Irman Yasin Limpo, Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel.

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR -- Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel tak ingin terbebani oleh guru honorer SMA dan SMK se-Sulsel, terutama masalah penggajian. Tak ada anggaran untuk membayar insentif mereka.

Kepala Disdik Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan, tanggung jawab guru honorer harus mengacu kepada SK pengangkatan mereka. "Kalau kepala sekolah yang angkat, berarti dia (kepala sekolah) yang bertanggung jawab," kata dia, Rabu, 15 Februari.

Irman yang akrab disapa None mengaku khawatir, penerimaan guru honorer akan bersoal di kemudian hari. Selain persoalan anggaran, kata None, honorer ini juga bersoal pada kualitas. "Persyaratannya S1, memiliki akta empat, dan sertifikasi jurusan. Sementara, ada yang saya temukan lulusan SMA mengajar di SMA," ungkap dia.

None melanjutkan, jumlah 16.405 guru PNS SMA dan SMK saat ini sudah lebih. Idealnya Sulsel hanya membutuhkan 4.000 guru SMA dan SMK. "Kita sudah kelebihan guru. Sisa membutuhkan pemerataan," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel, Marjono, juga mengaku belum menemukan solusi terkait guru honorer. Kemarin, pihaknya berkunjung kementerian untuk mengkonsultasikannya. "Kita berharap ada sedikit dari item BOS yang dialokasikan untuk membiayai guru honorer. Pasca pengalihan kewenangan SMA kan beban pemprov memang bertambah berat," ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala SMKN 5 Makassar, Andi Umar Patta mengakui, sangat berharap pada sumbangan orang tua untuk membiayai guru honorer. Sebelum beralih ke provinsi, aturan sumbangan itu diatur dalam perwali nomor 54 tahun 2014 tentang sumbangan sukarela pendidikan berkualitas (SSPB) yang bersumber dari orang tua siswa.

"Tapi karena beralih, berarti yang harus dipedomani saat ini aturan provinsi. Sampai sekarang belum ada juknisnya," kata dia. (mg12/kas)


Apa Reaksi Anda?


Berita Terkait

 
 



Apakah Anda puas dengan kinerja Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto ?

Sangat Puas


Puas


Kurang Puas


  View Vote