Fajar

  Breaking News

Dua Kebenaran Sejati atau Kebenaran Hakiki

Andi Sumangelipu Makkuradde
Opini - 05 Maret 2018, 15:57:50

(Dalam Satu Proses Tindak Pidana Korupsi)

OLEH: Andi Sumangelipu Makkuradde
Pensiunan dosen UNHAS

Beberapa tahun lalu sekitar awal tahun 80-an hal ini pernah dikemukakan oleh Prof Dr dr Andi Husni Tanra, sebagai pemandu acara dalam suatu acara seminar yang dihadiri oleh beberapa dokter dosen Senior Fakultas Kedokteran UNHAS.

Setelah kami (penulis dan DR AS Alam) selesai membacakan makalah, Andi Husni Tanra sebagai moderator langsung berkomentar: “Sungguh enak didengar ilmu hukum yang dipaparkan oleh kedua pembicara tadi, tapi sayang ilmu hukum itu tidak punya kepastian, buktinya pengacara sarjana hukum alumni UNHAS, jaksa sarjana hukum alumni UNHAS dan hakim sarjana hukum yang juga alumni UNHAS, tetapi berbeda pendapat tentang kasus yang sama.”

Oleh DR A.S.Alam, penulis ditugaskan menjawab pernyataan moderator, lalu penulis jawab bahwa kalau ilmu hukum tidak punya kepastian, itu merupakan hal yang wajar, karena ilmu hukum sebagai ilmu yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam masyarakat yang begitu dinamis atau selalu bergerak. Akan tetapi, kalau ilmu kedokteran atau ilmu teknik yang tidak memberi kepastian itu berarti ilmu pasti yang tidak pasti buktinya jembatan yang menghubungkan gedung Sarinah dengan gedung Jakarta Theater ambruk sebelum waktunya. Di bidang kedokteran juga begitu, suatu waktu penulis pernah oleh seorang dokter divonis usus buntu akut yang harus segera dioperasi keesokannya mungkin karena penulis datang dengan mengendarai sepeda kepada penulis dokternya cuma beri obat cacing.

Sebenarnya jawaban penulis itu tidak kena sasaran tentang Kepastian Hukum, sekarang barulah penulis sadari setelah banyak orang datang konsultasi yang pada umumnya mengeluh, “Pak kenapa saya ini dipanggil penegak hukum, padahal sepeser pun uang negara tidak ada saya kantongi, saya tidak mencuri uang negara”, bahwa kritikan Prof.DR. dr. Andi Husni Tanra itu, tentang ketidakpastian hukum dalam penerapannya itu benar. Dalam keadaan ketidakpastian hukum berakibat dalam praktik sehingga ada orang dilibatkan dalam perkara tipikor sebenarnya dia koruptor, tapi bukan penjahat, karena sepeserpun tidak mencuri uang negara.

Akan tetapi, kenyataannya ia dijatuhi pidana empat tahun, sedang orang yang mencuri uang negara miliaran rupiah cuma dipidana satu tahun penjara, meskipun sebenarnya dialah koruptor sekaligus panjahat. Seharusnya dibedakan antara koruptor dan pencuri uang negara, seorang koruptor belum tentu pencuri (uang negara), tetapi pencuri uang negara pasti seorang koruptor dan dialah yang seharus digelar penjahat.

Dalam praktik penerapan hukum pidana seringkali seorang pelaksana proyek terjerat perkara tipikor, padahal tindakannya justru kalau ditinjau dari segi ilmu ekonomi tindakan yang dia lakukan menguntungkan negara, misalnya dalam hal pembebasan lahan telah disepakati harga tanah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) permeter persegi dan antara pemilik lahan dan Pejabat Pembuat Komitmen disingkat PPK telah dibuat kontrak Pengikatan Jual Beli tiba-tiba pemilik lahan meninggal dunia.

Kalau terjadi keadaan yang demikian, maka lahan itu jatuh kepada ahli waris yang namanya harus tercantum dalam surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di mana lahan itu berada. Kalau keadaan seperti itu terjadi pada akhir bulan Desember sebagai akhir tahun anggaran, supaya anggaran itu tidak hangus, maka biasanya PPK mengambil kebijakan dengan cara membuat Berita Acara mengeluarkan uang proyek yang masih ada di kas negara dan dimasukkan kesalah satu bank milik negara dengan pemikiran bahwa uang itu tetap milik negara, karena bank itu milik negara, dan uang itu akan bertambah dengan adanya bunga bank yang akan disetor ke kas negara dan keuntungan lainnya.

Selain bertambahnya uang yang akan disetor kekas negara setiap bulan sebagai bunga bank dan adanya uang itu di bank negara akan terpakai sebagai pendorong roda perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat , yang sangat penting harga tanah yang telah disepakati tidak akan naik. Pemikiran para anggota PPK itu didasari pengetahuannya tentang Azas Legalitas yang menjamin adanya kepastian hukum yaitu dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Selanjutnya mereka mencari pasal pidana tentang pengertian perbuatan mencuri menurut ilmu hukum pidana ditemukannya dalam pasal 362 KUHP tentang Pencurian pasal itu berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “(catatan penulis mis. kepunyaan negara)”, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun...dst.

Secara pasti mereka yakin bahwa mereka tidak mencuri uang negara sepeser pun, lalu dibuatnya kebijakan dengan keyakinan perbuatannya itu menguntungkan negara yang sesuai dengan cita cita kemerdekaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya tipikor dan pidana khusus lainnya dari KUHP yang berisi asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, maka dalam praktik lahirlah ketidakpastian hukum dalam hukum pidana dan kemungkinan hukum pidana khusus telah menjadi alat tauran para politisi. Para politisi sebaiknya berhenti saling mencari dosa, karena tiada seorang anak manusia yang luput dari dosa, buktinya setiap orang yang selesai salat atau sembahyang apapun agamanya pasti kalau berdoa telapak tangannya menghadap ke atas hal itu berarti memohon agar dosa-dosanya diampuni.

Akan tetapi, dengan ditangkapnya PPK dan disitanya uang di Bank milik negara itu semuanya berantakan, proyek pembebasan tidak jalan dan sewaktu tahun berikutnya proyek itu akan dilanjutkan, harga tanah sudah melonjak menjadi Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) permeter persegi atau selisih Rp3.400.000,-permeter persegi, jadi untuk lahan tanah satu hektare (10.000 meter persegi) ada selisih harga Rp34.000.000.000,-yang pemerintah harus keluarkan untuk kelanjutan proyek tersebut.

Kesimpulannya andai kata PPK tidak ditangkap, maka proyek tetap jalan dan uang negara untuk membebaskan lahan sepuluh ribu meter persegi (satu HA) harganya hanya satu miliar dan ditambah setiap bulan bunga bank, tetapi dengan ditangkapnya PPK, selain proyek tersendat, juga negara harus mengeluarkan uang Rp35.000.000.000,-(tiga puluh lima miliar) pembebasan lahan per HA dan tidak ada tambahan dari bunga bank, kalau proyek itu dilanjutkan.

Dari uraian penulis tersebut di atas jelas terpapar adanya dua kebenaran sejati atau kebenaran materiel.

Pertama, kebenaran materiel yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana korupsi, karena pada saat uang negara keluar dari kas negara, pada detik itu telah terjadi delik korupsi yang dilakukan terdakwa;

Kedua, kebenaran materiel yang dikemukakan oleh terdakwa, bahwa kebijakan yang dilakukannya itu menguntungkan negara. Akhirnya, penulis mempersilakan pembaca menilai mana yang sesuai dengan Pembukaan UUD 45, bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini suatu kenyataan bahwa tidak semua koruptor itu penjahat.

Argumen Jaksa Penuntut Umum dan argumen Terdakwa/Penasihat Hukum, merupakan dua garis lurus yang sejajar yang ujungnya tak akan pernah bertemu, Hakimlah yang akan memilih. (*)


SETIAP ORANG PUNYA CERITA.
Langganan Anda Membantu Jurnalisme Berkualitas

Author : rika



Tags



Berita Lainnya

🔀Berita Terkini
 

Jujur Saja, Luhut Akui Lebih Mengenal Prabowo Ketimbang Jokowi

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku mengenal baik kedua kontestan yang tengah...
 

Usai Tinggalkan PSM, Steven Paulle Resmi Gabung ke Persija

FAJARONLINE.CO. ID, JAKARTA - Persija Jakarta gerak cepat mencari pemain asing yang bisa didaftarkan ke AFC Cup 2019. Pada Sabtu, 23 Februari malam,...
 

Kapal yang Terbakar di Muara Baru Sulit Dipadamkan

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA - Kapal nelayan yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru awalnya sempat sulit dipadamkan, Sabtu, 23 Februari. Di mana,...
 

Jumlah Kapal yang Terbakar di Muara Baru Bertambah Jadi 18 Unit

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA - Jumlah kapal nelayan yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru depan Kantor Syahbandar, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan...
 

Menyapa Warga Setiap Pagi, Cara Suporter PSM Ini Agar Bisa Duduk di DPRD Makassar

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR - Selama ini, Rais menjadi pendukung setia tim sepak bola PSM Makassar. Kini, ia maju sebagai calon anggota DPRD...
 

Ditanya Program oleh Warga, dr. Bob: Saya Fokus Perjuangkan Kesehatan Masyarakat

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR,-- Caleg DPRD Provinsi Sulsel Dr. dr. Bob Wahyudin semakin percaya diri menghadapi pemilihan legislatif (pileg) 17 April...
 

2600 Peserta Ramaikan Airport Funbike

FAJARONLINE.CO.ID, MAROS -- Sekitar 2600 peserta meramaikan acara Airport Funbike Shiam di area Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang digelar...
 

Caleg Muda ini Usung Enam Misi, Nomor Lima Bikin Kagum

FAJARONLINE.CO.ID, PAREPARE — Pemilu kali ini sangat menarik karena sudah mulai banyak pemuda meramaikan kompetisi tersebut. Salah satunya...
 

Begini Serunya Malam Inaugurasi STIA LAN Makassar

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Admisitrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) mengadakan Inaugurasi di...
 

Lepas 11 Produk Pertanian Asal Sulsel ke Manca Negara, Gubernur Sampaikan Ini

Fajaronline.co.id, Makassar -- Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai produk komoditas pertanian. Sebut saja komoditas...
 

Pemilu Lalu Tanpa Gesekan, Arbi Sanit: Presiden Sebelumnya Meski Diejek Tidak Tangkap Orang

FAJARONLINE.CO.ID -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit, menganggap, negara selalu berhasil melewati setiap pemilihan umum...
 

Deng Ical Ajak Penyalur Ayam Pedaging Jaga Persaingan Usaha

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Perhimpunan Penyalur Ayam Pedaging (P2AP) Sulsel, menggelar Mubes ke VII periode 2019-2023 di hotel Golden Tulip,...
 

Wujudkan Demokrasi dengan Cara Senam Dua Jari Ala Suhartina Bohari

FAJARONLINE.CO.ID, MAROS-Mewujudkan pesta demokrasi yang sehat sangat diharapkan bisa terjadi pada Pemilu 2019 ini.  Beragam cara tengah...
 

Pengurus Hipmi Malra Makassar Dilantik di Baruga Anging Mammiri

FAJARONLINE.COMID, MAKASSAR -- Pengurus baru Himpunan Pelajar Mahasiswa Islam Maluku Tenggara (Hipmi-Malra) Raya Makassar, periode 2019-2020...
 

Rushers Sulawesi Punya Pemimpin Baru

FAJARONLINE.CO.ID, MAROS -- Kepengurusan Toyota Rush Club Indonesia (TRCI) Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi resmi berganti. Saparuddin alias...
 

Jadi Penyebab Terendamnya Tiga Desa di Gowa, BBWS Pompengan Janji Benahi Sungai Jeneberang

FAJARONLINE.CO.ID, SUNGGUMINASA -- Saluran Sungai Jeneberang di sekitar Kecamatan Pallangga mendesak dibenahi. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)...
 

Didominasi Perempuan, Bupati Indah Minta IMM Lutra Perangi Rasa Malas

FAJARONLINE.CO.ID, MASAMBA -- Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menghadiri dan melantik Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM)...
 

Hebat.. Miniatur Kapal Pinisi Mahasiswa Asal Belawa Dimuseumkan di MPI UNY

FAJARONLINE.CO.ID, YOGYAKARTA -- Miniatur Kapal Pinisi karya Wahyuddin Ridwan asal Belawa, Wajo dimuseumkan, di Museum Pendidikan Indonesia...
 

Hadapi SSL, Warga Kelurahan Borong-Manggala Mulai Benahi Lorong

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Dua kelurahan yang mewakili Kecamatan Manggala dalam Sombere and Smart Lorong (SSL) 2019 mulai berbenah. Keduanya...
 

Bersikukuh Mengajar Pakai Cadar, Kasihan.. Dosen PNS Kemenag Malah Dipecat

FAJARONLINE.CO.ID -- Diskriminasi terhadap pengguna cadar diduga kembali terulang. Kali ini menimpa dosen mata kuliah Bahasa Inggris di Institut...
 

Dikabarkan Segera Menikah dengan Reino, Syahrini Tak Sungkan Tinggalkan Entertainment

FAJARONLINE.CO.ID -- Syahrini dan Reino Barack santer diberitakan akan melangsungkan akad nikah di Masjid Camii Tokyo, Jepang. Pernikahan keduanya...
 

Ketua Umum Walubi: Mari Hidup Rukun Sesama Umat Beragama

FAJARONLINE.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua umum DPP Walubi, Siti Hartati Murdaya, mengajak umat Buddha untuk hidup rukun sesama umat beragama....
 

Foto-foto Diskusi Politik, Caleg Milenial Bisa Apa?

Diskusi politik bertema "Caleg Milenial Bisa Apa?" berlangsung seru di lantai 19 Graha Pena FAJAR, Sabtu, 23 Februari. Diskusi tersebut menghadirkan...
 

Bupati Penajem Paser Utara Gencarkan Blusukan

FAJARONLINE.CO.ID, PENAJAM -- Belum genap setahun memimpin PPU, Gafur sangat intens melakukan blusukan. Demi memenuhi janjinya, Bupati Kabupaten...
 

Putra Bone Terima Internasional Award HAM 2019

FAJARONLINE.CO.ID, JAKARTA -- Prestasi membanggakan diraih putra Bone, Abdul Rivai Ras. Founder Bro Rivai Centre (BRC) itu menerima penghargaan...

Load More