30 November 2016, 09:15:08 | rika
Agussalim Ketua ISEI Cabang Makassar dan Dosen FEB Unhas

Kota Makassar telah menjadi salah satu daerah paling dinamis di Indonesia. Kota ini juga telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Ini terjadi karena Kota Makassar telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, meskipun mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara rata-rata, ekonomi Kota Makassar bertumbuh 8,68 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Tahun ini, perekonomian Kota Makassar diperkirakan bertumbuh di kisaran 7,5 – 7,7 persen dan kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 7,8 – 8,0 persen pada 2017.

Perkiraan ini sesungguhnya tergolong moderat, karena Makassar pernah mencatat pertumbuhan ekonomi dua digit (10,36 persen) di 2011. Perkiraan ini mudah dipahami mengingat perekonomian global, nasional, dan regional masih melambat pada 2016 dan 2017, di mana situasi ini tentu saja akan berdampak terhadap geliat perekonomian Makassar. Optimisme di awal 2016 bahwa perekonomian global bisa bertumbuh 3,3 persen, nasional bertumbuh 5,3 persen, dan Sulsel bertumbuh 7,8 persen, harus terkoreksi di akhir tahun ke level yang lebih rendah. Perekonomian global, menurut perkiraan Bank Dunia, hanya bisa bertumbuh 3,1 persen. Sedangkan pemerintah dan Bank Indonesia, memperkirakan ekonomi nasional hanya bisa bertumbuh 5,1 persen, dan Sulsel 7,6 persen.

Belum kuatnya pertumbuhan ekonomi Makassar juga disebabkan melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran, yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (engine of growth) Makassar. Padahal ketiga sektor ini memiliki share 55,7 persen terhadap pembentukan PDRB dan menyumbang 53,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Makassar.

Beruntung, melambatnya pertumbuhan ketiga sektor ekonomi tersebut bisa tertutupi meningkatnya pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dua sektor yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi. Pada 2015, kedua sektor ini masing-masing bertumbuh 9,14 persen dan 11,38 persen.

Tahun ini, pertumbuhan sektor industri pengolahan dan konstruksi diperkirakan tetap stagnan, karena tidak adanya industri baru, terutama di industri makanan dan minuman, yang selama ini mendominasi industri di Makassar. Sedangkan stagnasi di sektor konstruksi disebabkan beberapa faktor, seperti pemangkasan anggaran dan penundaan proyek infrastruktur oleh pemerintah pusat, dan adanya kebijakan peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sangat tajam. Khusus yang disebut terakhir, kebijakan ini ternyata sangat kontra-produktif karena telah mengkontraksi pertumbuhan sektor konstruksi, menurunkan jumlah transaksi di sektor properti, menurunkan penerimaan pajak BPHTB, bahkan menaikkan jumlah tunggakan pajak PBB-P2.

Jika dilihat dari sisi permintaan, tampilan perekonomian Makassar juga menarik untuk diamati. Pertumbuhan ekonomi Makassar masih ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi domestik (PMTDB). Kedua komponen ini yang telah menggerakkan ekonomi Makassar dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan perdagangan luar negeri dan antardaerah, belum memberi efek positif bagi ekonomi Makassar.

Transaksi perdagangan luar negeri dan antardaerah terus menunjukkan defisit yang semakin melebar dari tahun ke tahun. Puncaknya pada 2015, di mana defisit perdagangan Makassar mencapai Rp25,22 triliun, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 2011. Situasi ini menjelaskan terjadinya arus keluar sumber daya yang lebih besar ketimbang yang masuk. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak baik bagi perekonomian.

Inisiatif untuk mengembangkan Badan Usaha Lorong (BULO) dan mendorong usaha rumah tangga dan industri kecil, patut diapreasiasi. Inisiatif semacam ini bisa memberi dampak ganda, yaitu mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan. Kita sisa menunggu bagaimana praktiknya, juga hasilnya.

Pilihan-pilihan kebijakan semacam ini, perlu terus dipraktikkan secara intensif pemerintah Kota Makassar. Sebab pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan menengah di banyak tempat terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar karena memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi, setidaknya jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Posisi Kota Makassar yang sangat strategis, didukung ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, dan daya beli masyarakat yang cukup tinggi, sesungguhnya dapat dimanfaatkan sebagai pusat pengolahan berbagai komoditas seperti; kakao, kopi, beras, jagung, rumput laut, dan lain-lain yang berasal dari berbagai wilayah di Pulau Sulawesi.

Tingkat inflasi di Kota Makassar menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tingkat inflasi bergerak turun dari 8,51 persen (2014) menjadi 5,18 persen (2015), dan tahun ini diperkirakan berada di kisaran 4,6 persen. Penurunan tingkat inflasi dikontribusi komponen perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar serta terjadinya deflasi pada komponen transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Secara keseluruhan, komponen bahan makanan dan komponen sandang masih menjadi penyumbang terbesar bagi pembentukan tingkat inflasi di Makassar. Bahkan kelompok bahan makanan bukan hanya menunjukkan peningkatan inflasi paling tinggi, juga paling tidak stabil (menunjukkan volatilitas yang tinggi) dalam lima tahun terakhir.

Tekanan inflasi pada tahun-tahun mendatang diperkirakan masih bersumber dari peningkatan inflasi komponen volatilitas (volatile food) dan inflasi inti (core inflation). Namun rencana pemerintah melakukan penyesuaian tarif dasar listrik dan mencabut subsidi listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA yang dinilai tidak tepat sasaran, juga berpotensi memberi tekanan terhadap tingkat inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah Kota Makassar perlu terus memantau pergerakan harga bahan makanan, dengan melakukan koordinasi dengan para produsen dan distributor besar untuk memastikan jaminan pasokan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan Bank Indonesia juga diperlukan untuk mengendalikan inflasi inti melalui penerapan berbagai instrumen kebijakan moneter. Untuk mengefektifkan koordinasi dimaksud, peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga perlu lebih dioptimalkan. (*)


Apa Reaksi Anda?


Berita Terkait

 

Berita Lainnya

 



Apakah Anda puas dengan kinerja Walikota makassar Moh Ramdhan Pomanto ?

Sangat Baik


Baik


Kurang


  View Vote