lalu
 

Perolehan Medali Sementara SEA Games 2017: Indonesia Posisi 5

All Sportif | 7 jam lalu
 

Warga Masale Juara Sepeda Lambat Harian FAJAR, Ini Keunikannya

Metropolis | 7 jam lalu
 

Endejip Enrekang Siapkan Rute Berlumpur untuk Lintasan Offroad

Enrekang | 7 jam lalu
 

Salim Tantang AIM di Pilbup Polman, Begini Komentar ABM

Sulawesi Barat | 7 jam lalu
 

Lahir saat HUT RI, Diberi Nama M Bilal Dirgantara

Polman | 7 jam lalu
 

Aneh... Habiskan Rp2 Miliar, Gedung Kantor Camat Tinggimoncong Tak...

Gowa | 7 jam lalu
 

Judas Amir: Mari Selesaikan Masalah dengan Diskusi

Palopo | 8 jam lalu
 

Innalillah... Tubuh Pelajar Bone Ditemukan Terbujur Kaku, Begini...

Peristiwa | 8 jam lalu
 

Geram Jalanan Masih Rusak, Warga Sinjai Borong Tanam Pisang di Tengah...

Peristiwa | 8 jam lalu
 

Bakal Maju di Jateng, Mantan Menteri ESDM Kritik Kondisi Politik Saat...

Politik | 8 jam lalu
 

Arebal Kontra Amin Polhut 62 Berakhir Imbang

Sepakbola Nasional | 8 jam lalu

Load More